Kini Giliran Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo Komentari Jokowi

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menilai awal-awal Joko Widodo menjadi Presiden RI ibarat anak yang baru lahir. Akibatnya, ada beberapa kebijakan yang belum tepat sehingga menimbulkan dampak polemik di masyarakat. 

"Ibarat anak baru lahir maka tidak semudah membalikkan tangan," kata Rudy seusai mengikuti acara Konferensi Daerah PDIP Jawa Tengah di Panti Marhaen, Kota Semarang, Kamis malam, 19 Maret 2015.

Menurut Rudy, meski pernah menjadi Wali Kota Surakarta dan menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi harus menyesuaikan diri ketika menjadi Presiden RI.

Jokowi Ibarat Anak Baru Lahir

Rudy adalah Wakil Wali Kota Surakarta saat Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Namun, Jokowi meninggalkan jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Rudy menilai masa enam bulan Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI tidak bisa menjadi ukuran untuk menentukan Jokowi mampu atau tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia. Waktu enam bulan masih sangat singkat karena Jokowi juga perlu melakukan konsolidasi internal.

Rudy mengaku selalu memberikan masukan-masukan kepada Jokowi. "Biasanya masukan itu saya sampaikan sendiri langsung kepada beliau (Joko Widodo)," kata Rudy.

Rudy meminta Jokowi dan kabinetnya bisa segera mewujudkan nawa cita yang telah dirumuskan. "Yang terpenting adalah kehadiran negara untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat," kata Rudy.

Sumber : tempo.co

READ MORE - Kini Giliran Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo Komentari Jokowi

Setelah Label Jokowi Sebagai Petugas Partai Digaungkan Lagi ?

Polemik antara KPK dan Polri belakangan ini telah menguras energi bangsa. Tak begitu jelas apa yang tengah dipertaruhkan para elit sehingga seluruh lembaga negara seakan tak berkutik. Padahal bagi rakyat, substansi perseteruan itu tidaklah penting sama sekali, apalagi dianggap strategis untuk kesejahteraan mereka. Substansinya adalah memilih Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri). 

Memori rakyat tentu tidak bisa dilepaskan bahwa konfik KPK-Polri dimulai dari pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR pada 10 Januari 2015. Penetapan status tersangka kepada Budi Gunawan oleh KPK menjadi penyela sebelum DPR meloloskannya melalui fit and proper test. 

Polemik antara KPK dan Polri belakangan ini telah menguras energi bangsa

Seakan tak puas dengan kerja sigap KPK, ditambah adanya insentif dari ketidaktegasan Presiden Jokowi, serangkaian serangan terhadap garda depan pemberantasan korupsi pun semakin masif baik lewat hukum mapun politk. Kini, seluruh pimpinan KPK sudah berstatus sebagai tersangka dan terlapor di Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan yang digali hingga jauh sebelum mereka menjabat sebagai Ketua KPK. 

Rakyat pasti melihat, bahwa kekisruhan antar lembaga ini semakin liar melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus. Semua masih dalam konteks yang sama, yakni, mempertahankan Budi Gunawan sebagai Kapolri. 

Pertanyaannya, kekuatan apa yang mendorong semua hal ini terjadi? Seberapa penting peran Budi Gunawan sehingga mampu menggeser akal sehat para elit? Apakah jabatan Kapolri lebih penting dari nilai besar menegakkan supremasi hukum. 

Kalau konsisten melihat persoalan ini secara jernih maka persoalannya adalah ada pada Budi Gunawan. Pria berkumis itu tampaknya tidak bisa dilihat sebagai individu, dia adalah simbol dari sebuah kepentingan yang lahir dari pergulatan politik. Politik dalam bentuknya yang paling primitif dipertontonkan secara gamblang tanpa memperdulikan rasa keadilan rakyat. Tak bisa dielakkan, semua adalah buntut dari panasnya pertarungan politik di Pemilihan Presiden 2014 yang mengantarkan Jokowi sebagai Presiden. 

Budi Gunawan, sebagai perwira aktif disinyalir ikut bermain dalam pergulatan tersebut. Presiden SBY yang menjabat saat itu bahkan merasa perlu untuk memperingatkan bahwa ada perwira aktif bermain dalam politik. 

Entah ada tawar-menawar apa antara Budi Gunawan dengan PDIP, namun indikasi terang terlihat dalam pengakuan Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto, pada 22 Januari 2015 atau sehari sebelum tragedi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto. 

Hasto melancarkan tudingan lain ke arah Abraham Samad. Pemimpin KPK itu menurut kesaksiannya menaruh dendam pribadi kepada Budi Gunawan.karena dianggap sebagai pengganjal penetapan Samad menjadi calon wakil presiden Jokowi. Kasus ini bahkan diamini oleh politisi PDIP lain yakni Tjahjo Kumolo, dan Arteria Dahlan. 

Simbol kepentingan yang melekat pada Budi Gunawan juga sangat kuat, apalagi yang bersangkutan adalah mantan Ajudan Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kepentingan Ketua Umum PDIP yang sering dipaksakan dalam kebijakan Jokowi terungkap pada kasus Budi Gunawan. Sambil mendesak untuk tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri secara terbuka, PDIP juga tanpa malu bersikap antagonis terhadap Presiden yang diusungnya. 

Label Jokowi sebagai petugas partai digaungkan lagi oleh Puan Maharani dan Effendi Simbolon sebagai bentuk serangan psikologis untuk menggolkan ambisi Budi Gunawan. Pemaksaan untuk melantik Budi Gunawan dalam berbagai bentuknya itu harus dipandang sebagai bentuk pembajakan atas kedaulatan rakyat oleh elit. Bagaimana tidak, demi seorang Budi Gunawan, aspirasi rakyat dikesampingkan. 

Harapan rakyat atas pemberantasan korupsi dimusnahkan dalam sekejab. Kasus ini belum akan berakhir dan akan semakin memburuk jika tidak ada langkah tegas dari Presiden Jokowi. Kalau pun ada keputusan dalam waktu dekat, langkah itu sudah sangat terlambat bagi kredibilitas pemerintah di mata rakyat. 

Di masa depan, pemerintahan Jokowi akan kehilangan landasan pijak saat berbicara tentang penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Langkah penyelamatan harus deilakukan dengan membalas ‘budi’ kepada rakyat, bukan menambah dosa dengan membalas ‘budi’ atas hutang politik kepada para elit.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ali Irfani : Dosen UIN Jakarta dan peneliti pada Indonesian Institute for Civil Society (INCIS)

READ MORE - Setelah Label Jokowi Sebagai Petugas Partai Digaungkan Lagi ?

Antara Jokowi atau SBY ?

Dosen hukum pidana di Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak lebih baik ketimbang Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi. Indikasinya, penggodokan instruksi presiden soal pencegahan korupsi yang dinilai tak tepat dengan korupsi yang terjadi di Indonesia.

"Sebelumnya, Pak SBY dalam pemberantasan korupsi bagus sekali. Bahkan dia menyerahkan menteri dan ketua partainya. Sekarang ini pemberantasan korupsi malah dilonggarkan dengan wacana inpres," ujar Yenti dalam diskusi antikorupsi Liputan6 di Cafe Brewerkz, Jakarta, Ahad, 15 Maret 2015.

Antara Jokowi atau SBY

Jokowi berencana menerbitkan inpres tentang pemberantasan korupsi. Inpres yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu akan fokus pada pencegahan yang diupayakan mendapat porsi 70-75 persen dari program aksi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Yenti menilai seharusnya penindakan masih menjadi program utama dalam pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia, menurut doktor bidang pencucian uang ini, masih sulit didekati dengan program pencegahan. "Fakta yang terjadi adalah kejahatan korupsi tetap terjadi," ucapnya.

Yenti menyebut prestasi pemberantasan korupsi Indonesia belum sebaik Hong Kong. Saat ini, kata dia, Independent Committee Against Corruption atau KPK Hong Kong sudah bisa menempatkan porsi pencegahan lebih besar ketimbang penindakan. "Tapi, untuk sampai ke sana, prosesnya panjang. Dan, dalam proses panjang itu, program penindakan menjadi tonggaknya," ujarnya.

