Partai Politik Indonesia

Politik tetaplah politik. Dalam politik tidak mengenal kebenaran yang benar dan kesalahan yang salah. Semuanya perlu ‘diperjuangkan’ agar yang benar menjadi benar, dan kesalahan bisa ‘disiasati’ supaya ‘dibenarkan.’

Sebetulnya Jokowi Sudah Tahu Tentang Budi Gunawan Dari Awal


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Kapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.

Proses penyelidikan terhadap kasus yang membelit Budi Gunawan sudah dilakukan KPK sejak Juli 2014 atau sebelum pemilihan menteri oleh Presiden Jokowi.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pada saat Presiden Jokowi meminta informasi terkait rekam jejak calon-calon menterinya, KPK telah memberi penjelasan bahwa yang bersangkutan masuk dalam kasus yang sedang diselidiki. Bahkan, KPK memberi catatan merah untuk mantan ajudan Megawati tersebut.

"Pada saat itu (pengajuan calon menteri), KPK sedang menangani kasusnya, jadi sejak jauh sebelumnya kita sudah memberi tahu bahwa yang bersangkutan punya catatan merah," katanya di gedung KPK, Selasa (13/1).

http://2.bp.blogspot.com/-DfFn3DanApU/UZOn9FBvbQI/AAAAAAAAAjs/QCevOMenjXQ/s400/jk8.jpg

KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Budi Gunawan tanggal 12 Januari 2015 yang berarti statusnya menjadi tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik, jaksa dan pimpinan KPK melakukan gelar perkara atau ekspos terhadap kasus yang diselidiki sejak Juli 2014 tersebut.

Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat ia menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri Periode 2003-2006 di Mabes Polri.

Budi Gunawan disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2, pasal 12 atau 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber : Republika.co.id

READ MORE - Sebetulnya Jokowi Sudah Tahu Tentang Budi Gunawan Dari Awal

Kebijakan Jokowi kerap bertentangan dengan rakyat kecil


Kisruh yang belakangan terjadi di pemerintahan, dinilai sebagai momentum tepat untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus PDIP, Effendi Simbolon mengatakan, program kerja dan kebijakan Jokowi tidak sesuai dengan visi misi partainya. Sebab, kebijakan Jokowi kerap bertentangan dengan rakyat kecil.


Politikus PDIP, Effendi Simbolon - (foto: inilahcom)

"Siapapun yang mau menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang. Karena celahnya banyak sekali," tegas Effendi, dalam sebuah diskusi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Untuk itu, kata Effendi, peluang untuk menjatuhkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup besar. Menurutnya, peristiwa pergantian pemerintahan seperti Gusdur ke Megawati bisa terjadi.

"Peluang untuk menjatuhkan Jokowi besar sekali. Karena zaman Gusdur ke Megawati bisa saja terjadi. Kurang hebat apa Gusdur saat itu, tapi bisa lengser," kata Effendi.

"Jangan-jangan kita nanti kita tidak bisa duduk seperti ini lagi untuk bicara pemerintahan Jokowi, jangan-jangan kita bicara presiden baru," tegasnya. [ind]

Sumber : inilah.com

READ MORE - Kebijakan Jokowi kerap bertentangan dengan rakyat kecil

Antara Freeport, KPK, Polri dan Kelicikan Jokowi


Dalam keterangan persnya (26/1), Ketua DPP Partai Gerindra FX Arief Poyuono menegaskan jika rezim penguasa saat ini sungguh licik dengan menciptakan konflik antara KPK dengan Polri, namun diam-diam memperpanjang kontrak PT. Freeport Indonesia agar masyarakat tidak terlalu memperhatikan proses perpanjangan kontrak tersebut.

Arief menandaskan jika perpanjangan kontrak Freeport merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ajaran Trisakti Bung Karno yang sesungguhnya selama ini menjadi platform Jokowi saat melakukan kampanye.

