Inilah Kebohongan Presiden Republik Indonesia Versi BEM Universitas Indonesia

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman membeberkan kebohongan Presiden Jokowi. Dia pun membuat tagar JokowiBohong dalam serial kultwitnya. "Masih terekam dalam benak saya, 2500 lebih massa aksi dalam #Aksi21Mei kemarin berhasil mendesak pertemuan terbuka dg Jokowi," katanya melalui akun Twitter, @andiauliar.

Dia menyatakan, saat melakukan aksi pada 21 Mei lalu, pihaknya dan 49 perwakilan masing-masing kampus masuk ke Istana Negara menemui kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan untuk menyampaikan tuntutan bertemu Presiden.

"Di dalam pertemuan tersebut, Bp.Luhut mnjelaskan bahwa Presiden sedang di Malang dan tidak memungkinkan kembali di Jakarta," kata Andi. "Kami, perwakilan mahasiswa saat itu, tetap mendesak untuk bertemu Jokowi, di waktu apapun, bahkan tengah malam sekalipun."

Inilah Kebohongan Presiden Republik Indonesia Versi BEM Universitas Indonesia

Karena terdesak, menurut dia, Mensesneg Pratikno akhornya menelpon Presiden Jokowi. Berkali-kali tidak tersambung, namun setelah 20 menit akhirnya ada kejelasan. "Mensesneg menyampaikan kepada kami bahwa Presiden Jokowi baru bisa menemui Mahasiswa pada hari Senin, 25 Mei 2015, Pk. 08.00," ujarnya.

Setelah itu, lanjut Andi, perwakilan mahasiswa meminta waktu shalat Ashar, dan ia bersama Korpus BEM SI keluar menemui massa aksi untuk memberitahu perkembangan terkini. "Setelah itu, saya & Korpus BEM SI kembali lagi ke dalam Istana, melanjutkan diskusi utk menyepakati/tidak tawaran Presiden bertemu hr senin."

Singkat cerita, lanjut Andi, akhirnya mahasiswa sepakat menerima tawaran dialog terbuka dengan Presiden Jokowi pada Senin (25/5) pukul 08.00 WIB. Acara itu diagendakan live di salah satu stasiun televisi nasional. ""Akhirnya #Aksi21Mei selesai dan massa membubarkan diri setelah Bp.Luhut menyampaikan bahwa agenda pertemuan dijadwalkan Senin 25 Mei."

Andi menjelaskan, "#JokowiBohong akhirnya benar2 kejadian. Sabtu malam kemarin, Presiden melalui Mensesneg membatalkan agenda pertemua besok dengan sepihak."

Menurut dia, beberapa presiden mahasiswa dari berbagai daerah sudah dalam perjalanan ke Jakarta ketika berita itu sampai. "Saat ini, saya & beberapa Presma yang sudah sampai Jakarta, berkumpul di Kampus UNJ. Bahas penyikapan utk #JokowiBohong ini. Doanya kawan :)."

Sumber : republika.co.id

READ MORE - Inilah Kebohongan Presiden Republik Indonesia Versi BEM Universitas Indonesia

TNI Usir Pengungsi Muslim Rohingya - AL Turki Malah Kirim Kapal Bantuan

Angkatan Laut Turki mengirimkan kapal perangnya untuk melakukan upaya pencarian pengungsi Muslim Rohingya yang terkatung-katung di lautan. Sikap ini berbanding terbalik dengan sikap TNI yang tidak menunjukkan rasa kemanusiaannya atas nyawa tetangganya.

Menurut perkiraan, masih ada banyak kapal yang membawa pengungsi Muslim Rohingya yang terdampar di perairan antara Thailand dan Malaysia. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia malah melarang nelayan Indonesia membantu dan membawa pengungsi yang terancam jiwanya ke daratan Indonesia.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengucapkan kalimat yang tak layak sebagai seorang pimpinan tentara negara besar. “Urus masyarakat Indonesia sendiri saja tidak mudah, jangan lagi dibebani persoalan (pengungsi Muslim Rohingya -red) ini,” tegasnya.

