Partai Politik Indonesia

Politik tetaplah politik. Dalam politik tidak mengenal kebenaran yang benar dan kesalahan yang salah. Semuanya perlu ‘diperjuangkan’ agar yang benar menjadi benar, dan kesalahan bisa ‘disiasati’ supaya ‘dibenarkan.’

PPP Sudah Kalah Sebelum Pemilu


PPP Sudah Kalah Sebelum Pemilu  - "Sesungguhnya strategi politik memecah belah lawan tidak lazim dipakai di Indonesia. Pada zaman Orde Baru strategi itu lazim terjadi. Pada masa itu, lawan dari Partai Golkar selalu dipecah belah. Masa Reformasi, strategi itu tidak digunakan, tapi saat ini politik memecah belah kembali dimulai oleh salah satu parta," kata Arbi Sanit kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Arbi mengatakan, elite-elite politik PPP tidak menyadari, partainya secara halus dan perlahan-lahan sedang di ambang kehancuran. Menurutnya, hal itu terjadi akibat sikap rakus dan pragmatis elite-elite PPP yang khawatir tidak mendapat kekuasaan dalam pemerintahan mendatang.

"Strategi politik memecah belah telah berhasil memojokkan dan memaksa PPP supaya berkoalisi dengan Partai Gerindra. Tanpa disadari ini sekaligus menghancurkan PPP agar semakin tergantung. Partai Gerindra juga berhasil menjebak PPP masuk di bawah kendali kekuasaan Partai Gerindra," kata Arbi.

http://1.bp.blogspot.com/-g0MtdkolE80/UQQMjK4e2rI/AAAAAAAAC6w/pt4yX_Nslhs/s1600/PPP%2B9%2B%2528290X182%2529.jpg

Arbi kemudian menduga, Partai Gerindra berhasil menghancurkan PPP, menyingkirkan sejumlah elite PPP di pusat dan daerah. Elite-elite yang dipecat dikenal keras mengkritik kehadiran ketua umum PPP Suryadharma Ali dalam kampanye Partai Gerindra.

Sebelumnya, pimpinan pusat PPP memecat Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer dan Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara.

Arbi mengatakan, salah satu bentuk ketidakcerdasan sejumlah elite PPP dalam berpolitik di antaranya, saat hadirnya Suryadharma dalam kampanye terbuka Partai Gerindra. Tidak hanya hadir, lanjut Arbi, Suryadharma bahkan secara terbuka mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

"Itu kampanye partai lain, kok, ketua umum PPP hadir? Kalau itu acara ulangtahun Partai Gerindra tidak apa hadir, tapi ini kan kampanye partai lain. Memangnya PPP sekarang ini anak atau subordinat dari partai lain ? Kalau PPP sekarang sudah subordinat Partai Gerindra misalnya, tidak apa-apa jika Suryadharma hadir," ujar Arbi.

Oleh karena itu, kata Arbi, kehadiran Suryadharma dalam kampanye Partai Gerindra bahkan secara terbuka mendukung Prabowo tidak masuk akal. Menurutnya, Suryadharma sebagai ketua umum PPP seharusnya memperjuangkan partainya agar bisa bersaing dalam Pemilu 2014.

"Saya kira ini bentuk kerakusan dan tidak cerdas dalam berpolitik. Elite-elite PPP berjuang tidak cerdas. PPP melakukan itu karena panik tidak populer akhirnya menebeng dengan popularitas Prabowo. Tidak ada logikanya sama sekali Suryadharma hadir dalam kampenye Partai Gerindra," kata Arbi.

Segelintir elite PPP termasuk Suryadharma, menurutnya, tidak cerdas dalam berpolitik. Sebab, kata Arbi, mau digiring dan dipecah-belah oleh ekternal partai lain. "Di situ kebodohan elite PPP, tidak bisa membaca situasi. PPP sudah kalah strategi sebelum pemilu dimulai," ujarnya.
sumber : .tribunnews.com

READ MORE - PPP Sudah Kalah Sebelum Pemilu

Siapakah Orang-orang di Belakang Aburizal Bakrie ?


Siapakah Orang-orang di Belakang Aburizal Bakrie ? - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical tidak bekerja sendirian dalam membawa Golkar meraih suara maksimal dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Meskipun tidak sesuai target perolehan suara 25 persen di Pileg namun perolehan suara Golkar diklaim cukup bagus 15 persen di urutan dua dibawah PDIP.

