Buzzer Bayaran Adalah Pasukan Tanpa Ideologi

Di masa pemilu presiden, orang menjadi gila setelah pencoblosan selesai dan pemenang diumumkan. Tiga tahun berlalu, fragmentasi pendukung tak kunjung kembali ke titik netral. Kicauan pembenci dan pemuja Jokowi, baik yang berpikir menggunakan otak maupun dengan dengkul bersliweran setiap hari di media sosial. Beruntunglah mereka yang masih memiliki akal sehat untuk menikmati perpecahan ini dan melanjutkan hidup.

Situasi serupa, terulang di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Di ajang ini, orang sudah menjadi gila jauh sebelum pertarungan dimulai. Caci maki dan tuduhan bersemburan sejak jauh-jauh hari dari pendukung maupun penghujat Pak Gubernur di media sosial. Aneka profesi tiba-tiba menjadi ahli di bidang tata kota hanya karena mendukung calon inkumben, Basuki Thajaja Purnama alias Ahok atau sebaliknya.

 Buzzer Bayaran Adalah Pasukan Tanpa Ideologi

Seorang aktivis liberal bahkan menuding seseorang lainnya sebagai 'penjual kemiskinan' karena mengadvokasi masyarakat masyarakat korban gusuran. Para pendukung calon inkumben punya energi melimpah untuk menggebuk siapa saja yang menyenggol Pak Gubernur. Rachel Maryam salah satu korbannya. Foto semasa menjadi artis, yang sudah tak relevan dengan jabatannya sebagai anggota DPR diumbar ke publik.

Siapa yang paling militan? Tentu saja kubu yang berkuasa. Sejak awal mereka disokong pesohor Twitter yang mempunyai puluhan sampai ratusan ribu pengikut. Kelompok ini beririsan dengan kubu pendukung Jokowi di pemilu presiden. Narasi yang mereka bangun adalah para pesohor alias selebtweet ini bergerak murni karena gerakan moral tanpa bayaran.

Saya bertanya-tanya apa yang membuat orang-orang ini sedemikian berenergi mendukung calon gubernur? Benarkah hanya aspirasi murni bermodal ketulusan dari lubuk hati yang terdalam? Sulit membayangkan orang-orang ini bergerak secara tulus dan sukarela mengingat mereka juga mulai berekpansi ke Jawa Barat. Lingkarannya masih orang yang itu-itu saja. Apalagi yang bisa menjelaskan spirit ini kecuali ada kepentingan yang menguntungkan kelompok atau diri mereka sendiri?

Narasi inilah yang dibangun lewat Teman Ahok. Ada kelompok anak-anak muda yang khawatir Ahok tak bisa maju lalu membentuk gerakan mengumpulkan KTP. Awalnya kita dibuai, betapa adiluhurnya gerakan ini. Teman Ahok berawal dari kesadaran personal lalu viral menjadi kesadaran kelompok. Mereka adalah relawan, bergerak tanpa bayaran sama sekali. Begitulah narasi yang ingin mereka bangun.

Belakangan kita tahu, seperti ditulis Majalah Tempo, kelompok ini didesain oleh konsultan politik dengan modal yang lumayan besar. Ini adalah mesin yang diinjeksi modal sehingga bergerak menjadi besar, konon berhasil mengumpulkan sejuta KTP, walaupun tak pernah diverifikasi kesahihannya. Saya memahami mengapa belakangan aktivis Teman Ahok dan lingkaran dekatnya marah dengan Tempo. Sebab, narasi yang ingin mereka bangun akhirnya porak poranda.

Pola yang dibangun oleh buzzer ini nyaris sama yakni menghancurkan instrumen penting demokrasi lalu memunculkan satu tokoh yang dianggap hero. Konkretnya, mereka bakal membunuh karakter lawan politik sedemikian rupa. Mereka menggebuk DPRD DKI Jakarta sebagai begal anggaran, membangun opini bahwa semua DPRD adalah maling dan yang bersih hanya calon yang mereka dukung. DPRD, yang memang payah dalam soal korupsi, akhirnya menjadi bulan-bulanan publik.

