Soal Politik Jokowi Sasar Pemilih Pemula

Soal Politik Jokowi Sasar Pemilih Pemula  - Awal pekan kemarin sekira 187 ribu siswa SMA di 18 Provinsi yang mengikuti ujian nasional ‘dipaksa’ mengonsumsi materi soal mata pelajaran Bahasa Indonesia yang berisi biografi singkat seorang bakal calon presiden.

Ir H. Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 1961, merupakan alumnus UGM. Sejak 15 Oktober, Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI. Tokoh yang jujur dan selalu bekerja keras ini dikenal dengan gaya blusukannya ke pelosok ibukota. Berbagai penghargaan telah beliau raih, antara lain ia termasuk salah satu tokoh terbaik dalam pengabdiannya kepada rakyat.

Sebagai tokoh seni dan budaya, beliau dinilai paling bersih dari korupsi. Namun demikian, usahanya di bidang upah minimum provinsi (UMP) mengalami kendala oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya saat sidang berlangsung. Buah dari pertemuan tersebut, dewan pengupahan menetapkan upah Rp2,2 juta

Bentuk keteladanan yang dimiliki oleh Jokowi pada kutipan wacana tersebut adalah

1. Alumni UGM yang cinta seni dan budaya

2. Gemar blusukan ke pelosok wilayahnya

3. Mengadakan pertemuan dengan dewan pengupahan

4. Menjadi tokoh seniman terkemuka di DKI Jakarta

5. Menerima berbagai penghargaan dan gelar.

Bacaan yang disajikan serta opsi jawaban yang tersedia meski tidak secara langsung mengajak untuk memilih pada gelaran Pilpres 9 Juli mendatang, tapi tetap cenderung mengulas sisi baik sang kandidat.

Cara semacam ini diakui atau tidak berpotensi memengaruhi pilihan politik para pemilih pemula yang masih galau menentukan pilihannya di ajang pemilihan presiden. Tak tertutup kemungkinan, para siswa tersebut juga menularkan bacaan serta keberpihakannya ke remaja lain yang notabene juga pemilih pemula.

Terlepas kemudian para pejabat negara, aktivis pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan ramai-ramai mengecam, mengutuk, menyesalkan, serta melakukan investigasi atas kasus ini, faktanya misi utama menyampaikan pesan kepada para pemilih pemula telah tercapai.

Jeratan pidana pemilu kepada oknum kandidat yang nongol di soal ujian nasional juga nyaris mustahil ditimpakan, lantaran statusnya baru sebatas bakal calon alias belum resmi ikut bertarung pada laga pemilihan presiden.

Yang bisa dilakukan oleh para pejabat Kemendikbud hanya menginvestigasi proses pembuatan soal ujian serta pengawasannya. Itu pun masih sebatas wacana lantaran belum diketahui siapa biang keladi dan motifnya. Toh, ke depan bisa jadi, hukuman yang diterima sang pelaku pun tak lebih dari sanksi administratif.

Padahal, bila ditilik dampak kerusakan akibat perbuatan ini sungguh tidak sepadan. Wajah dunia pendidikan sudah tercoreng dan belasan ribu siswa telah terkontaminasi usai mengonsumsi soal ujian nasional.

sumber : suar.okezone.com