TNI Mengusir Pengungsi Muslim Rohingya, AL Turki Malah Kirim Kapal Bantuan

Sontak kalimat tersebut menimbulkan kegusaran rakyat, khususnya Rakyat Aceh yang sering menemukan kapal pengungsi terkatung-katung di lautan dalam kondisi memprihatinkan. Atas dasar kemanusiaan dan rasa persaudaraan, rakyat Aceh malah menarik mereka ke daratan dan memperlakukan mereka sebagai tamu.

Aksi simpatik rakyat Aceh ini mendapat apresiasi yang tinggi dari warga dunia. Berbagai media internasional memuji kerendahan hati dan tingginya rasa kemanusiaan yang dimiliki rakyat Aceh, sementara menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang seolah tak peduli ada ribuan nyawa yang meregang di lautan kita. 

Angkatan Laut Turki sedang melakukan upaya untuk mencapai kapal etnis Muslim Rohingya yang terdampar di lepas pantai Thailand dan Malaysia, demikian disampaikan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu, demikian dikutip Turki Hurriyet Daily News Selasa (19/05).

Dalam pertemuan di Istana Cankaya pada Selasa kemarin, Perdana Menteri Ahmed Davutoglu mengatakan Turki berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu Muslim Rohingya yang saat ini berada di lautan dengan berkoordinasi dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dengan bantuan kapal Angkatan Bersenjata Turki yang sudah berlayar di wilayah tersebut.

Diperkirakan, tujuh sampai delapan ribu Rohingya dan imigran Bangladesh saat ini berada di perairan Selat Malaka. Tujuan mereka adalah Thailand dan Malaysia namun mendapat penolakan dari negara itu.

Seperti diketahui, etnis Muslim Rohingya terdampar di Aceh sejak 10 Mei 2015 lalu hingga menjadi perhatian berbagai kalangan.

Muslim Rohingya selama berpuluh-puluh tahun mendapat perlakuan diskriminasi dari Myanmar termasuk pembatasan melahirkan dan menikah. Serangan terhadap minoritas Muslim ini selama tiga tahun terakhir telah mengakibatkan terjadinya eksodus besar-besaran sejak Perang Vietnam.

PBB memperkirakan bahwa 120.000 telah meninggalkan negara dengan perahu dalam tiga tahun terakhir, mereka melarikan diri dengan kondisi putus asa dan ancaman kekerasan sewenang-wenang oleh umat Buddha Rakhine dan pasukan keamanan.

Sebelumnya, pada bulan Agustus 2012, saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu bersama Emine Erdogan (Istri Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan) pernah mengunjungi Muslim Rohingya di kamp pengungsian Banduba, negara bagian Arakan (Rakhine), Myanmar.

Ahmet Davutoglu bersama Emine Erdogan menyerahkan sejumlah bantuan pada warga, yang dinilai bantuan dari negara asing pertama yang sampai kepada etnis Rohingya, lansir Today’s Zaman.

READ MORE - TNI Usir Pengungsi Muslim Rohingya - AL Turki Malah Kirim Kapal Bantuan

SBY dan Mafia Migas

Sungguh tidak enak jadi Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Menjadi presiden selama sepuluh tahun dengan prestasi gemilang, masih saja tak dihargai pemerintah sekarang. Padahal dunia internasional mengacungkan jempol atas pertumbuhan ekonomi tinggi dan kestabilan politik yang diciptakannya. 

Tak hanya pemerintah, sebagian masyarakat juga memandangnya sebelah mata. Hanya jajaran Partai Demokrat yang terus membelanya. Para mantan menteri pun hanya tampak kompak ketika dipanggil ke Cikeas, tapi tidak peduli dengan wacana buruk tentang pemerintahan masa lalu yang berkembang di media.

Terakhir, SBY harus bersibuk-sibuk mengklarifikasi tudingan Menteri EDSM Sudirman Said tentang Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura. 

SBY dan Mafia Migas

Menurut Sudirman, Petral merupakan sarang mafia minyak. Selama bertahun-tahun, perusahaan itu telah mencuri uang Pertamina, menyedot triliunan rupiah dana subsidi BBM dari APBN, tentu tentu saja merugikan rakyat banyak akibat tingginya harga minyak yang harus dibeli masyarakat.