Sumber : Tempo.co

READ MORE - Antara Jokowi atau SBY ?

Jokowi Ogah Bertanggungjawab Soal Anjloknya Rupiah

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut Jokowi, faktor yang menyebabkan nilai rupiah terus merosot adalah faktor eksternal.

"Saya kira semua negara mengalami itu dan masyarakat tenang sajalah," kata Jokowi, di SMK PGRI 2 Madiun, Jawa Timur, Jumat, 6 Maret 2015. Yang penting, kata Jokowi, fundamental perekonomian Indonesia terpantau baik.

Jokowi Menolak Disalahkan Soal Anjloknya Rupiah
Jokowi Menolak Disalahkan Soal Anjloknya Rupiah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di rapat pimpinan nasional TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 3 Maret 2015. Rapim TNI dan Polri tersebut mengambil tema Sinergitas TNI-Polri Penggerak Revolusi Mental. Tempo/Aditia Noviansyah

"Inflasi rendah. Bahkan Januari-Februari deflasi. Kemudian dari sisi fiskal APBN kita, ruang untuk pembangunan juga lebih besar," kata Jokowi. "Ini juga akan memicu pertumbuhan ekonomi."

Jokowi kembali tak ingin disebut merosotnya nilai tukar rupiah disebabkan pasar yang kecewa terhadap kebijakannya. Menurut Jokowi, yang mempengaruhi merosotnya nilai tukar rupiah adalah faktor global, seperti quantitative easing.

"Ekonomi di Eropa saya kira pengaruh, pengaruh seperti itu dan semua negara mengalami itu," ujar Jokowi.

Hari ini, rupiah naik menjelang penutupan perdagangan sebesar 13,7 poin (0,11 persen) ke level 12.976,3 per dolar Amerika Serikat. Pada Kamis lalu, kurs tengah Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah pada level 13.022 per dolar AS, atau terendah sejak Agustus 1998.

Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diperkirakan memukul industri terutama yang memiliki utang valuta asing besar dan menggunakan bahan baku impor. Anggota Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Handaka Santosa, khawatir melempemnya rupiah bakal memukul konsumen produk impor.

Sumber : tempo.co

READ MORE - Jokowi Ogah Bertanggungjawab Soal Anjloknya Rupiah

Membangunkan Jokowi Dari Aceh

Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh melakukan aksi turun ke jalan menuntut agar Presiden Joko Widodo berkomitmen merealisasikan janji-janjinya terhadap rakyat. Presiden Jokowi juga diminta tegas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Aksi pertama berlangsung di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Di sini, mahasiswa melakukan aksi teatrikal peusijuk terhadap Presiden Jokowi. Secara bergantian, mahasiswa yang berasal dari berbagai kabupaten di Aceh melakukan aksi teatrikal peusijuk atau penyambutan secara adat terhadap poster Presiden Jokowi sambil mengingatkan aneka janji Jokowi dalam berbagai bahasa daerah di Aceh. 


Membangunkan Jokowi Dari Aceh

KOMPAS.com/Daspriani Y Zamzami Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh melakukan aksi unjuk rasa terkait kedatangan Presiden Joko Widodo ke Aceh. Mereka menuntut Jokowi berkomitmen untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Koordinator Aksi, Hasrizal, mengatakan, aksi hari ini dilakukan dalam rangka kedatangan Presiden Jokowi ke Aceh. Pihaknya menilai selama ini Jokowi terkesan “tidur” dalam merealisasikan janji-janjinya untuk Aceh sehingga patut “dibangunkan” Jokowi dari tidurnya. 

“Jokowi datang ke Aceh itu masih 'tidur', jadi harus dibangunkan karena selama ini kepemimpinannya belum berdampak positif pada rakyat Aceh,” kata Hasrizal, Senin (9/3/2015). 

Mahasiswa dari perwakilan Universitas Syiah Kuala ini juga menuntut agar Jokowi bisa mewujudkan komitmennya terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Di lokasi yang terpisah, puluhan mahasiswa dari Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh juga melakukan aksi turun ke jalan di kawasan Simpang Lima, Banda Aceh. 