Nah siapa mereka yang berada dibelakang Aburizal Bakrie? Seperti dilansir dari Tribunnews.com saat masa kampanye dan usai Pileg orang-orang dekat ARB atau yang berada di Ring 1 terdiri dari orang-orang kepercayaannya yang juga memiliki jabatan struktural di Golkar.

ARB tidak menyewa konsultan asing sama seperti Capres lainnya. Misalnya Capres dari PDIP Joko Widodo alias Jokowi yang kabarnya menyewa konsultan politik kenamaan Stanley Greenberg atau Capres dari Gerindra Prabowo Subianto yang juga informasinya menyewa jasa konsultan asing Rob Allyn. ARB sejak masa kampanye dan usai Pileg hanya menerima masukan politik dari orang-orang dekatnya.

Mereka diantaranya :

http://jogja.tribunnews.com/foto/bank/images/capres-aburizal_0104.jpg
Calon presiden yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung (kiri) dan calon anggota legislatif Golkar, Charles Bonar Sirait (kanan), menyapa kader dan simpatisannya saat kampanye di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (18/3/2014). Kampanye Golkar pertama di Jakarta ini dihadiri sekitar 2.000 kader dan simpatisan dari seluruh DKI Jakarta. 

1. Letnan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut adalah adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Persatuan Nasional. Di Golkar tokoh senior di TNI ini menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Sejak masa kampanye Pileg sampai sekarang pertemuan ARB dengan Luhut masih sangat intens. Bahkan Luhut langsung menangkis pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung bahwa ARB akan dievaluasi jadi Capres. Luhut selalu mendamping ARB ketika berkampanye di sejumlah wilayah di Indonesia.

2. Fuad Hasan Masyhur

Di DPP Partai Golkar Fuad menjabat Ketua DPP Golkar bidang Penggalangan Opini. Fuad bukan sosok yang sering dipublikasikan media massa namun perannya cukup sentral bagi ARB sebab selalu memberikan masukan terkini soal politik. Fuad tak pernah absen mendamping ARB semasa kampanye Golkar. Usai Pileg Fuad juga kerap mendampingi ARB.
Fuad dikenal seorang pengusaha asal Indonesia Timur menjabat presiden direktur PT Maktour biro jasa perjalanan Umroh terkenal di Indonesia. Dia juga pernah menjabat wakil ketua umum MPN Pemuda Pancasila.

3. Andi Rizal Mallarangeng

Rizal awalnya dikenal sebagai pengamat politik. Pada Juli 2008 Rizal menyatakan diri sebagai Capres RI untuk ikut di Pilpres 2009 lalu. Doktor Ilmu Politik di State University AS ini dikenal sebagai konsultan politik dengan mendirikan Freedom Institute. Di Golkar, Rizal diberikan kedudukan sebagai Ketua DPP Golkar bidang Kajian Kebijakan Golkar. Dia berperan sentral mendesain model kampanye Golkar di Pileg 2014 lalu.

4. Idrus Marham

Idrus saat ini menjabat Sekjen Partai Golkar. Karirnya di Golkar dimulai dari bawah. Pernah menjadi anggota DPR serta Ketua Umum DPP AMPI. Idrus Marham setiap saat menemui ARB untuk melaporkan kondisi terkini politik Indonesia. Komunikasi Idrus dengan ARB sangat intens bahkan kabarnya Idrus dipercaya untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain membentuk poros koalisi di Pilpres.

5. Erwin Aksa

Sesuai jabatannya Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini bertugas dalam pendanaan kampanye Partai Golkar. Pengusaha muda mantan Ketua Umum HIPMI ini merupakan orang dekat ARB namun jarang mengekspos dirinya ke publik. Erwin adalah pengusaha muda kenamaan dari Indonesia Timur pemilik Bosowa Group yang bergerak di sejumlah bidang usaha.

Ayahnya, Aksa Mahmud, masuk dalam jajaran orang terkaya Indonesia versi Forbes tahun 2013 lalu.
sumber : jogja.tribunnews.com

READ MORE - Siapakah Orang-orang di Belakang Aburizal Bakrie ?