“Dengan perpanjangan Freeport, dimana lagi ada kedaulatan dan berdikari secara ekonomi?” protes Arief.

http://img.eramuslim.com/media/2015/01/6e2feccf1476f3ee2b16761e8d2601f56e3ba5cc.jpg

Selain berkhianat terhadap Trisakti, Jokowi juga melanggar konstitusi dengan memperpanjang kontrak Freeport. Sebab ada tiga alasan utama penolakan perpanjangan kontrak tersebut:

Pertama, pasal 169 ayat (B) UU Mineral dan Batubara mengamanatkan, kontrak karya akan tetap dihormati hingga masa berakhirnya. “Amanah itu harus dihormati karena UU Minerba merupakan pengejawantahan kehendak dari masyarakat Indonesia. Yaitu, agar presiden mempunyai kewajiban memegang teguh sesuai sumpahnya ketika dilantik,” ujar Arief.

Kedua, Freeport sudah terlalu banyak menikmati kekayaan yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Apalagi, Freeport hingga saat ini enggan untuk transparan berapa keuntungan yang diperoleh.

Ketiga, bila perpanjangan diluluskan oleh pemerintah atas desakan pemerintah AS berarti negara Paman Sam tersebut telah menerapkan politik adu domba, mengadu antara pemerintah RI dengan rakyatnya sendiri.
Selain itu, tambah Arief, Freeport selama beroperasi juga sudah banyak melanggar keselamatan dan kesehatan kerja, seperti insiden runtuhnya terowongan Big Gossan milik PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, pada 14 Mei 2013, yang mengakibatkan 28 orang tewas. Serta kerusakan lingkungan yang sangat parah di bumi Papua dan tidak sebanding dengan royalti yang diterima masyarakat Papua yang saat ini kehidupan sosialnya masih jauh tertinggal baik dari sisi pendidikan, kesejahteraan serta fasilitas kesehatan.


“Saat ini masyarakat Indonesia tidak bisa menerima keberadaan Freeport yang terus menguras kekayaan di Papua. Tidak dibangunnya smelter oleh Freeport selama ini juga bentuk pelanggaran UU serta sebagai cara untuk Freeport menyembunyikan hasil eksploitasinya serta penghindaran dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dalam kontrak perpanjangan Freeport yang baru ditanda tangani ada klausul 2017 Freeport membangun Smelter pasti akan diabaikan okeh Freeport dengan berbagai alasan kepada pemerintah Indonesia,” tegas Arif yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.(rz)

Sumber : Eramusli.com

READ MORE - Antara Freeport, KPK, Polri dan Kelicikan Jokowi

Ada 'Tangan Jokowi' di Tengah Perang KPK-Polri


Hari beranjak malam, ketika Presiden Jokowi tampil di depan podium di Istananya. Sementara di belakang pria kurus berbaju putih itu berdiri sosok-sosok yang menyimak secara seksama kata per kata yang keluar dari bibirnya.

Kali ini, Jokowi melakukan langkah yang sama yang pernah diambil mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat 2009 lalu. Turun tangan membentuk tim independen untuk menengahi ketegangan antara 2 lembaga hukum, Polri dan KPK. 

 
Hubungan KPK dan Polri kembali memanas karena ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh bareskrim.

Keputusan ini diambil setelah 2 lembaga penegak hukum itu ‘menawan’ masing-masing pimpinannya. KPK menjerat calon Kapolri tunggal Komjen Pol Budi Gunawan. Dan Polri membidik Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

“Kita sepakat, institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi sebagai penegak hukum. Jangan ada kriminalisasi,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu malam (25/1/2015).

“Dan proses hukum yang terjadi pada proses hukum KPK dan Polri harus dibuat transparan dan terang benderang,” imbuh dia. 
 

Tak perlu waktu lama bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menyelesaikan kalimat-kalimatnya. Sesudah 3 menit, dia mundur dari podiumnya. Dan memberikan tempat bagi sosok-sosok yang sebelumnya berdiri di belakangnya.

Meskipun belum dibentuk secara resmi, merekalah para anggota Tim Independen yang diberikan mandat oleh Jokowi untuk memastikan KPK dan Polri menegakkan hukum dengan objektif. Masing-masing kubu, Polri maupun KPK terwakili di dalamnya.