Para mahasiswa ini juga mengingatkan Jokowi untuk merealisasikan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang belum selesai. Dalam aksi ini, mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk segera merealisasikan seluruh regulasi turunan UUPA, di antaranya RPP Migas dan sejumlah regulasi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Aceh. Kunjungan kerja berlangsung di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Sabang. Di dua lokasi ini, Jokowi melihat pembangunan waduk untuk meningkatkan produksi pertanian daerah.

Sumber : kompas.com

READ MORE - Membangunkan Jokowi Dari Aceh

Jokowi Mulai Membalas Budi

Polemik antara KPK dan Polri belakangan ini telah menguras energi bangsa. Tak begitu jelas apa yang tengah dipertaruhkan para elit sehingga seluruh lembaga negara seakan tak berkutik. Padahal bagi rakyat, substansi perseteruan itu tidaklah penting sama sekali, apalagi dianggap strategis untuk kesejahteraan mereka. Substansinya adalah memilih Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri). 

Memori rakyat tentu tidak bisa dilepaskan bahwa konfik KPK-Polri dimulai dari pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR pada 10 Januari 2015. Penetapan status tersangka kepada Budi Gunawan oleh KPK menjadi penyela sebelum DPR meloloskannya melalui fit and proper test. 

Jokowi Mulai Membalas Budi
Presiden Indonesia Joko Widodo, tengah, duduk di samping Chairman Proton Holdings Bhd. Mahathir Mohamad (kanan) dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak jelang penandatanganan nota kesepahaman antara Proton and PT Adiperkasa Citra Lestari, di Shah Alam, M 

Seakan tak puas dengan kerja sigap KPK, ditambah adanya insentif dari ketidaktegasan Presiden Jokowi, serangkaian serangan terhadap garda depan pemberantasan korupsi pun semakin masif baik lewat hukum mapun politk. Kini, seluruh pimpinan KPK sudah berstatus sebagai tersangka dan terlapor di Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan yang digali hingga jauh sebelum mereka menjabat sebagai Ketua KPK. 

Rakyat pasti melihat, bahwa kekisruhan antar lembaga ini semakin liar melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus. Semua masih dalam konteks yang sama, yakni, mempertahankan Budi Gunawan sebagai Kapolri. 

Pertanyaannya, kekuatan apa yang mendorong semua hal ini terjadi? Seberapa penting peran Budi Gunawan sehingga mampu menggeser akal sehat para elit? Apakah jabatan Kapolri lebih penting dari nilai besar menegakkan supremasi hukum. 

Kalau konsisten melihat persoalan ini secara jernih maka persoalannya adalah ada pada Budi Gunawan. Pria berkumis itu tampaknya tidak bisa dilihat sebagai individu, dia adalah simbol dari sebuah kepentingan yang lahir dari pergulatan politik. Politik dalam bentuknya yang paling primitif dipertontonkan secara gamblang tanpa memperdulikan rasa keadilan rakyat. Tak bisa dielakkan, semua adalah buntut dari panasnya pertarungan politik di Pemilihan Presiden 2014 yang mengantarkan Jokowi sebagai Presiden. 

Budi Gunawan, sebagai perwira aktif disinyalir ikut bermain dalam pergulatan tersebut. Presiden SBY yang menjabat saat itu bahkan merasa perlu untuk memperingatkan bahwa ada perwira aktif bermain dalam politik. 

Entah ada tawar-menawar apa antara Budi Gunawan dengan PDIP, namun indikasi terang terlihat dalam pengakuan Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto, pada 22 Januari 2015 atau sehari sebelum tragedi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto. 

Hasto melancarkan tudingan lain ke arah Abraham Samad. Pemimpin KPK itu menurut kesaksiannya menaruh dendam pribadi kepada Budi Gunawan.karena dianggap sebagai pengganjal penetapan Samad menjadi calon wakil presiden Jokowi. Kasus ini bahkan diamini oleh politisi PDIP lain yakni Tjahjo Kumolo, dan Arteria Dahlan. 

Simbol kepentingan yang melekat pada Budi Gunawan juga sangat kuat, apalagi yang bersangkutan adalah mantan Ajudan Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kepentingan Ketua Umum PDIP yang sering dipaksakan dalam kebijakan Jokowi terungkap pada kasus Budi Gunawan. Sambil mendesak untuk tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri secara terbuka, PDIP juga tanpa malu bersikap antagonis terhadap Presiden yang diusungnya. 

Label Jokowi sebagai petugas partai digaungkan lagi oleh Puan Maharani dan Effendi Simbolon sebagai bentuk serangan psikologis untuk menggolkan ambisi Budi Gunawan. Pemaksaan untuk melantik Budi Gunawan dalam berbagai bentuknya itu harus dipandang sebagai bentuk pembajakan atas kedaulatan rakyat oleh elit. Bagaimana tidak, demi seorang Budi Gunawan, aspirasi rakyat dikesampingkan. 

Harapan rakyat atas pemberantasan korupsi dimusnahkan dalam sekejab. Kasus ini belum akan berakhir dan akan semakin memburuk jika tidak ada langkah tegas dari Presiden Jokowi. Kalau pun ada keputusan dalam waktu dekat, langkah itu sudah sangat terlambat bagi kredibilitas pemerintah di mata rakyat. 

Di masa depan, pemerintahan Jokowi akan kehilangan landasan pijak saat berbicara tentang penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Langkah penyelamatan harus deilakukan dengan membalas ‘budi’ kepada rakyat, bukan menambah dosa dengan membalas ‘budi’ atas hutang politik kepada para elit.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ali Irfani Dosen UIN Jakarta dan peneliti pada Indonesian Institute for Civil Society (INCIS)

READ MORE - Jokowi Mulai Membalas Budi

Sekarang Jokowi Berhadapan dengan Tim Independen Bentukannya Sendiri

Tim independen balik serang Jokowi soal kisruh KPK - Anggota Tim Independen Imam Prasodjo menilai, Presiden Jokowi harus segera membuat keputusan tentang kisruh antara KPK dengan Polri. Sebab jika tidak, dia yakin konflik yang terjadi malah akan semakin merugikan Jokowi sendiri.

Tim yang diketahui Buya Syafii Maarif sudah bertemu Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti, dan pimpinan KPK. Menurut Imam, dalam pertemuan itu kedua pihak diberi kesempatan menceritakan masalah yang terjadi. 

Imam juga menyatakan saat ini sudah muncul persepsi jika Jokowi sangat lamban menyelesaikan konflik tersebut. Padahal dulu, Presiden ke-6 SBY juga dinilai lamban dalam menyelesaikan perseteruan antara dua lembaga penegak hukum ini.

Dia pun mendorong agar Jokowi segera mengambil sikap. Karena masih banyak hal yang harus dilakukan baik KPK maupun Polri daripada berkutat dengan persoalan ini saja.

Sekarang Jokowi Berhadapan dengan Tim Independen Bentukannya Sendiri

1. Tim Independen tak diberi mandat selesaikan kisruh KPK & Polri 

Anggota Tim Independen, Imam B. Prasodjo mengkritik Presiden Joko Widodo karena tidak memberi mandat menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Kondisi ini membuat tim yang diketahui Syafii Maarif itu tak memiliki tugas jelas.

Lalu, Sosiolog Universitas Indonesia itu membandingkan dengan Tim 8 bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu kerja tim jelas menyelesaikan kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah oleh Polri.

"Makanya ada Tim Independen yang akhirnya juga tidak jelas karena beda dengan waktu Pak SBY jelas ada mandatnya," ujar Imam di Balai Kota DKI, Kamis (5/2).

Mengenai sinyal Komjen Budi Gunawan tak akan dilantik, Imam menilai itu adalah jalan terbaik. Dia membayangkan persepsi publik ketika seorang pemimpin penegak hukum berstatus tersangka.

"Saya kira kalau itu terjadi akan jauh lebih baik, dalam arti tidak menimbulkan komplikasi. Karena kalau sudah dilantik nanti status tersangka menimbulkan polemik, kok ada Kapolri punya status tersangka? Sama juga kalau pimpinan KPK status tersangka."

Imam mengatakan untuk calon Kapolri pengganti Budi memang baiknya ditelusuri dahulu oleh KPK dan PPATK. Tetapi dengan kondisi sekarang, menurut Imam, bisa semakin memperkeruh suasana.

"Jadi sebagai anggota Tim 9 yang enggak jelas ini saya cuma berharap krisis seperti ini segera berakhir dan kembali kerja karena banyak hal yang lebih besar dari sekedar kapolri," tambahnya.

2. Tim Independen nilai Jokowi lelet selesaikan kisruh 

Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen untuk membantu menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan dua institusi penegak hukum itu tak akan maksimal bekerja.

Tim yang diketahui Syafii Maarif sudah bertemu Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti, dan pimpinan KPK. Menurut Anggota Tim Independen, Imam B. Prasodjo, dalam pertemuan itu kedua pihak diberi kesempatan menceritakan masalah yang terjadi. 

"Dari kedua belah pihak ini kita berusaha cari solusi apa jalan keluarnya," Imam di Balai Kota DKI, Kamis (5/2).

Imam juga meminta agar KPK dan Polri tidak saling memanggil walaupun secara hukum dibenarkan. "Coba cooling down dulu apalagi presiden mau pergi. Jangan saling panggil, kan tensi poltik jadi semakin tinggi," katanya.

Imam tak bisa membayangkan jika polisi langsung menahan Bambang Widjojanto dan melakukan pengeledahan. Untuk itu dia mendorong agar menunggu proses praperadilan.

Dia juga berharap Jokowi mengambil sikap tegas agar kisruh tak berlanjut. "Kita tunggu saja, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak kelamaan membiarkan situasi terombang ambing seperti ini. Karena yang dirugikan Pak Jokowi," tandasnya.

3. Jokowi super lamban ambil keputusan 

Merdeka.com - Anggota Tim Independen Imam Prasodjo menilai, Presiden Jokowi harus segera membuat keputusan tentang kisruh antara KPK dengan Polri. Sebab jika tidak, dia yakin konflik yang terjadi malah akan semakin merugikan Jokowi sendiri.

"Kita tunggu saja, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak kelamaan membiarkan situasi terombang ambing seperti ini. Karena yang dirugikan Pak Jokowi," kata Imam di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/2).

Imam menyatakan saat ini sudah muncul persepsi jika Jokowi sangat lamban menyelesaikan konflik tersebut. Padahal dulu, Presiden ke-6 SBY juga dinilai lamban dalam menyelesaikan perseteruan antara dua lembaga penegak hukum ini.

"Dulu katanya Pak SBY lamban, nah sekarang mulai muncul persepsi publik ini super lamban ini. Nah itu trust turun, blusukan tiap hari enggak ada gunanya kalau orang sudah mulai tidak percaya. Kalau yang nggak percaya lawan poltiknya nggak aneh, tapi kalau yang nggak percaya dari pendukung dari fanatik harus hati-hati Pak Jokowi," tegas dia.

Sosiolog asal UI ini berpendapat, tidak baik jika terlalu cepat melakukan pergantian kabinet atau reshuffle. Hal ini dapat berdampak pada ketidakstabilan pemerintahan Jokowi nantinya. Namun menurut dia, sepertinya memang bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Kita kepengen pemerintahan yang stabil, jangan gonta ganti, reshuffle kabinet juga jangan terlalu cepat baru 3 bulan. Tapi ini sangat mungkin ada reshuffle. Aku nggak ngerti apa maknanya main matanya Pak Jokowi dengan Prabowo. Itu juga menimbulkan ketegangan baru," tutur dia.

Oleh sebab itu, dia berharap agar Jokowi segera menyelesaikan konflik yang semakin tegang ini. Karena masih banyak hal yang harus dilakukan baik KPK maupun Polri daripada berkutat dengan persoalan ini saja.

"Jadi sebagai anggota Tim sembilan yang nggak jelas ini saya sih cuma berharap krisis seperti ini segera berakhir dan kembali," pungkasnya.

Sumber : merdeka.com

READ MORE - Sekarang Jokowi Berhadapan dengan Tim Independen Bentukannya Sendiri