Musuh kedua mereka adalah partai politik. Sejak awal mereka membangun jarak dengan partai politik. Lihat saja pernyataan awal kelompok buzzer ini terhadap partai politik. Partai politik dicap korup, pemeras dan sumber segala kebusukan republik. Kelompok ini pula yang paling gemar membully Setya Novanto ketika kasus Papa Minta Saham. Meskipun kita tahu Ahok memilih jalan dan siapa yang menjadi sponsor dalam pemilihan gubernur kali ini.

Pola mereka berikutnya menggebuk media massa yang kerap melancarkan kritik dan lawan politik. Tempo sudah menjadi korban. Media online lain pernah juga digebuk meskipun tidak semassif risak terhadap Tempo. Mereka juga nyinyir dengan tokoh yang bisa dianggap sebanding dengan penantang Ahok. Anies Baswedan sudah kena semprit, meskipun menjadi calon gubernur saja belum. Risma juga pernah. Ridwan Kamil yang tak maju di Jakarta juga disikut entah karena apa. 

Siapa pasukan terdepan mereka? Tentu saja pasukan di Twitter, yang mengklaim tak pernah dibayar. Sulit membayangkan di akal sehat saya, seseorang hidup di Jakarta, ngetweet sepanjang pagi hingga malam, menggebuk siapapun tanpa ada unsur kepentinyan lain. Tentu ada yang bergerak sukarela. Tapi lebih banyak mana yang bergerak karena komando dan strategi yang didesain matang?

Buat saya, buzzer bayaran adalah pasukan tanpa ideologi yang berpotensi merusak demokrasi. Ada buzzer yang dulu jadi pendukung calon A di pilkada DKI 2012, kini menjadi pendukung Ahok kelas wahid. Target mereka adalah membunuh karakter pilar demokrasi seperti partai politik dan media massa, lalu berusaha memonopoli kebenaran. Dari situlah mereka mengeruk keuntungan finansial.

Pasukan buzzer ini hanya melekat pada tokoh, bukan pada ideologi. Ketika si calon memilih jalur independen mereka menepuk dada sembari mencaci partai politik. Ketika calon memilih jalur partai, mereka kembali bersorak sorai memuji partai politik karena dianggap memilih tokoh yang tepat. Lalu, di manakah letak sebuah prinsip jika mencla-mencle dimaklumi? Integritas tak lagi penting selama sang calon mencapai tujuan, bagaimana pun caranya.

Mereka tak memiliki pertanggungjawaban moral apapun sehingga layak disebut perusak demokrasi yang sedang kita bangun pelan-pelan. Mereka tak punya pertanggungjawaban apapun terhadap publik. Bandinhkan dengan partai politik memiliki mekanisme reward and punishment lewat pemilu. Jelek mereka bertindak, mereka tak bakal dipilih dalam pemilu. Media massa pun begitu. Ceroboh memberitakan, media bakal ditinggalkan pembaca. 

Lalu, apa pertanggung jawaban orang-orang ini? Sama sekali tak ada. Contoh paling anyar soal buzzer kebakaran hutan. Mereka mengais rezeki di atas penderitaan korban asap. Kalau tak ketahuan, uang masuk kantong sembari berteriak-teriak soal penyelamatan lingkungan. Ketika ketahuan, mereka ramai-ramai mencari pembenaran lalu ketawa-ketiwi. Lihat, apa hukuman mereka? Mereka masih bisa ketawa-ketiwi karena tak memiliki prinsip dan mungkin juga urat malu. Seorang akun Twitter menyebut orang-orang ini sebagai penjual jempol ketengan. Saya kira ini adalah istilah yang tepat.