Meski demikian, kata Sudirman, hal itu dibiarkan saja sepanjang SBY berkuasa. Bahkan SBY melindungi. Rencana pembubaran Petral mentok. "Dulu Pak Dahlan mau bubarkan Petral, tapi ada kekuatan besar. Yang ada Pak Dahlan bilang, tiga kali dipanggil SBY," ujar Faisal Basri, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Minggu (17/5).

Tentu SBY geram disebut melindungi mafia minyak. Seperti biasa, tokoh ini tidak bisa menahan amarahnya. "Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya, ketika menjadi Presiden dulu," kata SBY dalam akun akun twiternya, Senin (18/5) malam.

SBY mengklaim, selam menjadi presiden, tidak ada menteri yang mengusulkan pembubaran Petral. Kalau ada pasti sudah saya tanggapi secara serius," tegasnya. Untuk meyakinkan bahwa hal itu benar-benar tidak ada, SBY sempat mengklarifikasi ke mantan Wakil Presiden Boediono dan lima mantan menteri terkait.

Seperti politisi yang sedang berantem dengan politisi lain, SBY menilai pemberitaan yang menyebut pembubaran Petral berhenti di mejanya adalah fitnah dan masuk dalam pencemaran nama baik. "Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah "power" yang masih saya miliki," tegasnya.

Benarkah SBY tidak pernah mendapatkan usulan dari anak buahnya untuk membubarkan Petral? Mungkin surat resmi dari menteri atau dari direktur Pertamina tidak pernah tersampaikan. Namun pengakuan Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu, menunjukkan kebenaran dari pernyataan Sudirman Said dan Faisal Basri.

Berikut ini adalah kutipan artikel Dahlan Iskan yang termuat di berbagai media pada Senin 12 Mei 2012: Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Bisa kacau-balau 

Yang perlu digarisbawahi dari kutipan tulisan Dahlan Iskan itu adalah pernyataan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, bahwa Pertamina siap melakukan pembelian langsung minyak impor, bukan melalui Petral. Pertamina juga sudah menyiapkan diri agar pembelian langsung nanti benar-benar berjalan matang.

Pembicaraan soal rencana pembubaran Petral saat itu juga menjadi diskusi terbuka. Nyaris tidak ada pihak yang berkeberatan dengan gagasan tersebut. Namun hari berjalan, bulan berlalu, dan tahun berganti, Petral tetap jaya. Tuduhan bahwa perusahaan itu melindungi mafia minyak pun hanya sebatas tuduhan. Bisnis is usual.

Saya tak bermaksud ikut-ikutan menuduh SBY melindungi mafia minyak. Sebab saya paham, jika tidak ada tekad kuat bawahan untuk menyampaikan gagasan, pimpinan juga merasa tidak perlu mengambil tindakan. Ketiadaan tekad itu tercermin dari pengakuan SBY, tidak ada surat resmi permintaan. Artinya, kalau sekadar omong-omong, tanpa dokumen, ya dianggap tidak serius.

Yang saya prihatinkan adalah sungguh nasib tidak baik SBY untuk tidak menyebut malang pada masa pensiunnya. Sudah harus bercapek-capek memimpin Partai Demokrat agar tidak dilanda perpecahan, masih saja direcoki berbagai kritik dan tuduhan dari para menteri Jokowi. 

Jangan-jangan, seperti yang disuarakan para politisi Partai Demokrat, kritik dan tuduhan para menteri Jokowi kepada pemerintahan SBY sesungguhnya hanya untuk menutupi kelemahan sendiri. Ibarat pepatah, gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Padahal sebaik-baiknya sikap pada orang tua atau pensiunan adalah mikul duwur mendem jero, mengenang yang baik saja.

READ MORE - SBY dan Mafia Migas

Jokowi-JK Harus Turun!

Revolusi, Revolusi, Jokowi-JK Harus Turun! — Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) yang bergabung dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin terus menyuarakan revolusi dan menuntut Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk turun. 

"Revolusi... revolusi... revolusi... Jokowi-JK harus turun! Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia," teriak ratusan mahasiswa yang memblokade Jalan Trans-Sulawesi Selatan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2015). 

"Revolusi, Revolusi, Jokowi-JK Harus Turun!"

Selain berorasi dengan menggunakan pengeras suara, mahasiswa juga membentangkan spanduk yang bertuliskan "Jokowi-JK Penipu Rakyat", "Nasionalisasikan Jalankan Rasa Trisakti", dan "Kembalikan Mandat Rakyat". 