Anggotanya, yakni mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Harjapamekas, mantan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Lalu mantan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno, guru besar hubungan internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwono, tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, serta pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

“Kami diminta memberikan masukan terkait dengan perkara antara KPK dan Polri. Kami diundang secara pribadi,” ucap Jimly Asshiddiqie.

Desakan untuk membuat tim serupa yang pernah dibuat SBY ini sebelumnya mengemuka dari berbagai kalangan. Dengan kehadiran tim ini diharapkan dapat memperlihatkan mana pihak yang memang bertindak sesuai hukum yang berlaku.

Namun pembentukan Tim Independen ini sempat dipertanyakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menilai, akan lebih baik jika masing-masing pihak, yakni KPK dan Polri menyelesaikan tugas masing-masing. Seperti imbauan Jokowi beberapa waktu lalu.

"Kenapa harus membuat Tim Independen segala? Kenapa sekarang berubah lagi?" tanya Adrianus.

Namun, dia mengatakan, hal ini merupakan kewenangan Jokowi sebagai Presiden. Dia pun berharap, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan memilih pihak-pihak yang netral untuk mengisi Tim Independen.

KPK dan Polri kembali bergesekan setelah calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Abraham Samad cs. Menyusul kemudian, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri meski penahanannya ditangguhkan.

Tim Bentukan SBY

6 Tahun lalu, November 2009, setelah didesak banyak pihak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya turun tangan. Pria yang karib disapa SBY itu akhirnya membentuk tim pencari fakta demi mengungkap kasus tuduhan menyalahgunakan kewenangan yang membelit 2 pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Saat itu, istilah kriminalisasi pimpinan KPK banyak disebut dan menjadi kian populer. Banyak tokoh masyarakat mengecam aksi Polri dan mendesak Presiden SBY saat itu turun tangan.

Karena terus didesak masyarakat, akhirnya SBY membentuk suatu tim pencari fakta dari kasus ini.

Tim ini dibentuk pada 2 November 2009 dan dinamai Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra-Bibit. Dengan beranggotakan 8 orang, yaitu Adnan Buyung Nasution (ketua), Koesparmono Irsan (wakil ketua), Denny Indrayana (sekretaris), Todung Mulya Lubis, Amir Syamsuddin, Hikmahanto Juwana, Anies Baswedan, dan Komaruddin Hidayat.

Tim ini juga sering disebut Tim 8 dan diberi waktu 2 pekan untuk memverifikasi fakta dan proses hukum kasus ini. Sehari sesudah pembentukan Tim 8, pada 3 November 2009, MK membuka rekaman penyadapan yang berisi pembicaraan mengenai rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK.

Dalam rekaman berdurasi 4,5 jam itu memang terlihat ada suatu skenario dari beberapa pihak untuk menghancurkan KPK. Sesudah rekaman itu diputar, maka Polri beberapa saat kemudian mengeluarkan penangguhan penahanan terhadap Bibit dan Chandra. (Ndy/Ans)

Sumber : Liputan6.com

READ MORE - Ada 'Tangan Jokowi' di Tengah Perang KPK-Polri

Perlahan dan Pasti, Legitimasi Jokowi Mulai Melemah


Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai citra Presiden Joko Widodo terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan kalau ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin legitimasi pemerintahan Jokowi mulai melemah.

"Legitimasi Pak Jokowi mulai melemah karena rakyat, pendukung dan relawannya sudah mulai meninggalkan Presiden Jokowi," kata Pangi di Jakarta, Ahad (25/1).

http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/presiden-jokowi-mencoba-senjata-laras-panjang-buatan-pt-pindad-_150115073301-524.jpg
Presiden Jokowi mencoba senjata laras panjang buatan PT Pindad (Persero) di Bandung, Senin (12/1).    

Pangi mengatakan kritikan dan masukan sudah banyak disampaikan berbagai pihak kepada Presiden Jokowi. Namun menurut dia, Presiden terkesan "cuek bebek" sehingga semakin mempertinggi tempat jatuh Presiden Jokowi.