Mereka gagah berani mengumpan kicauan sehingga berbuah bully pada lawan politik. Mereka bekerja secara berkelompok, mencari target untuk dirisak. Rupanya mental orang-orang ini belum cukup kuat untuk terjun ke politik. Nyali mereka tak sebesar kicauan di Twitter. Ada dua pendukung Ahok yang mengunci akun karena dibully di Twitter. Lha, bagaimana mau memperjuangkan demokrasi kalau dicaci maki saja langsung ngumpet? Apalagi info terakhir, ada seorang pendukung Ahok stres dan down akibat ribut-ribut ini. Alamaaaak....

Jadi kesimpulannya begini, dulu makelar politik bersembunyi dalam ruang senyap-senyap yang tak terjangkau publik. Kini mereka berkeliaran di lini masa, mengais rezeki di atas penderitaan korban. Mereka nyata dan tak lagi punya malu. 

Sudah saatnya partai politik mewaspadai gerombolan dan para makelar politik ini.

READ MORE - Buzzer Bayaran Adalah Pasukan Tanpa Ideologi

Proses PAW Puan Maharani dari DPR

Proses penggantian antarwaktu (PAW) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum juga selesai. Itu berbeda dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang proses PAW-nya sudah selesai. Padahal, Puan lebih dulu masuk pemerintahan ketimbang Pramono. Terkait dengan belum selesainya PAW Puan, Pramono tidak membeberkan secara rinci persoalan yang masih menjadi penghambat. "Sedang dalam proses karena ini kan urusannya belum sampai di anu, tetapi sedang diproses," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan PAW dirinya dengan Tjahjo Kumolo sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2015 tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2014-2019. Pramono menjelaskan posisinya di DPR digantikan Eva Kusuma Sundari. Eva merupakan calon anggota legislatif dari PDIP pada Pemilihan Legislatif 2014 dari daerah pemilihan Jawa Timur VI, dapil yang sama dengan Pramono. "Kadang kala proses menjadi panjang kalau ada orang yang harus dilewati. Di bawah saya itu bukan Ibu Eva Sundari. Ada satu nama dan untuk itu, kan, perlu lobi, mediasi, duduk bersama sampai kemudian terselesaikan. Makan waktu agak panjang, kalau saya ya," ucap Pramono.

Proses PAW Puan Maharani dari DPR

Posisi Tjahjo di DPR digantikan Tuti Nusandari Roosdiono yang merupakan peraih suara terbanyak kedua setelah Tjahjo di dapil Jawa Tengah I. Direktur Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengingatkan Presiden Joko Widodo agar konsisten bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan di partai politik ataupun di DPR. Puan telah merangkap jabatan sebagai menteri dan anggota DPR sejak pertama kali kabinet terbentuk. "Secepatnya harus diselesaikan," cetusnya. Menurut Yunarto, dalam melakukan proses PAW sudah ada mekanisme otomatis yang bisa dilakukan. Mekanisme otomatis tersebut, dijelaskannya, bisa langsung menunjuk dan kemudian bisa mengganti anggota DPR yang bersangkutan.

Mengganggu

Yunarto mengatakan lambannya proses PAW itu juga mengganggu pertanggungjawaban seorang anggota DPR terhadap konstituen. Di satu sisi Puan masih tercatat sebagai anggota DPR dan berhak mendapatkan segala fasilitas yang melekat dalam keanggotan itu. Di sisi lain, Puan tidak lagi menjalankan tugas sebagai anggota DPR karena kewajibannya sebagai menteri.

Pengamat politik dari Founding Father House (FFH) Dian Permata menyayangkan kelambanan proses PAW Puan. "Ini kan agak lucu, gerakan revolusi mental harusnya dimulai dari kementeriannya Puan. Sejak awal kampanye kan Jokowi-JK sepakat agar para menteri tidak rangkap jabatan," ujar Dian saat dihubungi, Senin (28/12). Menurutnya, proses PAW Puan bisa dilakukan dengan simpel, tinggal menempatkan siapa yang mendapat suara terbanyak kedua.
Sumber : MediaIndonesia.com

READ MORE - Proses PAW Puan Maharani dari DPR

Ketika Jokowi Marah Besar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukkan sikap marah dalam menyikapi kasus Freeport hanya bagian akting untuk menaikkan popularitas dan mengalihkan kasus perpanjangan kontrak dengan perusahaan asal AS di Papua itu.

