Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama tiga bulan menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Muncul ketidakpercayaan publik terhadap pasangan ini dalam menjalankan roda pemerintahan.
Hal ini diungkapkan Direktur Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia, Ahmad Tarmiji Alkhudri dalam pemaparan hasil riset Puspol Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 21 Januari 2015.
"Kesimpulan survei kami dari tiga bulan pemerintahan, ada 51 persen responden mulai tidak percaya dengan pemerintahan Jokowi-JK," ujar Tarmiji.
Riset Puspol menitikberatkan pada enam pokok permasalahan yakni, kebijakan di sektor pendidikan, kebijakan maritim, penerbitan kartu sakti, kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM), nilai tukar rupiah dan pandangan publik terhadap performa Presiden Joko Widodo.
Dalam riset yang menyasar 756 orang responden di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, cenderung menilai negatif. Program pendidikan, kartu sakti, kebijakan ekonomi hingga kebijakan energi semuanya direspon negatif oleh publik.
"Cuma program maritim saja yang dinilai positif oleh publik. Itupun cuma berkisar 45 persen," kata Tarmiji.
Tak cuma itu, lebih dari separuh reponden ternyata juga tidak percaya pasangan Jokowi-JK bisa membangkitkan nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu, tercatat 74,60 persen responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap pasangan ini.
Riset Puspol Indonesia menggunakan paradigma Post-Positivistik, yang ditujukan untuk bisa menghasilkan elaborasi data penilaian publik dalam konteks terukur secara kuantitatif dan kualitatif.
Dalam riset ini, responden ditentukan dengan multistage random sampling, dengan margin of error 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber : VIVA.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar