Partai Politik Indonesia

Politik tetaplah politik. Dalam politik tidak mengenal kebenaran yang benar dan kesalahan yang salah. Semuanya perlu ‘diperjuangkan’ agar yang benar menjadi benar, dan kesalahan bisa ‘disiasati’ supaya ‘dibenarkan.’

Inilah Posisi Kemenagan Jokowi Di Bebarapa Propinsi


Inilah Posisi Kemenagan Jokowi Di Beberapa Propinsi - Saiful Mujani Reserach Consulting (SMRC) merilis peta persebaran perolehan suara hasil hitung cepat (quick count) di seluruh provinsi Indonesia. 

Berikut ini adalah peta persebaran hasil hitung cepat Pilpres 2014 versi SMRC di Pulau Jawa, yang diikuti pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Pasangan nomor urut 1 menang di Jawa Barat dan Banten, sementara pasangan nomor urut 2, unggul di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. 

Republika/Wihdan - Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan menjelaskan hasil survey calon presiden pada Pemilu 2014 di Jakarta, Rabu (29/1). 

1. DKI Jakarta: 
  • Prabowo-Hatta: 45,14 persen 
  • Jokowi-JK : 55,86 persen 
2. Jawa Barat: 
  • Prabowo-Hatta: 59,66 persen 
  • Jokowi-JK : 40,34 persen 
3. Jawa Tengah: 
  • Prabowo-Hatta: 34,28 persen
  • Jokowi-JK : 65,72 persen 
4. DI Yogyakarta: 
  • Prabowo-Hatta: 42,85 persen 
  • Jokowi-JK : 57,15 persen 
5. Jawa Timur: 
  • Prabowo-Hatta: 47,12 persen 
  • Jokowi-JK : 52,88 persen 
6. Banten: 
  • Prabowo-Hatta: 56,48 persen 
  • Jokowi-JK : 43,52 persen 
Adapun jumlah perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta di seluruh wilayah Pulau Jawa berjumlah 48,2 persen, sedangkan pasangan Jokowi-JK berjumlah 51,8 persen.

Kemenangan Tertinggi Prabowo di Sumbar, Jokowi di Sulbar

Republika/Agung Supriyanto  -Jokowi bersama istri, Iriana tiba di TPS 18 untuk menggunakan hak suaranya di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/7). 

Perolehan suara pasangan calon presiden Prabowo-Hatta sebesar 47,45 persen versi hitung cepat (quick count) RRI. Adapun, pasangan Jokowi-JK mendapat 52,55 persen. Sementara itu, suara yang masuk mencspai 90 persen. 

Di Pulau Jawa, pasangan Prabowo-Hatta menang di Banten dan Jawa Barat. Sedangkan, Jokowi-JK unggul di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Sedangkan, di DKI Jakarta, Prabowo-Hatta mengumpulkan 48,54 persen dan Jokowi-JK mendapat 51,56 persen. 

Persentase kemenangan Koalisi Merah Putih itu tertingga diraih di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dengan torehan 78,06 persen. Adapun, kemenangan Jokowi-JK tertinggi didapat di Sulawesi Barat *Sulbar) dengan koleksi 82,54 persen 

Seperti diketahui, penghitungan cepat RRI merupakan yang terakurat dan paling presesi di Pileg 9 April lalu. Dengan suara yang masuk sudah stabil, hampir dipastikan Jokowi-JK akan menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.
Sumber : republika.co.id

READ MORE - Inilah Posisi Kemenagan Jokowi Di Bebarapa Propinsi

Inilah Hasil Quick Count Yang Dinilai Paling Akurat


Inilah Hasil Quick Count Yang Dinilai Paling Akurat - Perolehan suara pasangan calon presiden Prabowo-Hatta meraih 47,28 persen versi hitung cepat (quick count) RRI. Adapun, pasangan Jokowi-JK mendapat 52,72 persen. 

Suara yang masuk baru 95,35 persen. Karena di atas 90 persen, suara diprediksi akan stabil hingga suara yang masuk 100 persen. 

Dari 33 provinsi, Prabowo-Hatta menang di sembilan provinsi, termasuk Jawa Barat dan Banten. Sedangkan, Jokowi-JK unggul di 24 provinsi, termasuk di Jawa Tengah, Jawa Tengah dan Bali, yang merupakan basis PDIP. 

Prabowo Subianto dan Joko Widodo saling berpelukan jelang debat capres putaran final di Jakarta, Sabtu (5/7). 

Seperti diketahui, penghitungan cepat RRI merupakan yang terakurat dan paling presesi di Pileg 9 April lalu. Direktur Utama RRI Rosalita Niken Widiastuti mengatakan, hasil di pileg lalu, margin of error dari hitung cepat RRI dibanding KPU adalah 0,41 persen. 

"Ternyata angka ini lebih kecil dibanding perkiraan kami sebesar 1 persen. Target kami pada pemilihan presiden nanti, angkanya bisa lebih kecil lagi atau minimal sama dengan Pileg,” ujarnya belum lama ini. 

Metode yang digunakan RRI adalah metode kuantitatif dengan multy stage random sampling. Dengan sistem ini, RRI menentukan 2 ribu TPS amatan yang dipilih dengan pertimbangan paling merepresentasikan suara pemilih. 

Kali ini, RRI akan menerjunkan 2 ribu timnya ke 2 ribu TPS amatan tersebut dengan satu orang bertugas di satu TPS. Komposisi timnya adalah 60 persen merupakan karyawan RRI dan 40 persen relawan dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun pendengar setia RRI.
Sumber : republika.co.id 

READ MORE - Inilah Hasil Quick Count Yang Dinilai Paling Akurat

Pendukung Jokowi - JK Berpotensi Membuat Rusuh



Pendukung Jokowi - JK Berpotensi Membuat Rusuh - Pasangan calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dinilai terlalu percaya diri akan menang di pemilu presiden (Pilpres) nanti. Hal ini dikhawatirkan akan membawa dampak negatif jika hasilnya tak sesuai dengan harapan.

"Pilpres belum dimulai saja mereka sudah bikin rusuh. Kantor TVOne disegel, rakyat diintimidasi bahkan ada yang dipukuli," kata Penasehat pasangan Prabowo-Hatta, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo saat memberi arahan pada relawan Merah Putih Pencegah Kecurangan dan Kerusuhan sekota Solo Raya, Selasa (8/7/2014).

http://static.inilah.com/data/berita/foto/2117727.jpg

Dengan cara begitu mereka yakin menang lanjut Suryo, kalau mereka kalah kubu Prabowo yang dituduh curang.

"Ini artinya mereka tidak siap kalah," ujarnya.

Suryo menambahkan, sejarah kerusuhan dalam pemilu Presiden pernah terjadi pada tahun 1999 saat Megawati sebagai capres yang diusung PDIP kalah oleh Gus Dur.

"Saat itu sejumlah kota yang menjadi basis PDIP rusuh di antaranya Medan, Denpasar termasuk Solo. Oleh sebab itu, semua pihak memang harus waspada akan terjadi kerusuhan jika Jokowi kalah. Ini memang ujian terberat bagi Jokowi-JK, mereka harus siap menerima kekalahan. Jadi, jangan bikin kerusuhan karena akan berhadapan dengan rakyat dan aparat," tandasnya. [fad]


ooOoo

Tim penasehat Prabowo-Hatta, Suryo Prabowo mengkritik pesan terbuka dari anggota tim sukses Jokowi-JK, Luhut Panjaitan yang menyuarakan jika Prabowo-Hatta menang maka kemungkinan besar Pilpres berjalan curang.


"Melalui SMS terbukanya yang disampaikan pada masyarakat dan para dubes, Luhut sudah membangun opini bahwa mereka jujur dan Prabowo-Hatta yang curang. Kalau Prabowo kalah maka pendukungnya marah. Padahal indikasi kecurangan dan berbuat rusuh ada di pihak mereka," katanya saat pembekalan pencegahan pelanggaran dan kecurangan Pilpres di Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (8/7/2014).

Menurutnya, berbagai kerusuhan saat masa kampanye bukan dilakukan oleh tim atau relawan dari Prabowo-Hatta, justru hal itu dilakukan oleh relawan Jokowi-JK.

"Tunjukan satu saja kerusuhan yang dibuat oleh relawan Prabowo-Hatta, tidak ada. Sebaliknya, kerusuhan datang dari pihak mereka. Terakhir kerusuhan pilpres di Hongkong, menunjukkan mereka dalang yang merekayasa amuk masa untuk menunjukkan potensi kecurangan penyelenggara pilpres," terangnya.

Agitasi, propaganda dan fitnah yang dimunculkan oleh kubu Jokowi-JK dinilai menggunakan cara yang sangat licik. Meski memasuki hari tenang, sejumlah atribut kampanye masih terpasang di ruang publik.

"Bahkan kemarin (7/7) di Solo ditemukan ada baliho Jokowi-JK yang baru dipasang. Saat akan dibersihkan oleh relawan merah putih, justru mendapat perlawanan dari kubu Jokowi-Kalla. Sementara di Jawa Barat, relawan Prabowo-Hatta menangkap orang suruhan mereka yang gunakan mobil berlogo Garuda merah sedang membagi sembako," tandasnya.

Sebelumnya, realwan Jokowi-JK juga menyerang kantor Tv One, mereka melakukan aksi penyegelan dan pencoretan. [fad]
Sumber : inilah.com

READ MORE - Pendukung Jokowi - JK Berpotensi Membuat Rusuh

Kalah - Menang Capres Harus Menerima Pilihan Suara Rakyat


Kalah - Menang Capres Harus Menerima Pilihan Suara Rakyat - Pemilihan Presiden di Indonesia merupakan sebuah kompetisi untuk memperebutkan kekuasaan Sebagaimana lazimnya sebuah kompetisi, tentunya ada istilah kalah dan menang. Siapa yang menang bolehlah ia senanng, bangga dan bahagia atas usaha dan pengorbanan selama ini, begitu pula yang kalah mungkin boleh saja ia kecewa dan harus berjiwa besar. Namun demikian, keutuhan bangsa dan negara Indonesia tetaplah harus diutamakan daripada kepentingan kelompok dan golongan atau Partai. Dengan begitu akan tercipta sportifitas dalam kompetisi ini. Atau dengan bahasa yang lain, bagi yang menang dalam pemilihan Presiden jangan lantas jumawa sedangkan yang kalah hendaknya juga legowo.

Pemilihan Presiden di Indonesia dianggap menjadi ukuran demokrasi sebab rakyat dapat berpartisipasi langsung menentukan sikapnya terhadap calon Presiden dan wakil Presidennya. Tahun 2014 ini hanya 2 calon yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu calon pertama dengan nomor urut 1 adalah Prabowo Subianto – Hatta Rajasa yang di dukung oleh 7 Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, PBB dan terakhir yang terakhir menyatakan dukungannya adalah Demokrat, adapun calon ke 2 adalah nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kalla yang didukung PDI Perjuangan. Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, walaupun demikian ada juga pengurus partai yang tidak mendukung keputusan partai sehingga tidak mendukung apa yang telah diputuskan partai untuk mendukung salah satu calon.

Kedua calon ini diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengikuti peraturan yang telah disepakati bersama dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh KPU dan kedua pasangan calon ini telah berjanji di hadapan semua orang untuk menggelar pilihan presiden dengan lancar dan damai terlepas nantinya pasti ada yang menang atau kalah berdasarkan hasil penghitungan suara dan diminta semua calon presiden dan pendukungnya agar menjaga kondisi dan situasi aman dalam pelaksanaan pemilu presiden pada 9 Juli 2014 mendatang. Sikap rela menerima kemenangan dan kekalahan diperlukan agar situasi pasca pemungutan suara terjaga serta mereka berjanji untuk menerima apa pun hasil pilihan presiden yang merupakan suara rakyat Artinya, keduanya harus siap kalah dan membuktikan janjinya dan setiap pendukung tidak memicu terjadinya kemarahan .pihak-pihak lain dan tidak membuat kerusuhan serta anarkis. Sebagaimana apa yang disampaikan Panglima TNI, Jendral Moeldoko dalam siaran pers menegaskan bahwa setiap kecurangan akan ditindak tegas oleh pihak berwenang. "Apabila nantinya ditemukan kecurangan, TNI akan menangkap dan menyerahkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, Bawaslu maupun pihak yang berwenang lainnya. TNI akan ikut berperan aktif, sehingga kehadirannya membawa manfaat bagi bangsa dan negara tercinta,"

Pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri sudah berlangsung pada 4 sampai 6 Juli 2014. Di masing-masing negara, pemungutan suaranya berbeda. Mereka menentukan satu hari dari tanggal yang ditentukan. Sementara di dalam negeri pemungutan suara jatuh pada 9 Juli 2014, adapun penghitungan suara dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 9 Juli 2014.

Para Calon Presiden dan tim pendukungnya diharapkan tidak usah mencari-cari alasan yang tidak rasional untuk mendelegitimasi hasil pemilu 2014 ini sebab mendelegitimasi hasil pemilu bisa menimbulkan implikasi sosial ekonomi politik yang sangat dahsyat. Di samping itu bangsa ini sudah banyak mengorbankan triliunan rupiah untuk membiayai pesta rakyat lima tahunan ini. Mendelegitimasi hasil pemilu berarti sama halnya dengan meminta KPU untuk menggelar pemilu ulang, yang berarti pula memaksa bangsa ini mengeluarkan uang yang sangat besar lagi untuk membiayainya apalagi Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan pemilu presiden (pilpres) satu putaran membuat kedua pasangan capres-cawapres tidak memiliki kesempatan kedua. Dengan itu, Komisi Pemilihan Umuum (KPU) menilai, potensi adanya kubu yang tidak menerima hasil pilpres meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyelenggara pemilu meminta kedua pasangan capres-cawapres membuktikan janjinya untuk siap kalah.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan dan anarkis Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi terkait persiapan pengamanan pemilihan umum presiden 9 Juli 2014 mendatang. Dalam instruksi itu presiden ingin pra dan pasca pemilu berlangsung damai, hal tersebut disampaikan rapat koordinasi pengamanan pemilu dengan jajaran TNI, Polri, Kemenkopolhukam, dan Kementerian Pertahanan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/7).

di antaranya agar jajaran Polri dan TNI tidak menganggap ringan situasi, tidak under estimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang akan terjadi. Bahwa situasinya aman terkendali dan negara siap dibantu Polri dibantu siap mengatasi keamanan dalam negeri serta tetap melakukan operasi pengamanan dengan mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum berkaitan dengan pilpres ini. Misalnya aksi-aksi kekerasan, perusakan pembakaran yang mungkin bisa terjadi dari siapa pun yang dilakukan oleh pihak mana pun.dan selain itu harus bersikap adil dan netral dengan tidak memberikan toleransi terhadap perilaku seperti itu,. Terutama kejahatan seperti politik uang, intimidasi atau paksaan uang terhadap penduduk serta berkoordinasi koordinasi dengan jajaran KPU, jajaran Bawaslu pusat dan daerah, jajaran pemerintah dan daerah, pers dan media massa yang juga akan menyiarkan semua kegiatan pemilihan presiden tahun 2014 ini.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pemilihan presiden yang bisa memberikan kontribusi bagi sistem politik yang demokratis, dan efektif adalah sistem proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), yang matang mengenai sistem pemilu proporsional dan pemahaman yang luas dari rakyat dan pemerintah tentang pemilihan presiden yang dapat dilaksanakan aman tenteram, jujur dan adil.
Sumber : voa-islam.com

READ MORE - Kalah - Menang Capres Harus Menerima Pilihan Suara Rakyat

Sebetulnya Australia Sudah Cabut Status Daftar Hitam Visa Prabowo


Sebetulnya Australia Sudah Cabut Status Daftar Hitam Visa Prabowo -- Australia menyatakan mencabut status daftar hitam (black list) visa terhadap Prabowo Subianto. 

Artinya, jika menang pilpres, capres nomor urut satu itu tak akan kesulitan untuk menghadiri forum pemimpin dunia G20 di Brisbane November mendatang. 

antara 
Prabowo Subianto memeluk seorang anak saat mengunjungi kontrakan seribu pintu di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jabar, Senin (7/7). 

"Pemerintah Australia akan bekerja dengan baik dengan siapa pun yang menjadi presiden Indonesia," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia seperti dilansir the Sydney Morning Herald, Selasa (8/7). 

Dikatakan, perubahan itu melihat peruntungan Prabowo dalam dinamika terkini pertarungan untuk posisi presiden. "Presiden Indonesia akan selalu diterima di Australia." 

Dikatakan, pejabat Australia telah melihat Prabowo sejak tahun lalu. Yaitu, ketika dia serius maju dalam kontestasi untuk menjadi pemimpin nomor satu di Indonesia. 

"Mereka telah memikirkan untuk bagaimana menghadapinya selama beberapa waktu," ujar mantan pejabat senior Australia. 

Laman berita Australia itu menulis, Prabowo telah mengaku menculik 23 mahasiswa di Jakarta pada masa runtuhnya rezim Soeharto. Namun, ia menyatakan tak tahu mengenai alasan mengapa 13 di antaranya tak pernah kembali. 

Alasan ini yang kemudian membuat Amerika Serikat mengeluarkan larangan visa untuk Prabowo. Bahkan, ia tak dapat menghadiri upacara kelulusan anaknya pada 2000. 

Hal ini juga yang kemudian membuat Australia ikut mengeluarkan larangan visa untuk Prabowo. Meski demikian, larangan itu tak banyak diketahui publik.
Sumber : Republika.co.id

READ MORE - Sebetulnya Australia Sudah Cabut Status Daftar Hitam Visa Prabowo

Prabowo Versus Jokowi Ibarat Makan Buah Simalakama



Prabowo Versus Jokowi Ibarat Makan Buah Simalakama - Bagai makan buah simalakama, maju kena mundur pun kena. Dipilih belum tentu membawa maslahat, ditinggalkan bakal membawa kemudharatan. Inilah posisi umat Islam Indonesia menghadapi agenda besar perubahan kepemimpinan nasional 2014. Dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, tak satupun ada yang benar-benar pro terhadap Islam dan konsisten terhadap penegakan syariat Islam. 

Supaya tidak bingung menentukan pilihan, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab punya panduan yang sederhana  untuk umat. Menggunakan kaidah "wujuubul ‘amali bi akhoffidh dhororain" yaitu wajib beramal dengan mudharat yang lebih ringan.

Lalu bagaimana cara menerapkan kaidah tersebut untuk menilai mana yang lebih banyak maslahatnya untuk umat, Prabowo Subianto atau Joko Widodo?. 

http://www.suara-islam.com/images/berita/prabowo-jokowi-satgas_20140707_105331.jpg

Menurut Habib Rizieq, ada empat kritera untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama, lihat dan cermati, siapa yang banyak didukung kelompok liberal dan aliran sesat dan sebaliknya, siapa yang lebih banyak didukung kelompok Islam. Kedua, siapa yang dikelilingi asing dan aseng dan sebaliknya, siapa yang kurang disukai asing dan aseng. Ketiga, siapa yang lebih tidak bertanggung-jawab, suka meninggalkan amanat tugas dari rakyat sebelum waktunya?. Keempat, siapa yang punya keberanian dan ketegasan untuk melawan intervensi asing? dan seterusnya.

“Jawaban dari semua pertanyaan di atas akan mengantarkan kita kepada pilihan yang terbaik dalam keadaan darurat saat ini, insya Allah,” ungkap Habib Rizieq.

Pasukan dan Pendukung Jokowi

Tjahjo Kumolo didapuk oleh partai koalisi pengusung Jokowi-JK menjadi ketua tim pemenangan. Lelaki kelahiran Surakarta 1 Desember 1957 ini adalah Sekjen PDIP Periode 2009-2014. Usai mengumumkan anggota tim sukses, Tjahjo langsung mendapat bantahan. Pasalnya, dia mencatut nama Nurhayati Said Aqil Siradj, istri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj sebagai anggota pengarah. Tjahjo mengklaim bila Nurhayati yang mengajukan diri menjadi tim sukses. Sementara Nurhayati mengaku tidak mengenal Tjahjo dan tidak pernah menawarkan diri menjadi tim sukses Jokowi-JK. 

Beberapa kiyai tergabung dalam tim pasukan yang dipimpin Tjahjo. Di antaranya mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdul Azis Manshur dan Musytasyar PBNU KH Dimyati Rais. Sementara Ketua Umum Muslimat NU yang jauh hari sudah diminta Jokowi menjadi juru bicaranya, secara resmi tak masuk dalam struktur dengan alasan Khofifah masih aktif sebagai Ketua Muslimat NU. Orang-orang ini boleh dikatakan sebagai unsur pro-Islam di tubuh timses Jokowi-JK. 

Namun demikian, di antara segelintir sosok pro Islam di atas, personil pasukan Jokowi-JK lebih didominasi oleh sosok-sok anti Islam dan musuh umat Islam, meskipun sebagian dari mereka beragama Islam. Sebut saja dua anggota tim pengarah AM Hendropriyono dan Luhut Panjaitan. 

Hendropriyono punya jejak rekam negatif dengan umat Islam akibat noda merah yang ia torehkan dalam kasus pembantaian warga Talangsari, Lampung, 7 Februari 1989 silam. 

Hendropriyono yang waktu itu menjabat sebagai Danrem 043/Garuda Hitam, bersama pasukannya menyerang kelompok pengajian Warsidi di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Korban pembantaian 209 orang. Peristiwa itu tidak selesai sampai sekarang. Selain itu, Koordinator KontraS Haris Azhar mengungkap kasus lain terkait Hendro adalah kematian aktivis HAM Munir pada 7 September 2004. 

Sementara Luhut Binsar Panjaitan, adalah jenderal protestan binaan Benny Moerdani. Saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Gus Dur, Luhut membuka hubungan dagang dengan Israel. Pengesahan hubungan dagang Indonesia-Israel ini dimulai dengan keluarnya Keputusan Menperindag No.23/MPP/01/2001 tertanggal 10 Januari 2001. 

Sebelum mendukung Jokowi, Luhut adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Ia lebih memilih keluar dari Golkar, ketimbang mengikuti keputusan partainya. Diketahui Luhut telah lama memiliki hubungan bisnis dengan Jokowi melalui perusahaannya PT Toba Sejahtera Group. Aktivitas Luhut dan jenderal-jenderal di sekilingnya bermarkas di Wisma Bakrie, Kuningan, Jakarta Selatan. Salah satu tokoh ABRI Hijau, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha terang-terangan menyebut Luhut “busuk”. “Saya bertentangan dengan dia sejak masih sipil,” kata Adityawarman.  

Sekretaris timses Jokowi-Jk dijabat oleh Andi Widjajanto. Andi adalah putra mendiang Mayjen Purn Theo Syafi’i. Meski menyandang nama “Syafi’ie”, Theo adalah jenderal Kristen dan anti-Islam. 

Di Tim Ahli, duduk dua nama tenar. Siti Musdah Mulia dan Rizal Sukma. Musdah, perempuan liberal, penolak syariat Islam dan pejuang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Meski terang-terangan mendukung perkawinan homo, dalam susunan kabinet Jokowi-JK yang beredar di jejaring sosial nama Musdah ditempatkan sebagai calon Menteri Agama. Musdah pula yang beberapa waktu lalu menyatakan Jokowi-JK hendak menghapus kolom agama dalam KTP dan menghapus aturan tentang pendirian rumah ibadah. Sementara Rizal, adalah Ketua Lembaga Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif CSIS, sebuah lembaga think-tank di era orde baru yang didirikan seorang pastor Jesuit, Pater Beek. 

Nama-nama lain yang termasuk deretan politisi anti Islam adalah Maruarar Sirait, putra Sabam Sirait, Trimedya Panjaitan yang melontarkan akan menghapus Perda Syariat, Rieke Diah Pitaloka yang disinyalir meneruskan agenda PKI, Eva Kusuma Sundari politisi liberal dan anti syariat Islam yang pernah menyatakan situs Islam lebih berbahaya dari pada situs porno. Beberapa waktu lalu, Eva membenarkan bila PDIP menurunkan kadernya untuk mengawasi para khatib Jumat. Juga Abdul Munir Mulkhan, yang tergabung dalam tim penggerak pemilih, yang selama ini dikenal sebagai sosok cendekiawan Muhammadiyah berparadigma Liberal.  

Selain didukung tim ini yang didominasi sosok-sosok anti Islam, Jokowi-JK juga di-support oleh tim relawan dan tokoh/pengamat liberal. Sebut saja Bara JP, Seknas Jokowi, PDIP Projo adalah kumpulan anak-anak muda yang beraliran kiri. Karena itu tak heran bila gagasan “revolusi mental” yang disampaikan Jokowi adalah adopsi dari ide yang dicetuskan mbah-nya Komunis, Karl Marx. 

Istilah revolusi mental ini dibuat untuk program cuci otak dalam pengembangan paham Sosialis-Komunis di kawasan Eropa yang Kapitalis, karena agama yang dogmatis dianggap sebagai penghambat dalam pengembangan paham Komunis. Marx menyebut agama sebagai candu.
 
Istilah revolusi mental juga dipakai oleh pendiri Partai Komunis China, Chen Duxiu bersama temannya Li Dazhao sebagai doktrin dan cuci otak kepada para buruh dan petani dalam menentang Kekaisaran China saat itu.

Di Indonesia sendiri, istilah “revolusi mental” ini pernah muncul. Istilah ini mulai dipakai oleh seorang pemuda asal Belitung yang bernama Ahmad Aidit, putra Abdullah Aidit dan kemudian mengganti namanya menjadi Dipo Nusantara Aidit (DN Aidit). Ketika ayahnya bertanya kenapa namanya diganti, Aidit menjawab saatnya revolusi mental dimulai dengan mengganti hal-hal yang akan menghambat pergerakan. Termasuk nama Ahmad yang dianggapnya berbau agama harus dibuang. 

Setelah DN Aidit terpilih jadi Ketua PKI, dia sukses menerapkan revolusi mental kepada para kader PKI, dan ormas-oramas underbow PKI seperti Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerwani, Sobsi dan Lekra yang dianggap simbol perlawanan kepada kaum feodalis.

Selain dukungan dari kelompok kiri, pengikut aliran sesat seperti Ahmadiyah dan Syiah juga terang-terangan memberikan dukungan untuk pasangan nomor urut dua ini. Dedengkot Syiah Indonesia, Jalaluddin Rachmat bahkan pernah diisukan bakal menjadi Menteri Agama dalam kabinet Jokowi-JK. 

Tokoh-tokoh JIL, politisi, pengamat, budayawan, akademisi juga tumplek bleg di kubu Jokowi. Saking antinya terhadap Prabowo dan kubunya, Wimar Witoelar, sampai mengunggah dalam akun facebook-nya, Probowo bersama sederatan tokoh Islam seperti Aa Gym, Anis Matta, Suryadharma Ali, Hatta Rajasa, Luthfi Hasan Ishaq, Tifatul Sembiring, Ustaz Abu Bakar Baasyir dan Habib Rizieq Syihab. Di atasnya bahkan diberi foto mantan Presiden Soeharto bersama tiga mujahid bom Bali dan Syekh Usamah bin Ladin.Tak sampai di situ, di bawah foto tokoh-tokoh itu masih diberi sejumlah logo partai pendukung koalisi Prabowo-Hatta dan ormas-ormas Islam. Logo ormas Islam yang dicantumkan antara lain Majelis Mujahidin Indonesia, Muhammadiyah, FPI, MUI dan HTI. Yang menyakitkan, adalah judul yang diberikan Wimar, "Gallery of Rogues, Kebangkitan Bad Guys". Terjemah bebasnya: Galeri Para Bajingan, Kebangkitan Orang-orang Jahat”. 
 
Media-media massa liberal semacam Tempo, Kompas, detikcom, Beritasatu dan sejenisnya juga full mendukung Jokowi-JK. Pencitraan berlebihan yang dibangun kelompok media inilah yang selama ini memperdaya masyarakat hingga masyarakat berkesimpulan bila Jokowi adalah sosok yang jujur, merakyat dan sederhana. Dukungan terhadap Jokowi menjadi sempurna saat pengusaha, Asing dan Aseng berbondong-bondong berdiri di belakang Jokowi. Sofyan Wanandi, Jacoeb Soetoyo, James T Riyadi, dan Tahir adalah sedikit nama pengusaha pendukung Jokowi. Dukungan negara-negara asing mengemuka saat mereka menemui Jokowi di rumah Jacoeb Soetoyo. 

Bicara soal amanat, Jokowi juga terbukti tidak amanat. Jabatan Wali Kota Surakarta periode kedua ditinggal di tengah jalan untuk mendapatkan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jabatan Gubernur didapat, tak genap dua tahun sudah ditinggal nyapres. Padahal sebelumnya, dengan gayanya, dia mengaku tidak berfikir soal copras-capres dan surva-survei. Saat kampanye ia juga kampanye menegaskan komitmennya sebagai gubernur selama lima tahun. 

Pasukan dan Pendukung Prabowo

Cukup mengagetkan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta dijabat Mahfud MD. Mahfud, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, adalah calon Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa. Berkat Mahfud dan Rhoma, suara PKB melonjak 100 persen dibanding pemilu sebelumnya. Sayangnya, suara PKB tak cukup untuk mengajukan sendiri seorang Capres. Saat PKB memutuskan berkoalisi dengan PDIP, nama Mahfud juga tak diusulkan sebagai Cawapres. Logis bila Mahfud akhirnya menerima tawaran sebagai Ketua Timses Prabowo-Hatta. 

Dibandingkan timses Jokowi-JK, tak banyak sosok yang anti Islam di kubu Prabowo. Di tataran elit timses, sosok yang perlu diwaspadai oleh umat Islam, terutama pendukung Prabowo-Hatta, adalah Hashim Djojohadikusumo yang duduk sebagai anggota penasihat, dan Harry Tanoesoedibjo yang masuk sebagai anggota dewan pakar. Soal Hashim dan HT sudah dikupas dalam tabloid Suara Islam edisi 183 lalu 

Nama lain yang harus diwaspadai adalah masuknya politikus Golkar Nurul Arifin sebagai juru bicara. Nurul selama ini dikenal berpandangan liberal dan anti terhadap perda Syariah. Selain itu, yang biasa nyinyir soal umat Islam, terutapa FPI, adalah Martin Hutabarat. Tokoh liberal, yang juga Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Malarangeng juga harus diwaspadai sepak terjangnya. 

Namun demikian, bila disimpulkan, keberadaan para ulama, kiyai, habaib dan politisi Muslim di belakang Prabowo-Hatta jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang anti Islam. Apalagi Prabowo-Hatta didukung oleh tiga partai Islam (PKS, PBB, PPP) dan partai berbasis massa Islam (PAN). Selain itu, ormas-ormas Islam di Indonesia mayoritas juga memberikan dukungannya untuk pasangan ini. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj secara pribadi terang-terangan mendukung Prabowo. Begitu pula dengan Muhammadiyah, meski Ketua Umumnya, Prof Dr Din Syamsuddin menyatakan netral, tetapi warga Muhammadiyah mayoritas mendukung Prabowo. Boleh dibilang, kubu ini adalah kubu Islam plus nasionalis. 

Prabowo-Hatta didukung oleh sekira 700 organisasi relawan (saat tulisan ini dibuat) yang mendeklarasikan diri di Rumah Polonia, Jakarta Timur. Mereka adalah para relawan dengan beragam latar belakang, baik profesi, organisasi maupun agama, termasuk aktivis organisasi Islam. 

Hanya saja, yang juga menjadi catatan di kubu ini adalah adanya relawan dari kalangan artis. Ahmad Dhani, bos Republik Cinta Management, artis yang cukup kontroversial, bisa menjadi faktor negatif bagi pasangan Prabowo-Hatta. Ahmad Dani belakangan membuat kontroversi yang berakibat negatif, mengenakan seragam NAZI dalam video klip “Indonesia Bangkit”. 

Prabowo adalah sosok yang menakutkan pengusaha Asing dan Aseng. Pengakuan ini disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Sofjan menilai pengusaha asing dan lokal khawatir jika Prabowo menjadi calon presiden. Menurutnya, dirinya cuek saat Prabowo menjadi cawapres atau menjadi Pangkostrad saat dinas militer karena tak terlalu memegang penuh kekuasaan."Tetapi mau jadi presiden, ini bahaya. Kalau kita sekali berbuat salah bisa bahaya. Itu juga yang membuat dolar naik karena pengusaha asing takut," ujar Sofjan di Jokowi Center, Jalan Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2014).

Prabowo sendiri menyadari banyak pihak yang takut jika dirinya terpilih menjadi presiden. Karena menurutnya, jika terpilih menjadi presiden akan memberikan kesejahteraan untuk rakyat dan memberantas para koruptor. "Kami bertekad untuk hilangkan korupsi. Tapi banyak orang yang takut kalau saya jadi presiden. Saya tanya kenapa takut, mereka takut Indonesia saya akan buat rakyat sejahtera," kata Prabowo di kawasan Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (26/6/2014).

Prabowo-Hatta, Pilihan Umat

Dilihat dari pasukan inti dan pendukung kedua calon presiden-wakil presiden, terlihat sangat nyata bila pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta, lebih layak untuk didukung. Prabowo-Hatta, meski ada sisi mudharatnya tetapi tingkat kemudharatannya lebih kecil dibandingkan pasangan Jokowi-JK. 

Kiyai Said Aqil Siroj menyebut Prabowo adalah sosok yang memenuhi syarat sebagai kepala negara sebagaimana ditulis Imam Al Mawardi dalam kitab Al Ahkam As-Sulthaniyah, memiliki kecerdasan akal dan kekuatan fisik. Din Syamsuddin juga pernah menyebut bila Prabowo menjadi Presiden, Singapura akan hormat terhadap Indonesia. Tentang sosok Prabowo sendiri, Din mengaku bila ia dan sejumlah orang yang dekat dengan Prabowo memanggilnya “Omar”. 

Prabowo juga mempunyai visi membangun Indonesia menjadi negara yang kuat, bermartabat dan mandiri. Selain itu, sejak menjadi tentara, Prabowo juga telah dekat dengan ulama dan pesantren. Komitmennya untuk menjaga kemurnian agama dari berbagai penodaan juga diwujudkan dalam manifesto partainya, Gerindra. 

Prabowo selama ini juga belum pernah berkomentar negatif soal Perda-perda Syariah, tidak berencana mengangkat pendukung kaum homo sebagai calon Menag, dan tidak berniat menghapus kolom agama di KTP serta penghapusan aturan pendirian rumah ibadah. Insya Allah Prabowo-Hatta akan lebih maslahat untuk umat dan Islam.
Sumber : suara-islam.com 

READ MORE - Prabowo Versus Jokowi Ibarat Makan Buah Simalakama

Hasil Survei Terakhir Charta Politika



Hasil Survei Terakhir Charta Politika - Hasil survei terbaru Charta Politika, mencatatkan elektabilitas pasangan Jokowi-JK unggul atas pesaingnya Prabowo-Hatta. Jokowi-JK akan dipilih 49,2 persen responden. Sedangkan pasangan nomor urut satu, hanya dipilih 45,1 persen.

Kendati begitu, jika ditelisik lebih lanjut, tingkat kemantapan responden yang memilih Jokowi-JK baru mencapai 83,6 persen. Sementara, responden yang menyatakan masih mungkin berubah berjumlah 12,6 persen, dan 3,8 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Sedangkan tingkat kemantapan responden yang memilih Prabowo-Hatta mencapai 76,6 persen.

"Mereka yang menyatakan masih mungkin berubah berjumlah 20,4 persen dan 3 persen sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab," katanya di Jakarta, Selasa (8/7).

Menurut Yunarto, jika responden yang berganti pilihan dan belum menentukan pilihan terdistribusi secara normal maka Jokowi-JK memiliki peluang menjaga jarak elektabilitasnya. Meski potensi terjadinya distribusi yang tidak normal tetap ada. Salah satunya karena faktor money politics yang massif.

"Karena temuan survei menunjukkan, 51,8 persen responden menyatakan akan menerima money politics, meski belum tentu akan memilih pasangan capres yang memberikan. Selebihnya, 17,8 persen menyatakan akan menerima dan memilih pasangan capres yang memberikan money politics," kata Yunarto.

Dan hanya 25,4 persen responden, kata Yunarto yang menyatakan akan menolak pemberian money politics. Sisanya, lima persen tidak menjawab atau tidak tahu.



Yunarto menambahkan potensi Prabowo-Hatta untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas di antaranya dapat disebabkan oleh faktor kampanye hitam. Temuan survei menunjukkan 24,5 persen responden yang memilih Jokowi-JK menyatakan kampanye hitam bisa mempengaruhi pilihannya.

Survei Charta sendiri, adalah survei opini publik skala nasional yang dilaksanakan pada 3-6 Juli 2014, melalui wawancara tatap muka (face to face interview). Populasi survei adalah seluruh warga Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dalam pemilu atau telah berusia 17 tahun ke atas ketika survei dilakukan.



Jumlah pada survei ini sebesar 1.200 responden yang tersebar di 33 provinsi, dengan margin of error sebesar plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber : republika.co.id

READ MORE - Hasil Survei Terakhir Charta Politika
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...