Peneliti politik IndoStrategi itu menyarankan Presiden Jokowi melakukan beberapa hal agar soft landing hingga akhir masa jabatannya, pertama, harus melepaskan diri sebagai petugas partai. "Pak Jokowi harus sadar bahwa dia adalah seorang presiden karena seperti beliau sedang tersandera oleh parpol koalisi pendukungnya, sehingga tidak bisa bekerja sesuai kehendak rakyat," ujarnya.

Pangi mengatakan Presiden Jokowi semakin hari tampak tidak dapat memenuhi janji politiknya karena tersandera kepentingan parpol koalisi. Dia mencontohkan mimpi Presiden merekrut menteri kabinet yang lebih banyak dari profesional daripada orang parpol akhirnya kandas akibat tersandera pendukung parpol koalisi.

"Publik semakin kecewa dan marah besar ketika Jokowi tetap melantik Jaksa Agung dari kader parpol, padahal sebelumnya posisi tersebut diisi oleh profesional," katanya.

Kedua menurut dia, Presiden Jokowi harus mulai perlahan melepaskan diri dari bayang bayang Megawati, Surya Paloh, Wiranto dan lain-lain karena yang menjadi Presiden adalah Jokowi bukan ketiga orang tersebut.

Dia mengatakan Presiden Jokowi sepertinya sulit melepaskan diri bebas dari intervensi ketiga tokoh tersebut seperti penujukan Jaksa Agung M Prasetyo dan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

"Kebijakan ini banyak dikritik oleh publik. Kita tahu Budi Gunawan adalah mantan ajudan Megawati. Jokowi harusnya berani membatalkan calon Kapolri yang diragukan integritasnya," tegasnya.

Sumber : republika.co.id

READ MORE - Perlahan dan Pasti, Legitimasi Jokowi Mulai Melemah

DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Mulai Tidak Percaya Jokowi


Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama tiga bulan menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Muncul ketidakpercayaan publik terhadap pasangan ini dalam menjalankan roda pemerintahan.

Hal ini diungkapkan Direktur Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia, Ahmad Tarmiji Alkhudri dalam pemaparan hasil riset Puspol Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 21 Januari 2015.

http://cdn-media.viva.id/thumbs2/2015/01/10/289347_hut-pdi-perjuangan-ke-42_663_382.jpg

"Kesimpulan survei kami dari tiga bulan pemerintahan, ada 51 persen responden mulai tidak percaya dengan pemerintahan Jokowi-JK," ujar Tarmiji.

Riset Puspol menitikberatkan pada enam pokok permasalahan yakni, kebijakan di sektor pendidikan, kebijakan maritim, penerbitan kartu sakti, kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM), nilai tukar rupiah dan pandangan publik terhadap performa Presiden Joko Widodo.

Dalam riset yang menyasar 756 orang responden di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, cenderung menilai negatif. Program pendidikan, kartu sakti, kebijakan ekonomi hingga kebijakan energi semuanya direspon negatif oleh publik. 

"Cuma program maritim saja yang dinilai positif oleh publik. Itupun cuma berkisar 45 persen," kata Tarmiji.

Tak cuma itu, lebih dari separuh reponden ternyata juga tidak percaya pasangan Jokowi-JK bisa membangkitkan nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu, tercatat 74,60 persen responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap pasangan ini.

Riset Puspol Indonesia menggunakan paradigma Post-Positivistik, yang ditujukan untuk bisa menghasilkan elaborasi data penilaian publik dalam konteks terukur secara kuantitatif dan kualitatif. 

Dalam riset ini, responden ditentukan dengan multistage random sampling, dengan margin of error 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber : VIVA.co.id 

READ MORE - DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Mulai Tidak Percaya Jokowi

Inilah surat terbuka untuk pemilih Jokowi yang ditulis Iqbal Aji Daryono


Dari situs mojok.co yang memuat satu artikel berisi surat terbuka kepada pemilih Jokowi yang ditulis Iqbal Aji Daryono. Isinya cukup menghibur, kritis, tajam, dan mampu membuat pemilih Jokowi cengengesan walau di dalam hatinya mengakui jika jagoannya memang payah. Berikut surat terbuka ini:

http://img.eramuslim.com/media/2015/01/pusing.jpeg
Halo, teman-teman. Sudah makan?
Menyenangkan sekali ya, melihat mantan capres yang tempo hari kita dukung sekarang sudah bergerak dan bergerak. Bekerja dan bekerja. Percayalah bahwa kita, saya dan kalian semua, punya kontribusi dalam mendudukkan beliau di posisi tertinggi Republik Indonesia.
Di tengah kegembiraan itu, sebenarnya kita para pemilih Jokowi berada dalam situasi yang, ehm, rumit. Itu mesti disadari dan diakui.
Bagaimana tidak? Mulai Mas Jokowi dilantik hari itu, sebenarnya beban terberat bangsa ini ada di pundak kita. Iya, pundak kita. Lhooo, jangan ketawa, ini beneran!
Bayangkan saja, setiap saat kita para ex-jokower ini tegang. Saat penyusunan formasi kabinet kita tegang. Forum APEC kita tegang. Mas Joko jalan ke luar negeri kita tegang. Kenaikan BBM kita tegang. Penetapan Jaksa Agung kita tegang. Rentetan ketegangan yang nggak bakalan berhenti sampai bertahun-tahun ke depan! Aduduuuh.
Jelas saja tegang. Lha ya gimana, saat langkah-langkah Jokowi terindikasi ngawur, nggak sesuai janji kampanye, atau mengandung gelagat pelanggaran visi dan misinya, kita-kita ini yang dibuli! Masih mending kalau cuma teman Facebook atau Twitter yang ngebuli. Lha kalau pacar sendiri gimana dong? Kalau calon mertua sendiri? Pusiiiiing…
Kadang, sebagai orang terpelajar, sejujurnya sih kita mengakui ada kekeliruan-kekeliruan pada langkah Jokowi. Contoh yang paling anget ya penunjukan politisi Nasdem sebagai Jaksa Agung. Meski posisi Jaksa Agung setara menteri pun (yang artinya Presiden bebas memilih) toh logikanya posisi itu bakalan melempem ketika dekat dengan lingkaran-lingkaran kepentingan di sekelilingnya. Sementara, sebagai orang dekat Nasdem dan Pak Bos Brewok, dia kemungkinan ya… gimana ya. Ah, begitulah.
Rasanya jadi gatel banget, pengen protes keras ke Jokowi, nampol dia pakai seluruh akun media sosial. Facebook, Twitter, Instagram, Path, semua pingin kita kerahkan buat teriak, “Lhooo kok begini caranya, Mas? Masih banyak tokoh yang puluhan kali lebih hebat dari si Jaksa Agung baru ituuu!”
Sayang sekali, buat melontarkan kritik, kita terkendala satu hal: g-e-n-g-s-i. Iya, gengsi. Hahaha.
Mengkritik sosok yang sudah kita dukung berpeluh-peluh sampai bela-belain berantem tiap hari di Facebook dan Twitter, jelas sebentuk bunuh diri eksistensial. Ya, kan? Bayangkan saja, bakalan ada berapa banyak ex-prabower yang menyambut postingan kritis kita dengan penuh gairah. Semacam menerima lemparan bola lembut dari kita, untuk lantas men-smash-nya balik ke muka kita dengan kerasnya. Plakk!
Mereka itu emang masya Allah banget. Di bawah pimpinan Al-Mukarom Imam Jonru, sudah pasti mereka teriak: “Tuuuuh kan? Apa gw bilaaang?! Jokowi antek asing! Mana kerjanya cuma ngumpet di ketek Si Emak pula!” Atau, “Nah! Sekali lagi Jokowi menjilat ludah sendiri!! Ooo.. itu to yang kalian puja-puja macam nabi??” Dan sebagainya. Dan seterusnya. (Untung sekarang udah jarang terdengar yang pakai model-model “Buka mata!! Tanyakan pada hatimu!!” Kalau yang begitu-begituan ampun deh, Kakak.)
