Tim independen balik serang Jokowi soal kisruh KPK - Anggota Tim Independen Imam Prasodjo menilai, Presiden Jokowi harus segera membuat keputusan tentang kisruh antara KPK dengan Polri. Sebab jika tidak, dia yakin konflik yang terjadi malah akan semakin merugikan Jokowi sendiri.
Tim yang diketahui Buya Syafii Maarif sudah bertemu Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti, dan pimpinan KPK. Menurut Imam, dalam pertemuan itu kedua pihak diberi kesempatan menceritakan masalah yang terjadi.
Imam juga menyatakan saat ini sudah muncul persepsi jika Jokowi sangat lamban menyelesaikan konflik tersebut. Padahal dulu, Presiden ke-6 SBY juga dinilai lamban dalam menyelesaikan perseteruan antara dua lembaga penegak hukum ini.
Dia pun mendorong agar Jokowi segera mengambil sikap. Karena masih banyak hal yang harus dilakukan baik KPK maupun Polri daripada berkutat dengan persoalan ini saja.
1. Tim Independen tak diberi mandat selesaikan kisruh KPK & Polri
Anggota Tim Independen, Imam B. Prasodjo mengkritik Presiden Joko Widodo karena tidak memberi mandat menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Kondisi ini membuat tim yang diketahui Syafii Maarif itu tak memiliki tugas jelas.
Lalu, Sosiolog Universitas Indonesia itu membandingkan dengan Tim 8 bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu kerja tim jelas menyelesaikan kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah oleh Polri.
"Makanya ada Tim Independen yang akhirnya juga tidak jelas karena beda dengan waktu Pak SBY jelas ada mandatnya," ujar Imam di Balai Kota DKI, Kamis (5/2).
Mengenai sinyal Komjen Budi Gunawan tak akan dilantik, Imam menilai itu adalah jalan terbaik. Dia membayangkan persepsi publik ketika seorang pemimpin penegak hukum berstatus tersangka.
"Saya kira kalau itu terjadi akan jauh lebih baik, dalam arti tidak menimbulkan komplikasi. Karena kalau sudah dilantik nanti status tersangka menimbulkan polemik, kok ada Kapolri punya status tersangka? Sama juga kalau pimpinan KPK status tersangka."
Imam mengatakan untuk calon Kapolri pengganti Budi memang baiknya ditelusuri dahulu oleh KPK dan PPATK. Tetapi dengan kondisi sekarang, menurut Imam, bisa semakin memperkeruh suasana.
"Jadi sebagai anggota Tim 9 yang enggak jelas ini saya cuma berharap krisis seperti ini segera berakhir dan kembali kerja karena banyak hal yang lebih besar dari sekedar kapolri," tambahnya.
2. Tim Independen nilai Jokowi lelet selesaikan kisruh
Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen untuk membantu menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan dua institusi penegak hukum itu tak akan maksimal bekerja.
Tim yang diketahui Syafii Maarif sudah bertemu Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti, dan pimpinan KPK. Menurut Anggota Tim Independen, Imam B. Prasodjo, dalam pertemuan itu kedua pihak diberi kesempatan menceritakan masalah yang terjadi.
"Dari kedua belah pihak ini kita berusaha cari solusi apa jalan keluarnya," Imam di Balai Kota DKI, Kamis (5/2).
Imam juga meminta agar KPK dan Polri tidak saling memanggil walaupun secara hukum dibenarkan. "Coba cooling down dulu apalagi presiden mau pergi. Jangan saling panggil, kan tensi poltik jadi semakin tinggi," katanya.
Imam tak bisa membayangkan jika polisi langsung menahan Bambang Widjojanto dan melakukan pengeledahan. Untuk itu dia mendorong agar menunggu proses praperadilan.
Dia juga berharap Jokowi mengambil sikap tegas agar kisruh tak berlanjut. "Kita tunggu saja, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak kelamaan membiarkan situasi terombang ambing seperti ini. Karena yang dirugikan Pak Jokowi," tandasnya.
3. Jokowi super lamban ambil keputusan
Merdeka.com - Anggota Tim Independen Imam Prasodjo menilai, Presiden Jokowi harus segera membuat keputusan tentang kisruh antara KPK dengan Polri. Sebab jika tidak, dia yakin konflik yang terjadi malah akan semakin merugikan Jokowi sendiri.
"Kita tunggu saja, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak kelamaan membiarkan situasi terombang ambing seperti ini. Karena yang dirugikan Pak Jokowi," kata Imam di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/2).
Imam menyatakan saat ini sudah muncul persepsi jika Jokowi sangat lamban menyelesaikan konflik tersebut. Padahal dulu, Presiden ke-6 SBY juga dinilai lamban dalam menyelesaikan perseteruan antara dua lembaga penegak hukum ini.
"Dulu katanya Pak SBY lamban, nah sekarang mulai muncul persepsi publik ini super lamban ini. Nah itu trust turun, blusukan tiap hari enggak ada gunanya kalau orang sudah mulai tidak percaya. Kalau yang nggak percaya lawan poltiknya nggak aneh, tapi kalau yang nggak percaya dari pendukung dari fanatik harus hati-hati Pak Jokowi," tegas dia.
Sosiolog asal UI ini berpendapat, tidak baik jika terlalu cepat melakukan pergantian kabinet atau reshuffle. Hal ini dapat berdampak pada ketidakstabilan pemerintahan Jokowi nantinya. Namun menurut dia, sepertinya memang bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
"Kita kepengen pemerintahan yang stabil, jangan gonta ganti, reshuffle kabinet juga jangan terlalu cepat baru 3 bulan. Tapi ini sangat mungkin ada reshuffle. Aku nggak ngerti apa maknanya main matanya Pak Jokowi dengan Prabowo. Itu juga menimbulkan ketegangan baru," tutur dia.
Oleh sebab itu, dia berharap agar Jokowi segera menyelesaikan konflik yang semakin tegang ini. Karena masih banyak hal yang harus dilakukan baik KPK maupun Polri daripada berkutat dengan persoalan ini saja.
"Jadi sebagai anggota Tim sembilan yang nggak jelas ini saya sih cuma berharap krisis seperti ini segera berakhir dan kembali," pungkasnya.
Sumber : merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar