Dilema PKS, Di Ujung Tanduk Sapi

Galau Antara Adil dan Sejahtera -  Walau dibantah berkali-kali oleh elite PKS, fenomena ‘’Faksi Keadilan’’ dan’’Faksi Sejahtera’’ di tubuh PKS, semakin terang-benderang. Sejumlah peneliti sudah memaparkannya.

Julie C Hwang dan Quinn Mecham, dalam makalahnya “Institutional Incentives and The Electoral Success of Islamist Parties: Explaining the Divergent Trajectories of the PKS in Indonesia and the AKP in Tukey” (2010), menyebut dalam tubuh PKS terdapat kelompok pragmatis (Hilmi Aminuddin, Anis Matta, Fahri Hamzah), puritan (Mutammimul Ula dan Abdi Sumaiti), dan kelompok mayoritas tengah. Kelompok mayoritas mendukung gagasan pragmatis, namun juga membenarkan hal- hal yang menjadi perhatian dan keprihatian kelompok puritan.

Ketegangan di antara kelompok pragmatis dan puritan terkait dengan bagaimana gaya hidup yang layak sebagai kader PKS, seterbuka apakah PKS seharusnya, dan sejauh mana PKS dapat memoderasi ideologi dan strateginya dalam upaya untuk menjadi partai pemenang? Tarik-menarik yang terjadi secara internal tersebut membuat PKS gamang dalam mendefinisikan identitasnya.

Dalam diskusi buku “Dilema PKS: Antara Suara dan Syariah” di Jakarta, Pengurus Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla, menyatakan bahwa perubahan PKS dari partai islamis-ideologis menjadi partai pragmatis-terbuka adalah kerugian besar bagi demokrasi Indonesia.

Demokrasi yang sehat, menurut Ulil adalah demokrasi yang didalamnya ada diskusi berimbang antara berbagai partai, baik partai sekuler maupun partai yang diinspirasi oleh agama.

Kondisi partai di Indonesia akhir-akhir ini sedikit tidak sehat dengan semakin banyaknya partai yang secara ideologis bergerak ke tengah. Dengan kata lain, partai-partai lepas dari ideologinya semakin tidak jelas apa “kelamin”-nya. Akibatnya, kebijakan yang dibuat semakin tidak jelas dan cenderung populis. Ulil menyayangkan di Indonesia tidak ada partai seperti Green Party di Eropa yang rela tidak menjadi partai besar, tetapi asal bisa masuk parlemen dan merubah diskusi disana dengan arah ideologis mereka.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, penulis buku tersebut, PKS sebagai PK awalnya bukan partai massa yang berorientasi pada banyaknya suara, namun partai kader. Saat itu, pengurus tingkat kecamatan saja banyak yang bergelar doktor. Mereka berkampanye hal yang sifatnya ideologis seperti pemberlakuan syariat Islam.

Itulah yang kemudian diubah oleh elit PKS jelang pemilu 2004. Mereka cenderung menjauhi hal-hal yang bersifat ideologis, dan lebih menonjolkan hal yang bersifat universal seperti anti korupsi dan masalah lainnya. Hasilnya, suara PKS melejit di pemilu 2004, dari 1,3 persen menjadi sekitar 7 persen.

Namun, imbuh Burhan, perubahan cara berkampanye dari ideologis menjadi pragmatis dan lebih terbuka ini menjadi awal dari dilema. Dalam tataran kebijakan partai, PKS pun menjadi lebih pragmatis dan kompromistis dengan partai-partai lain. Hal ini disaksikan sendiri oleh Burhan saat mewawancari salah satu pendiri PK, Abu Ridho (Abdi Sumaithi).

Abu Ridho sudah melihat ada dua faksi di tubuh PKS yaitu faksi ideologis dan faksi pragmatis. Ketika Burhan bertandang ke rumahnya, di TV rumah Abu Ridho ada berita PKS yang menerima laporan pertanggung jawaban gubernur DKI, Sutiyoso.

Abu Ridho terperanjat. Sebab, katanya, keputusan internal PKS sebelumnya adalah menolak. Abu Ridho yakin ada yang ‘’bermain’’. Menurut Burhan, seketika itu Abu Ridho berkata, “Audzubillahi minal siyasah wal siyasiyin.” Artinya: Aku berlindung dari politik dan politisi.

Jejak Abu Ridho kemudian diikuti sejumlah kader senior PKS, seperti Ihsan Tanjung, yang memilih ‘uzlah dan berjuang tanpa kelompok.

Menurut Burhan, terpilihnya Anis Matta sebagai Presiden PKS memberikan sinyal penting bahwa pendekatan PKS ke depan tidak akan mengalami perubahan signifikan.

Maka, Burhan menyarankan, PKS seharusnya melakukan langkah radikal memperbaiki citra dan komitmen partai dalam memberantas korupsi. Bukan malah mencari kambing hitam di padang konspirasi.

suara-islam.com