Dari semua ledekan, yang paling ngehek kalau ex-prabower sudah mulai ngomong, “Ah, andai Pak Prabowo yang jadi pemimpin kita, pastilah…. anu, anu, anu.” Jelas itu ngehek banget. Bagaimana bisa mereka mengandaikan begitu? Enak aja. Kita pun jadi ngebet menjawab, “Yeee, kalau Prabowo yang presiden, bakalan lebih parahh!! Emang dia bisa ngadepin tuntutan konsesi politik dari media besar yang selama ini bela dia mati-matian semacam punya Bakrie? Kalau Bakrie ngambek trus ngancam berbalik menentang, apa Prabowo berani? Belum lagi PKS, yang getolnya tiada tandingan itu? Apa bisa Prabowo menolak itu semua? Ha?!”
Kalau kita sudah menjawab begitu, kita dan mereka jadi sama-sama ngehek. Kenapa? Jelas dua-duanya nggak bisa dibuktikan, karena cuma “andai”. Lalu apa yang bisa diperdebatkan dari sebuah “andai”? Ini kan mirip kalau ada brondong songong bilang, “Ah, andai gue mau, tuh cewek udah pasti takluk sama gue. Cuma yaaa guenya yang enggak mau..” Noh, mau dijawab gimana, coba?
Tapi ya sudah. Harap kalian pahami dan sadari saja: ngeledek-ngeledek gitu sudah jadi jatah hak eksklusif teman-teman ex-prabower. Beneran. Ini memang mekanisme alam yang adil.
Begini maksud saya. Waktu Jokowi menang, kita gembira luar biasa, pesta sejadi-jadinya. Itulah hak eksklusif kita. Sementara pendukung Prabowo nangis darah dan nggak doyan maem semingguan. Jadi ya fair-fair aja kalau sekarang gantian.
Ketika para ex-jokower sibuk ngemil tomat dan sayur-mayur untuk mencegah serangan jantung, kini ex-prabower tiap hari nonton tivi dengan santai. Kalau kebijakan Jokowi bagus, mereka toh kecipratan enaknya juga. Tapi kalau tindakan Jokowi sembarangan, mereka tinggal buka HP dan posting status: “Sekali lagi si Pinokio menunjukkan kebodohannya! Mau jadi apa negeri ini?” Aih aiiih, benar-benar kehidupan para ex-prabower itu nikmat dambaan seluruh umat manusia. Saya jadi ngiri..
Jadi, berhentilah mengeluh karena dibuli. Itu sudah konsekuensi kita karena mendukung salah satu capres, dan capres kita menang. Toh semisal Prabowo yang menang, ex-jokower-lah yang pasti menikmati hak mem-buli. Yakin deh. Kalau kalian nggak siap dengan risiko pertaruhan semacam ini, mending dari dulu safe playing aja bareng teman-teman saya seperti Mahfud dan Fahmi. Dari awal keduanya sinis kepada semua capres, sehingga siapa pun pemenangnya ya mereka tetap aman-tenteram-sentausa heuheuheu.
Maka, lebih baik sekarang kita lakukan yang semestinya. Ayo tetap dukung Jokowi, dengan cara menjaga agar dia tidak anjlok dari relnya. Berhenti memuja dan memuji tanpa pandang bulu atas semua sikap Jokowi, seolah dia itu bukan makhluk yang makan nasi dan doyan ngopi. Jokowi toh manusia juga. Dia bisa capek, bisa masuk angin, bisa ngantuk, bahkan juga bisa takut. Di situlah justru peran penting para suporternya untuk terus mendukung dia, menjaga tensi keberaniannya, mem-pukpuk pundaknya, biar mampu kukuh bersetia pada visi yang telah dirancangnya.
Melulu mendukung segala langkah Jokowi tanpa sikap kritis bukan cuma memalukan, tapi juga berbahaya. Terkait hal ini, ingat-ingatlah nasihat seorang bijak: “Akan datang suatu masa, ketika Jokowi dilemahkan justru oleh para jokower sendiri.” Nah.
Sumber : eramuslim.com

READ MORE - Inilah surat terbuka untuk pemilih Jokowi yang ditulis Iqbal Aji Daryono
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...