Akibat Politik Uang Para Caleg Gagal Minta Uang Kembali Hingga Gantung Diri


Akibat Politik Uang Para Caleg Gagal Minta Uang Kembali Hingga Gantung Diri - Seruan moral supaya para calon anggota DPR tidak menggunakan politik uang (money politics) dalam Pemilu 2014 lalu rupanya tak banyak didengar. Pun demikian dengan masyarakat, meski dikatakan baik yang menyuap maupun yang diberi suap sama-sama dilaknat Allah, mereka bergeming. Tetap saja suara mereka dijual dengan uang atau barang-barang lain. 

Akibatnya, banyak peristiwa memilukan sebagai akibat langsung praktik haram ini. Sejumlah Caleg yang terlanjur memainkan politik uang, akhirnya menderita kekecewaan, memendam amarah dan stress. Mereka melakukan beragam ulah mulai dari mencuri kotak suara, memblokir perumahan bahkan hingga bunuh diri.

Usai pencoblosan, caleg dari PKS, Muhammad Taufiq (50) misalnya kecewa dan marah karena perolehan suaranya minim. Pria ini ditemani Asmad (50) tiba-tiba keluar dari rumah dan mendatangi TPS 2 Dusun Cekocek, Desa Bierem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

Saat itu, petugas baru saja merampungkan penghitungan suara. Tanpa permisi, Taufiq dan Asmad langsung mengambil paksa sebuah kotak suara di TPS tersebut.

http://www.suara-islam.com/images/berita/tps-10-_20140410_085555.jpg

"Merasa tidak puas dengan hasil perhitungan suara, kedua pelaku pergi ke TKP dan mengambil kotak suara secara paksa, kemudian dibawa ke rumah saudara Taufik," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie sambil menambahkan bahwa kedua pelaku kemudian diamankan Panwascam Tambelangan.

Ulah keterlaluan dilakukan caleg yang tidak lolos seleksi pemilu legislatif . Beberapa bantuan yang sempat diberikan ke masyarakat mereka tarik lagi. Di Tulungagung, Jawa Timur seorang caleg menarik kembali sumbangan material untuk pembangunan sebuah mushola, sementara di Kolaka, Sulawesi Tenggara sebuah mushola disegel.

Pembangunan mushola di RT 2 RT 2 Desa Majan, Kecamatan Kedung Waru, Tulungagung, bisa jadi akan terhambat. Pasalnya, material bantunan Haji Miftahul Huda, seorang caleg Partai Hanura ditarik kembali, gara-gara dia kecewa karena perolehan suaranya pada pemilu legislatif 9 April lalu di luar harapan.

Material berupa 2000 batu bata, 10 zak semen dan satu truk pasir memang diberikan Miftahul Huda untuk pembangunan mushola saat masa kampanye lalu melalui salah satu tim suksesnya. Namun Miftahul menarik kembali sumbangan ini, karena di tempat ini ia hanya memperoleh 29 suara di RT 2 RW 2 Desa Majan.

Penarikan bantuan gara-gara caleg gagal juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Seorang kepala desa di Kabupaten Kolaka menyegel sebuah sekolah Taman Kanak Kanak dan Tempat Pendidikan Anak Usia Dini. Bahkan mengancam akan mengusir seluruh guru dan kepala sekolahnya setelah dua orang caleg titipan sang kades kalah di TPS dusun ini.

Menurut Kepala Sekolah TK, Darma, dua caleg titipan kades yakni dari Partai PKB dan PDIP gagal memperoleh cukup suara. Akibat penyegelan ini sebanyak 27 siswa TK terpaksa belajar di rumahnya masing-masing

Lain lagi dengan Witarsa, sehari pascapencoblosan lelaki ini dibawa anggota keluarganya ke sebuah padepokan di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Caleg dari Partai Demokrat untuk Dapil Jabar X ini mengalami stres akibat perolehan suaranya sangat minim, sehingga gagal menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Padahal, modal yang dikeluarkannya sangat besar.

Ketika dibawa ke padepokan itu, Witarsa masih mengenakan seragam Partai Demokrat. Dia menjalani pengobatan di padepokan dengan cara dimandikan dulu, lantas dibacakan ayat-ayat suci Alquran.

Saat menjalani pengobatan dari Ustadz Ujang Bustomi Witarsa bahkan sempat menangis. Dia mengaku stres karena perolehan suara untuknya sangat minim. Padahal, modal yang dikeluarkan sangat besar. Ia mengaku pusing dengan tagihan utang sebesar Rp 300 juta.

Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN), Anselmus Petrus Youw, nekat menutup jalan masuk Perumahan Satpol PP dengan balok kayu, karena warga setempat tidak memilih dirinya saat Pemilu 2014.

"Benar, Anselmus memblokir perumahan karena warga setempat tidak memilih dia," kata anggota Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire, Micky sambil menambahkan bahwa mantan bupati Nabire itu merasa kecewa karena sudah memberikan tanahnya untuk pembangunan perumahan, namun warga setempat tidak mencoblosnya.

Bersama puluhan pendukungnya, dia menutup gapura masuk perumahan di Kampung Wadio, Kelurahan Bumi Wonorejo, Nabire, Papua. Mereka merusak pangkalan ojek dan kantor kepala desa. Massa juga sempat mengancam petugas TPS dan ketua RT setempat agar perolehan suara caleg yang didukungnya lebih banyak.

"Beberapa orang masuk rumah sakit," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo. Warga setempat ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah. Situasi mereda setelah aparat keamanan bersiaga di lokasi.

Gantung Diri

Nyaris terjadi pertumpahan darah di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Dusun Shebuh, Desa Tobadung, Kecamatan Klampis. Kejadian bermula ketika caleg NasDem, Abdul Azis, mengecek TPS 3 di Dusun Shebah. Gerak-gerik Aziz dicurigai oleh H Halim yang merupakan caleg dari Gerindra.

Perselisihan terjadi di antara kedua caleg tersebut. Halim mengeluarkan celurit yang dibawanya dan menantang duel Abdul Azis. "Namun dapat dipisahkan oleh Kapolsek, Kasat Narkoba, sehingga mereka bisa menahan diri dan didamaikan," kata Kadiv Humas Ronny F Sompie.

Tindakan nekat dan tragis bahkan dilakukan seorang ibu muda dengan inisial S yang gagal menjadi caleg PKB. Perempuan asal kota Banjar, Jawa Barat ini memilih bunuh diri saat dia tidak berhasil menjadi calon anggota dewan.

Wanita itu mencalonkan diri untuk Dapil I kota Banjar dengan nomor urut 8. Namun saat mengetahui dia gagal, depresi dan bisikan setan membuat S bunuh diri dan mayatnya ditemukan di sebuah saung bambu di Dusun Limusnunggal, Desa Bangunjaya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Ciamis.

Di Banda Aceh, para caleg yang gagal bersembunyi di rumah ketua partai. Enam calon wakil rakyat lokal tak berani pulang ke rumah. Alasannya, mereka belum bisa membayar uang saksi yang diordernya menjaga TPS.

Salah satu caleg, Junaidi, mengaku kerap mendapat telepon dan menerima pesan singkat dari para saksi. Ia sebenarnya ingin melunasi honor saksi. Hanya saja, ia tidak punya uang. Apalagi, berdasarkan penghitungan suara internal, ia kalah. "Sekarang kami terpaksa harus menginap di rumah ketua partai."

Ketua DPD Partai Hanura Banda Aceh, Abdul Jabar mengaku belum mampu membayar honor saksi karena dana dari DPP Hanura belum dikirim. Hingga saat ini, dia berusaha mencari solusi atas kejadian ini dan berharap ada kucuran dana.

Membagi-bagikan uang dikira menjadi salah satu cara untuk menarik simpati dan itulah yang dilakukan salah satu caleg parpol (Y) di kota Bogor. Saat kampanye, Y meminta bantuan tim suksesnya yakni SB untuk memberikan ratusan buku tabungan di Kampung Muara, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat senilai Rp50 ribu setiap buku.

Saat itu Y sangat pede bisa meraih suara. Nyatanya, ketika pemilu usai dan suara dihitung, dari total DPT yang ada 900 suara, Y hanya meraih di bawah 10 suara. Mungkin Y akhirnya menyadari apa arti pemberi harapan palsu (PHP). Dia kemudian menarik lagi buku tabungan yang sempat dibagi-bagikan itu.

Tekanan saat gagal menjadi caleg memang besar, apalagi jika mengingat besarnya uang yang harus dikeluarkan dan bingung untuk membayarnya. Banyak yang terkena stress berat seperti dialami caleg dari Tangerang ini.

Pria dari Dapil Tangerang berusia 40 tahun langsung marah-marah saat tahu bahwa dia kalah dalam pemilu. Bahkan sore harinya usai pencoblosan, dia langsung stress dan merangkak di pinggir jalan sambil membawa cangkir meminta uang kepada setiap orang yang lewat. Kalimat yang diucapkannya: "Kembalikan uang saya."

Caleg non anggota legislatif memang rentan mengalami depresi pasca Pemilu 2014. Sebab hampir seluruh biaya kampanye sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 8 tahun 2012, dibebankan pada caleg yang maju.

Menurut anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh, fenomena caleg stress karena gagal menjadi anggota dewan akan ditanggung oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Menjadi anggota dewan ternyata menjadi impian banyak orang dan mereka rela berkorban apapun untuk mewujudkan mimpi itu. Suap menyuap mereka lakukan. Sayangnya, mereka siap menang tetapi tidak siap kalah. Maka stress-lah yang didapat. 
sumber: antara

READ MORE - Akibat Politik Uang Para Caleg Gagal Minta Uang Kembali Hingga Gantung Diri

Kini Giliran Pemilu Legislatif Digugat ke MK


Kini Giliran Pemilu Legislatif Digugat ke MK - Salah satu calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, Anwar Rachman, mengajukan uji materil terhadap Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pileg) ke Mahkamah Konstitusi, Selasa 15 April 2014.

Anwar Rachman mempermasalahkan Pasal 5 dan 215 yang menyatakan calon anggota DPR, DPRD dan DPD didapat dari suara terbanyak di daerah pemilihannya. Pasal 5 mengatur pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. 

Sementara Pasal 215 mengenai penetapan caleg terpilih didasarkan pada ketentuan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

http://media.viva.co.id/thumbs2/2013/10/03/224466_sidang-di-mahkamah-konstitusi_663_382.jpg

Menurut Anwar, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebab dalam Pasal 22 E ayat 3 UUD 1945 diatur bahwa peserta pemilu adalah partai politik, bukan perseorangan. Hal itu pun ia nilai bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Dengan banyaknya caleg dan terbatasnya kursi, maka dampaknya masyarakat jadi resah dan bingung karena tarik-menarik antarcaleg, bahkan bisa bertengkar antarcaleg dari partai politik yang sama sehingga menimbulkan konflik,” kata Anwar. 

Selain itu dengan sistem terbuka saat ini, Komisi Pemilihan Umum juga harus mencetak surat suara yang lebih besar, sehingga menurut Anwar hal itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

“Sehingga pemohon memohon kepada MK memberikan amar, mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan Pasal 5 dan 215 UU Pileg dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945,” kata Anwar.

Namun permohonan itu tak bisa langsung dikabulkan oleh hakim MK. “Akan kami laporkan ke majelis hakim, apakah akan pleno atau segera diputuskan,” kata Ketua Majelis Panel, Arief Hidayat. (umi)
sumber : viva.co.id

READ MORE - Kini Giliran Pemilu Legislatif Digugat ke MK

Mengapa Rakyat Masih Mau Datang Ke TPS ... ???


Mengapa Rakyat Masih Mau Datang Ke TPSMeski belum ada hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei telah memperlihatkan kemungkinan jumlah suara yang diperoleh 12 partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009, hasil hitung cepat Pemilu 2014 menunjukkan telah terjadi perubahan dukungan suara sejumlah parpol. 

Hasil hitung cepat tidak hanya memperlihatkan kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tapi juga perubahan posisi partai lain. Partai Demokrat, misalnya, yang menjadi jawara pada Pemilu 2009, kini melorot ke posisi empat. 

Hasil hitung cepat lembaga survei yang dikeluarkan setelah pemungutan suara 9 April lalu tak jauh berbeda. Hasil hitung cepat yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan PDIP mendapatkan suara 19 persen disusul Partai Golkar 15 persen, Partai Gerindra 12 persen, Partai Demokrat 10 persen, PKB 9,1 persen, PAN 7,7 persen, PKS 6,9 persen, Partai Nasdem 6,6 persen, PPP 6,3 persen, Partai Hanura 5,2 persen, PBB 1,4 persen, dan PKPI 1 persen. 

http://partaigolput.files.wordpress.com/2014/02/politik-70persenygdatangketpsadalahrakyatygsokfahampolitik.gif

Posisi urutan-urutan parpol berdasarkan hasil hitung cepat itu berbeda dengan hasil Pemilu 2009. Ketika itu, Partai Demokrat berada pada urutan paling atas dengan perolehan suara 20,81 persen, disusul oleh Partai Golkar 14,45 persen, PDI-P 14,01 persen, PKS 7,89 persen, PAN 6,03 persen, PPP 5,33 persen, PKB 4,95 persen, Partai Gerindra 4,46 persen, dan Partai Hanura 3,77 persen. 

Perubahan urutan dan jumlah suara dukungan terhadap parpol hasil Pemilu 2014 itu bukan tanpa sebab. Berbagai peristiwa sepanjang lima tahun belakangan ini harus diakui telah memberikan perubahan pandangan publik terhadap parpol. Kita harus mengakui kalau rakyat Indonesia semakin cerdas dalam menentukan sikap ketika masuk ke bilik suara dan menentukan pilihan mereka. 

Paling tidak, ada lima kondisi yang memengaruhi pilihan masyarakat ketika mereka datang ke tempat pemungutan suara (TPS) 9 April lalu. 

Pertama, kinerja parpol, baik di pemerintahan maupun parlemen. Publik sudah semakin piawai dalam menilai kinerja parpol selama lima tahun belakangan. Pada era keterbukaan seperti saat ini, rakyat semakin pandai menilai partai mana saja yang benar-benar memperjuangkan nasib mereka. 

Kedua, figur caleg yang diusung. Pemilih lebih melihat calon yang diusung, yang ada di kertas suara, dibanding partai. Fakta menunjukkan, parpol yang mengusung caleg yang memiliki popularitas dan kredibilitas tinggi mendulang suara lebih banyak. 

Ketiga, moralitas para kader parpol terkait dengan permasalahan hukum, terutama kasus-kasus korupsi. Publik marah dan memberikan hukuman berat bagi parpol yang kadernya melakukan praktik korupsi. Kondisi itu semakin parah jika parpol tidak bijak menyikapi kader mereka yang terlibat kasus korupsi, apalagi sampai menimbulkan kesan kalau partai melindungi kader yang korup. 

Dua kondisi itu, harus diakui, dialami oleh Partai Demokrat. Partai yang pada Pemilu 2009 secara mengejutkan mendapatkan suara 20,81 persen dan merajai kursi di parlemen, kini terpuruk pada posisi keempat. Menurut hasil hitung cepat Pemilu 2014, Partai Demokrat berada pada urutan keempat dengan perolehan suara sekitar 10 persen. Turun drastis dibandingkan hasil Pemilu 2009. 

Keempat, upaya keras parpol dalam melakukan konsolidasi internal. Parpol yang berhasil memperkuat barisan dan tak mudah dihantam isu-isu negatif merasakan manfaat yang besar pada pemilu kali ini. Partai-partai besar, yang memiliki basis massa loyal, biasanya tetap mendapatkan dukungan besar, seperti Partai Golkar, PDIP, dan PKS. Tiga partai ini mampu menjaga soliditas internal mereka, meski diterpa berbagai isu negatif. Kekompakan kader menjadi kunci. 

PKB menjadi contoh nyata pemilu kali ini betapa pentingnya konsolidasi internal partai. Pada Pemilu 2009, PKB berada pada urutan tujuh dengan perolehan suara 4,96 persen. Namun, pada Pemilu 2014, PKB naik ke urutan lima dengan perolehan suara 9,1 persen. Angka yang fantastis. Harus diakui, PKB berhasil melakukan konsolidasi internal, terutama dengan menarik kembali kaum Nahdliyin, yang merupakan basis massa partai itu. 

Kondisi kelima adalah kepiawaian parpol dalam mengusung calon pemimpin. PDIP contohnya, mendapatkan dukungan suara yang signifikan dan berpeluang besar menjadi pemenang Pemilu 2014. Keberhasilan itu mereka raih, karena mengusung tokoh yang disukai publik sebagai calon presiden (capres), yakni Joko Widodo (Jokowi). PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dengan cerdas membuat keputusan yang berbeda dengan partai lain, yakni tidak mengusung ketua umum atau elite parpol sebagai capres. Selain itu, PDIP juga berhasil mengangkat kader dan tokoh muda untuk menjadi pemimpin di daerah. 

Lima kondisi yang terjadi sepanjang lima tahun terakhir itu harus menjadi perhatian utama parpol. Hasil Pemilu 2014 harus menjadi pelajaran penting bagi parpol jika ingin mendapatkan suara besar dan menang pada pemilu berikutnya. Dalam lima tahun nanti, mereka harus menunjukkan kinerja yang baik dan tidak mengecewakan rakyat. 

Niscaya, jika kinerja parpol bagus dan mampu melakukan konsolidasi dengan baik, suara mereka akan bertambah, bahkan bukan tidak mungkin menjadi pemenang pemilu. Niscaya, politik uang dan kampanye negatif atau kampanye hitam tidak akan mampu mengubah penilaian rakyat terhadap partai yang berkinerja baik.
sumber : .beritasatu.com

READ MORE - Mengapa Rakyat Masih Mau Datang Ke TPS ... ???

Capres Demokrat Akan Bertarung Sengit Dengan Jokowi dan Prabowo ?


Capres Demokrat Akan Bertarung Sengit Dengan Jokowi dan Prabowo Subianto ? - Jika di pemilu 2009 silam Demokrat begitu perkasa dengan raihan suara 20,85 persen, kini pemilu 2014 Demokrat hanya sanggup meraup 9,70 persen versi hitung cepat sejumlah lembaga jajak pendapat.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Nurpati, juga berpendapat partainya bisa mencapreskan kadernya sendiri dengan mengajak partai papan tengah seperti PAN, PKS, PPP, PKB masuk dalam gerbong koalisi.

Jika ini terjadi, Capres dari Demokrat akan bertarung sengit dengan Jokowi dari PDIP, Prabowo Subianto dari Gerindra dan ARB dari Golkar. Demokrat sepertinya ingin mengulang kenangan "manis" di pemilu 2004 dan 2009 dengan menjadi nakhoda dari perahu besar yang bernama koalisi.


http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/20140409_120028_sby-nyolos.jpg
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama keluarga saat usai mencoblos dan memmberikan keterangan lokasi PTS di Cikeas, Bogor, Rabu (9/4/2014) 

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, Demokrat bak orang yang sedang bermimpi di tengah hari siang bolong. Pasalnya, dari kondisi realitas politik ratting Demokrat sangat jatuh dan tidak ada kandidat capres yang seksi membuat parpol-parpol lain lebih melirik capres yang mempunyai peluang.

"Jika Demokrat mau dimajukan calonnya, pertanyaannya yang mudah siapa yang akan dijual? Nasib pemenang konvensi saja tidak jelas," ungkap pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini, Selasa (15/4/2014).

Kata Ari Junaedi, ibaratnya kesebelasan sepak bola, 11 kandidat capres konvensi laksana tim yang tengah digodok di pemusatan latihan tapi tidak pernah disuruh bertanding.

"Hanya jadi etalase politik tanpa punya nilai tambah," ujar Ari Junaedi.

Diakui, peluang dalam koalisi memang sangat terbuka dan cair. Hingga 80 hari ke depan masih bisa konfigurasi politik terus berubah. Akan tetapi, peluangnya tinggal seberapa besar minat parpol papan tengah untuk berkoalisi dengan Demokrat.

"Ibarat mobil, kondisi mesin Demokrat sudah sulit untuk di-starter. Didorong pun juga sudah susah. Parpol papan tengah tentu tidak mau gegabah memilih mobil tunggangannya, pasti yang dipilih adalah mobil dengan CC besar serta jok yang empuk," ujarnya.

"Pilihan itu tinggal ke Gerindra atau PDIP. Golkar pun akan jual mahal jika diajak koalisi dengan Demokrat, tawaran yang masuk akal hanyalah posisi wakil presiden atau menteri di rancang bangun koalisi," katanya.

Sebelumnya Andi Nurpati juga mengatakan, partainya masih berpeluang mengajukan calon presiden sendiri dengan menggandeng partai-partai tengah. Ia mengatakan, Demokrat bisa saja memimpin koalisi dengan partai tengah lainnya yang berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga diprediksi mendapatkan perolehan suara yang signifikan.
sumber : tribunnews.com

READ MORE - Capres Demokrat Akan Bertarung Sengit Dengan Jokowi dan Prabowo ?

Inilah Misteri Dibalik Kemenagan PDIP pada Pileg 2014


Inilah Misteri Dibalik Kemenagan PDIP pada Pileg 2014 - Ini dia modus kecurangan PDIP, yang pertama diduga sebelum pemilu kertas suara dicoblosin, kedua saat pemilu diadakan coblos massal, modus ketiga setelah pemilu gelembungkan rekap

Apakah bawaslu tutup mata dengan ini? Tiba-tiba angka PDIP di putusan KPU menjadi 27 persen.

Yuk kupas borok demokrasi satu persatu :

1) Salah satu bukti, ratusan surat suara sudah tercoblos, Pileg di Ciampea ditunda. Nah ini modus pertama kecurangan.


2) Markup di jumlah perolehan partai, ini modus kedua


3) Mark up dijumlah , ini modus ketiga ini bisa dilakukan dimanapun


4) Survei dan fakta membuktikan bahwa PDI P adalah partai terkorup dan nampaknya ingin kembali menang dengan cara korup, naudzubillah


5) Di Nias Selatan, Sumatera Utara lebih gila 2700 lembar dicoblos bersama dan sempat diabadikan video. Warga mencoblos 20-30 surat suara dan dibayar Rp. 100 ribu/suara. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.


6) Ada juga modus 'penumpang gelap' iklan di masa tenang, diantaranya laporan Center for Indonesian Reform (CIR) yang memprotes keras iklan politik terselubung yang dilakukan pada hari tenang dan pencoblosan.

Iklan terselubung tersebut adalah iklan produk sepatu New Era. Iklan sepatu "Pilih New Era HEBAT" berasosiasi dengan slogan PDIP

7) Kelalaian ada juga yang diam-diam disengaja karena rendahnya ancaman, pasalnya ancaman ada di Pasal 287 dan 312 UU Pemilu nomor 8/2012. Pasal 287 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahanya berita acara rekapitulasi perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Jika didenda paling banyak Rp 12 juta rupiah.

atau Pasal 311 mengatur: setiap orang yang dengan sengaja berita acara rekapitulasi perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak RP 36 juta rupiah

Tak ridho dengan sistem curang, tak mengherankan golput meningkat

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu legislatif mencapai 75,3 persen dan yang tidak memilih atau golput 24,7 persen.

Demikian hasil perhitungan cepat yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Cyrus Network pada Rabu (9/4).

"Angka ini tertinggi sejak pemilu yang diadakan di zaman orde baru," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Hasbi dalam konferensi pers di kantor CSIS di Jakarta Pusat. 

Dari sisi kuantitas, sambungnya, keikutsertaan pemilih berada dalam angka yang menggembirakan walaupun kita harus lihat juga ke depan bagaimana kualitas calon legislatif yang terpilih duduk di parlemen.

Inilah gambaran pemilu 2014. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif hari ini (9/4/2014) hanya mencapai sekitar 63%, mengacu kepada suara masuk untuk pemilihan calon anggota DPR RI versi hitung cepat (quick count), dan Lingkaran survei Indonesia sebesar 57%. Jadi kalau tingkat partispasi rakyat hanya 57% persen, berarti GOLPUT jumlahnya bisa mencapai 43%!

"Kalau mengacu pada tren tersebut, pemenang sebenarnya dari pemilu legislatif hari ini adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput yakni di atas sekitar 37%," kata Aji Alfarabi, peneliti LSI.

Hasil perolehan suara berdasarkan perhitungan cepat (quick count) untuk kursi DPR RI yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, posisi 3 besar hingga suara masuk sebanyak 40,5% pukul 15.35 WIB, PDI-P dan Golkar masih saling kejar-mengejar.

PDI-P memimpin dengan perolehan suara 19,52%, disusul Golkar 15,56%, serta Gerakan Indonesia Raya 11,78%.Hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Sebanyak 186 juta yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum dijadwalkan menyalurkan hak suaranya pada pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014. Tetapi, diprediksi dari l86 juta rakyat itu, yang tidak menggunakan hak pilih jumlahnya bisa mencapai antara 30-40 persen.

Tercatat 200.000 calon legislatif akan dipilih para pemilih, terdapat 19.699 total kursi legislatif yang diperebutkan terdiri dari 560 kursi DPR RI, 132 kursi DPD, 2.112 kursi DPRD Provinsi dan 16.895 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Entah bagaimana mereka yang tidak terpilih? Padahal, sudah menghabiskan uang bermilyar-milyar. Stress.

Dengan sikap berontak rakyat terhadap partai politik dan para pemimpinnya itu, mereka menjadi sadar, tidak hanya mengumbar janji belaka. Karena di dalam al-Qur'an, dikatakan 'sesungguhnya dosa besar, apa yang kamu katakan, tetapi tidak kamu laksanakan (amalkan)'. Janji palsu sudah terbukti selama lima tahun. Makanya, rakyat banyak memilih 'GOLPUT'. 
sumber : voa-islam.com

READ MORE - Inilah Misteri Dibalik Kemenagan PDIP pada Pileg 2014
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...