“Itu hanya akting saja untuk menaikkan popularitas, padahal pada saat yang sama ada perpanjangan kontrak dengan PT Freeport. Menteri Sudirman Said mengakui sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi,” kata pengamat politik Zainal Abidin dalam pernyataan kepada intelijen, Rabu (9/12).

Menurut Zainal, Jokowi itu suka Presiden yang akting dan pencitraan. “Padahal untuk kasus ini bisa dengan menggunakan operasi senyap agar segera menangkap Riza Chalid. Buktinya kemarahan Jokowi justru Riza Chalid bisa kabur terlebih dulu,” papar Zainal.

Kata Zainal sikap yang ditunjukkan Jokowi itu justru makin membuat gaduh perpolitikan di Indonesia. “Memang Jokowi suka membuat gaduh dan terlihat bekerja. Padahal gaduh itu upaya Jokowi untuk menutupi kekurangannya untuk mengurus negara Indonesia,” jelas Zainal. Ingat kan, ada kalimat bijak: Tong Kosong Berbunyi Nyaring, sedangkan Tong Yang Penuh Makanya nyaris tidak ada bunyinya.

Ketika Jokowi Marah Besar

Selain itu, ia pun heran dengan waktu kemarahan Jokowi yang sekarang. “Padahal rekaman itu sekitar bulan Juni, tetapi baru dibuka sekarang dan marahnya baru sekarang. Nampaknya ada skenario yang lagi disembunyikan oleh Jokowi,” pungkas Zainal. Apakah skenario itu yang juga ada di dalam rekaman Maroef Sjamsuddin yakni #PapaMenangCurang?

Sementar itu, mantan Staf Khusus di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Andi Arief menilai kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sebuah akting. Pasalnya, kemarahan tersebut dilakukan dihadapan awak media. 

“Kalau marah sambil ngumpulin wartawan namanya acting,” ujar Andi melalui akun twitter @AndiArief_AA 

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi sempat marah besar setelah membaca secara utuh isi transkrip percakapan antara ketiga orang yang telah dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) (Baca: Jokowi: Saya Tak Apa Dikatakan Presiden Gila, presiden Sarap, Tapi Jangan Mencatut) 

Politisi Partai Demokrat ini juga menyayangkan kemarahan Presiden Jokowi, lantaran dinilai tak berdampak hukum. Terlebih, sambungnya, kemarahan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan wartawan. Dia pun menantang Presiden Jokowi untuk segera melaporkan pelaku pencatut nama dirinya. 

“Memangnya kalau marah langsung divonis rakyat gagah, tegas. Laporkan ke penegak hukum kalau merasa dicatut, berani?,” tegasnya. 

Bahkan Andi mengkritik tajam Presiden Jokowi dengan menyebut “anak ingusan” apabila gampang marah. 

“Yang gampang marah itu anak ingusan. Presiden jangan marah, tapi lapor ke penegak hukum,” sindir Andi. 

Andi pun merasa heran terhadap kemarahan Presiden Jokowi. Lantaran kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ini sudah memasuki hari ke-19, namun kemarahan tersebut baru kali ini terjadi. 

“Kejadiannya udah lama, marahnya baru kemarin. Marah di hari kesembilan belas,” ungkap Andi. 

Dan politikus Demokrat Kastorius Sinaga menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap tenang dan arif menyikapi setiap proses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. 

“Adalah tidak elok bila Presiden Jokowi menunjukkan kemarahannya ke publik. Menunjukkan kemarahan ke publik bukanlah tipe pemimpin yang ideal,” ujar Kastorius kepada Tribun, Rabu (9/12). 

Apalagi bila itu dilakukan dalam menghadapi sebuah krisis politik tingkat tinggi seperti terjadi dengan skandal Freeport, karena itu akan memperuncing keadaan. 

“Sikap marah Presiden bisa memicu gesekan keras di tingkat elit yang dapat merembes ke akar rumput masyarakat dan kemudian memicu terjadinya keributan,” ungkapnya. 

Kata dia, Presiden benar bahwa siapapun tidak boleh mempermainkan lambang negara. 

Namun penyelesaian persoalan ini harus dipercayakan ke mekanisme yang ada yaitu sidang etik bagi anggita DPR yang melakukannya. 

“Bila kemudian terdapat unsur pidana dapat dilanjutkan ke proses hukum,” ujarnya. 

Dalam konteks ini, disarankan sebaiknya Presiden Jokowi melaporkan kasus pencatutan namanya ke kepolisian secara formil. 

“Agar Kapolri bergerak sesuai kewenangan hukum yang dimilikinya untuk memproses perkara ini dengan benar sesuai koridor hukum,” katanya.(ts/pm)

Sumber : eramuslim.com

READ MORE - Ketika Jokowi Marah Besar

Pemerintah Tak Akui Tribunal 1965 di Den Haag

Komunitas korban 1965 di tanah air maupun luar negeri, berinisiatif menggelar Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal (IPT) untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965, di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.

Kembali ditanyakan perihal pengadilan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) secara tidak langsung mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menanggapi serius acara tersebut. Sebab, dikatakan sebagai pengadilan semu.

"Itu kan persidangan bukan pengadilan sesungguhnya. Kalau pengadilan sesungguhnya, bisa bertahun-tahun. Itu hanya pengadilan semu. Tak usah kita tanggapi," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (11/11).

Pemerintah Tak Akui Tribunal 1965 di Den Haag

Senada dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, JK mengatakan hukum yang berlaku tetap hukum di Tanah Air.

Lebih lanjut, JK malah menyindir negara-negara lain, yang menurutnya lebih banyak melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), berupa penghilangan nyawa secara massal.

"Kalau mau begitu (gelar pengadilan rakyat), kita adili Belanda juga (sebab) berapa yang dibunuh belanda di sini (Indonesia). Lebih banyak lagi. Berapa yang dibunuh Amerika di Irak? Berapa yang dibunuh (Bangsa) Eropa di Vietnam? Berapa dibunuh oleh negara Barat di Afghanistan. Boleh, kalau barat mau begitu, kita juga adili disini," ujarnya.

Menurutnya, bisa lebih dari satu juta orang bersedia menjadi saksi pelanggaran HAM yang dilakukan Belanda di Tanah Air.

Seperti diketahui, pada tanggal 10-13 Nopember 2015, akan digelar International People's Tribunal (IPT) untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda.

Program yang mulai digagas pada 2013 oleh komunitas korban 1965 tersebut, ditujukan untuk militer di bawah komando Jenderal Suharto, yang kemudian menjadi presiden RI.

Disebutkan, ada empat agenda besar yang dibahas di pengadilan rakyat tersebut. 
Pertama, membahas tentang pembantaian massal dan perbudakan.
Kedua, membahas tentang penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual.
Ketiga, membahas tentang pengasingan atau eksil, penghilangan paksa, dan propaganda kebencian.
Keempat, membahas tentang keterlibatan negara lain.

READ MORE - Pemerintah Tak Akui Tribunal 1965 di Den Haag

Inilah Kebohongan Presiden Republik Indonesia Versi BEM Universitas Indonesia

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman membeberkan kebohongan Presiden Jokowi. Dia pun membuat tagar JokowiBohong dalam serial kultwitnya. "Masih terekam dalam benak saya, 2500 lebih massa aksi dalam #Aksi21Mei kemarin berhasil mendesak pertemuan terbuka dg Jokowi," katanya melalui akun Twitter, @andiauliar.

Dia menyatakan, saat melakukan aksi pada 21 Mei lalu, pihaknya dan 49 perwakilan masing-masing kampus masuk ke Istana Negara menemui kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan untuk menyampaikan tuntutan bertemu Presiden.

"Di dalam pertemuan tersebut, Bp.Luhut mnjelaskan bahwa Presiden sedang di Malang dan tidak memungkinkan kembali di Jakarta," kata Andi. "Kami, perwakilan mahasiswa saat itu, tetap mendesak untuk bertemu Jokowi, di waktu apapun, bahkan tengah malam sekalipun."

Inilah Kebohongan Presiden Republik Indonesia Versi BEM Universitas Indonesia

Karena terdesak, menurut dia, Mensesneg Pratikno akhornya menelpon Presiden Jokowi. Berkali-kali tidak tersambung, namun setelah 20 menit akhirnya ada kejelasan. "Mensesneg menyampaikan kepada kami bahwa Presiden Jokowi baru bisa menemui Mahasiswa pada hari Senin, 25 Mei 2015, Pk. 08.00," ujarnya.

Setelah itu, lanjut Andi, perwakilan mahasiswa meminta waktu shalat Ashar, dan ia bersama Korpus BEM SI keluar menemui massa aksi untuk memberitahu perkembangan terkini. "Setelah itu, saya & Korpus BEM SI kembali lagi ke dalam Istana, melanjutkan diskusi utk menyepakati/tidak tawaran Presiden bertemu hr senin."

Singkat cerita, lanjut Andi, akhirnya mahasiswa sepakat menerima tawaran dialog terbuka dengan Presiden Jokowi pada Senin (25/5) pukul 08.00 WIB. Acara itu diagendakan live di salah satu stasiun televisi nasional. ""Akhirnya #Aksi21Mei selesai dan massa membubarkan diri setelah Bp.Luhut menyampaikan bahwa agenda pertemuan dijadwalkan Senin 25 Mei."

Andi menjelaskan, "#JokowiBohong akhirnya benar2 kejadian. Sabtu malam kemarin, Presiden melalui Mensesneg membatalkan agenda pertemua besok dengan sepihak."

Menurut dia, beberapa presiden mahasiswa dari berbagai daerah sudah dalam perjalanan ke Jakarta ketika berita itu sampai. "Saat ini, saya & beberapa Presma yang sudah sampai Jakarta, berkumpul di Kampus UNJ. Bahas penyikapan utk #JokowiBohong ini. Doanya kawan :)."

Sumber : republika.co.id

READ MORE - Inilah Kebohongan Presiden Republik Indonesia Versi BEM Universitas Indonesia

TNI Usir Pengungsi Muslim Rohingya - AL Turki Malah Kirim Kapal Bantuan

Angkatan Laut Turki mengirimkan kapal perangnya untuk melakukan upaya pencarian pengungsi Muslim Rohingya yang terkatung-katung di lautan. Sikap ini berbanding terbalik dengan sikap TNI yang tidak menunjukkan rasa kemanusiaannya atas nyawa tetangganya.

Menurut perkiraan, masih ada banyak kapal yang membawa pengungsi Muslim Rohingya yang terdampar di perairan antara Thailand dan Malaysia. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia malah melarang nelayan Indonesia membantu dan membawa pengungsi yang terancam jiwanya ke daratan Indonesia.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengucapkan kalimat yang tak layak sebagai seorang pimpinan tentara negara besar. “Urus masyarakat Indonesia sendiri saja tidak mudah, jangan lagi dibebani persoalan (pengungsi Muslim Rohingya -red) ini,” tegasnya.

TNI Mengusir Pengungsi Muslim Rohingya, AL Turki Malah Kirim Kapal Bantuan

Sontak kalimat tersebut menimbulkan kegusaran rakyat, khususnya Rakyat Aceh yang sering menemukan kapal pengungsi terkatung-katung di lautan dalam kondisi memprihatinkan. Atas dasar kemanusiaan dan rasa persaudaraan, rakyat Aceh malah menarik mereka ke daratan dan memperlakukan mereka sebagai tamu.

Aksi simpatik rakyat Aceh ini mendapat apresiasi yang tinggi dari warga dunia. Berbagai media internasional memuji kerendahan hati dan tingginya rasa kemanusiaan yang dimiliki rakyat Aceh, sementara menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang seolah tak peduli ada ribuan nyawa yang meregang di lautan kita. 

Angkatan Laut Turki sedang melakukan upaya untuk mencapai kapal etnis Muslim Rohingya yang terdampar di lepas pantai Thailand dan Malaysia, demikian disampaikan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu, demikian dikutip Turki Hurriyet Daily News Selasa (19/05).

Dalam pertemuan di Istana Cankaya pada Selasa kemarin, Perdana Menteri Ahmed Davutoglu mengatakan Turki berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu Muslim Rohingya yang saat ini berada di lautan dengan berkoordinasi dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dengan bantuan kapal Angkatan Bersenjata Turki yang sudah berlayar di wilayah tersebut.

Diperkirakan, tujuh sampai delapan ribu Rohingya dan imigran Bangladesh saat ini berada di perairan Selat Malaka. Tujuan mereka adalah Thailand dan Malaysia namun mendapat penolakan dari negara itu.

Seperti diketahui, etnis Muslim Rohingya terdampar di Aceh sejak 10 Mei 2015 lalu hingga menjadi perhatian berbagai kalangan.

Muslim Rohingya selama berpuluh-puluh tahun mendapat perlakuan diskriminasi dari Myanmar termasuk pembatasan melahirkan dan menikah. Serangan terhadap minoritas Muslim ini selama tiga tahun terakhir telah mengakibatkan terjadinya eksodus besar-besaran sejak Perang Vietnam.

PBB memperkirakan bahwa 120.000 telah meninggalkan negara dengan perahu dalam tiga tahun terakhir, mereka melarikan diri dengan kondisi putus asa dan ancaman kekerasan sewenang-wenang oleh umat Buddha Rakhine dan pasukan keamanan.

Sebelumnya, pada bulan Agustus 2012, saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu bersama Emine Erdogan (Istri Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan) pernah mengunjungi Muslim Rohingya di kamp pengungsian Banduba, negara bagian Arakan (Rakhine), Myanmar.

Ahmet Davutoglu bersama Emine Erdogan menyerahkan sejumlah bantuan pada warga, yang dinilai bantuan dari negara asing pertama yang sampai kepada etnis Rohingya, lansir Today’s Zaman.

READ MORE - TNI Usir Pengungsi Muslim Rohingya - AL Turki Malah Kirim Kapal Bantuan

SBY dan Mafia Migas

Sungguh tidak enak jadi Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Menjadi presiden selama sepuluh tahun dengan prestasi gemilang, masih saja tak dihargai pemerintah sekarang. Padahal dunia internasional mengacungkan jempol atas pertumbuhan ekonomi tinggi dan kestabilan politik yang diciptakannya. 

Tak hanya pemerintah, sebagian masyarakat juga memandangnya sebelah mata. Hanya jajaran Partai Demokrat yang terus membelanya. Para mantan menteri pun hanya tampak kompak ketika dipanggil ke Cikeas, tapi tidak peduli dengan wacana buruk tentang pemerintahan masa lalu yang berkembang di media.

Terakhir, SBY harus bersibuk-sibuk mengklarifikasi tudingan Menteri EDSM Sudirman Said tentang Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura. 

SBY dan Mafia Migas

Menurut Sudirman, Petral merupakan sarang mafia minyak. Selama bertahun-tahun, perusahaan itu telah mencuri uang Pertamina, menyedot triliunan rupiah dana subsidi BBM dari APBN, tentu tentu saja merugikan rakyat banyak akibat tingginya harga minyak yang harus dibeli masyarakat.

Meski demikian, kata Sudirman, hal itu dibiarkan saja sepanjang SBY berkuasa. Bahkan SBY melindungi. Rencana pembubaran Petral mentok. "Dulu Pak Dahlan mau bubarkan Petral, tapi ada kekuatan besar. Yang ada Pak Dahlan bilang, tiga kali dipanggil SBY," ujar Faisal Basri, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Minggu (17/5).

Tentu SBY geram disebut melindungi mafia minyak. Seperti biasa, tokoh ini tidak bisa menahan amarahnya. "Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya, ketika menjadi Presiden dulu," kata SBY dalam akun akun twiternya, Senin (18/5) malam.

SBY mengklaim, selam menjadi presiden, tidak ada menteri yang mengusulkan pembubaran Petral. Kalau ada pasti sudah saya tanggapi secara serius," tegasnya. Untuk meyakinkan bahwa hal itu benar-benar tidak ada, SBY sempat mengklarifikasi ke mantan Wakil Presiden Boediono dan lima mantan menteri terkait.

Seperti politisi yang sedang berantem dengan politisi lain, SBY menilai pemberitaan yang menyebut pembubaran Petral berhenti di mejanya adalah fitnah dan masuk dalam pencemaran nama baik. "Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah "power" yang masih saya miliki," tegasnya.

Benarkah SBY tidak pernah mendapatkan usulan dari anak buahnya untuk membubarkan Petral? Mungkin surat resmi dari menteri atau dari direktur Pertamina tidak pernah tersampaikan. Namun pengakuan Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu, menunjukkan kebenaran dari pernyataan Sudirman Said dan Faisal Basri.

Berikut ini adalah kutipan artikel Dahlan Iskan yang termuat di berbagai media pada Senin 12 Mei 2012: Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Bisa kacau-balau 

Yang perlu digarisbawahi dari kutipan tulisan Dahlan Iskan itu adalah pernyataan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, bahwa Pertamina siap melakukan pembelian langsung minyak impor, bukan melalui Petral. Pertamina juga sudah menyiapkan diri agar pembelian langsung nanti benar-benar berjalan matang.

Pembicaraan soal rencana pembubaran Petral saat itu juga menjadi diskusi terbuka. Nyaris tidak ada pihak yang berkeberatan dengan gagasan tersebut. Namun hari berjalan, bulan berlalu, dan tahun berganti, Petral tetap jaya. Tuduhan bahwa perusahaan itu melindungi mafia minyak pun hanya sebatas tuduhan. Bisnis is usual.

Saya tak bermaksud ikut-ikutan menuduh SBY melindungi mafia minyak. Sebab saya paham, jika tidak ada tekad kuat bawahan untuk menyampaikan gagasan, pimpinan juga merasa tidak perlu mengambil tindakan. Ketiadaan tekad itu tercermin dari pengakuan SBY, tidak ada surat resmi permintaan. Artinya, kalau sekadar omong-omong, tanpa dokumen, ya dianggap tidak serius.

Yang saya prihatinkan adalah sungguh nasib tidak baik SBY untuk tidak menyebut malang pada masa pensiunnya. Sudah harus bercapek-capek memimpin Partai Demokrat agar tidak dilanda perpecahan, masih saja direcoki berbagai kritik dan tuduhan dari para menteri Jokowi. 

Jangan-jangan, seperti yang disuarakan para politisi Partai Demokrat, kritik dan tuduhan para menteri Jokowi kepada pemerintahan SBY sesungguhnya hanya untuk menutupi kelemahan sendiri. Ibarat pepatah, gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Padahal sebaik-baiknya sikap pada orang tua atau pensiunan adalah mikul duwur mendem jero, mengenang yang baik saja.

READ MORE - SBY dan Mafia Migas