Aksi ratusan mahasiswa dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional menuntut revolusi dan penurunan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakibatkan kemacetan panjang. Tampak puluhan personel keamanan dari aparat kepolisian mengawal jalannya aksi mahasiswa ini.

Sumber : Kompas.com

READ MORE - Jokowi-JK Harus Turun!

MPR Segera Gelar Sidang Istimewa Lengserkan Jokowi

MPR Segera Gelar Sidang Istimewa Lengserkan Jokowi - Ketua MPR Zulkifli Hasan sudah mengisyaratkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melanggar konstitusi dalam kebijakan menaikkan BBM. 

“Ketua MPR Zulkifli Hasan sudah memberikan lampu hijau untuk segera menggelar sidang istimewa untuk Presiden Jokowi,” kata pengamat politik, Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (1/4).

Menurut Muslim, untuk mendorong MPR agar segera melakukan Sidang Istimewa maka perlu gerakan dari rakyat dan mahasiswa.

“Saat ini, rakyat dan mahasiswa maupun kalangan kelas sudah turun ke jalan untuk protes ke pemerintahan Jokowi,” papar Muslim.

MPR Segera Gelar Sidang Istimewa Lengserkan Jokowi

Muslim melihat kalangan PDIP juga sudah mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi terutama kenaikan BBM.

“Effendi Simbolon sudah menyatakan akan menggalang Hak Angket untuk kenaikan BBM. Terlebih lagi beberapa anggota Fraksi PDIP juga sudah melihat kebijakan Jokowi hanya pencitraan dan tidak menyentuh masyarakat langsung,” ungkap Muslim.

Selain itu, Muslim meminta gerakan rakyat dan mahasiswa serta DPR untuk solid dalam menghadapi Rezim Jokowi. “Rezim Jokowi itu penuh taktik dan selalu memunculkan isu untuk mengalihkan perhatian,” pungkasnya.
Sumber : http://dakta.com

READ MORE - MPR Segera Gelar Sidang Istimewa Lengserkan Jokowi

Kini Giliran Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo Komentari Jokowi

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menilai awal-awal Joko Widodo menjadi Presiden RI ibarat anak yang baru lahir. Akibatnya, ada beberapa kebijakan yang belum tepat sehingga menimbulkan dampak polemik di masyarakat. 

"Ibarat anak baru lahir maka tidak semudah membalikkan tangan," kata Rudy seusai mengikuti acara Konferensi Daerah PDIP Jawa Tengah di Panti Marhaen, Kota Semarang, Kamis malam, 19 Maret 2015.

Menurut Rudy, meski pernah menjadi Wali Kota Surakarta dan menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi harus menyesuaikan diri ketika menjadi Presiden RI.

Jokowi Ibarat Anak Baru Lahir

Rudy adalah Wakil Wali Kota Surakarta saat Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Namun, Jokowi meninggalkan jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Rudy menilai masa enam bulan Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI tidak bisa menjadi ukuran untuk menentukan Jokowi mampu atau tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia. Waktu enam bulan masih sangat singkat karena Jokowi juga perlu melakukan konsolidasi internal.

Rudy mengaku selalu memberikan masukan-masukan kepada Jokowi. "Biasanya masukan itu saya sampaikan sendiri langsung kepada beliau (Joko Widodo)," kata Rudy.

Rudy meminta Jokowi dan kabinetnya bisa segera mewujudkan nawa cita yang telah dirumuskan. "Yang terpenting adalah kehadiran negara untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat," kata Rudy.

Sumber : tempo.co

READ MORE - Kini Giliran Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo Komentari Jokowi

Setelah Label Jokowi Sebagai Petugas Partai Digaungkan Lagi ?

Polemik antara KPK dan Polri belakangan ini telah menguras energi bangsa. Tak begitu jelas apa yang tengah dipertaruhkan para elit sehingga seluruh lembaga negara seakan tak berkutik. Padahal bagi rakyat, substansi perseteruan itu tidaklah penting sama sekali, apalagi dianggap strategis untuk kesejahteraan mereka. Substansinya adalah memilih Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri). 

Memori rakyat tentu tidak bisa dilepaskan bahwa konfik KPK-Polri dimulai dari pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR pada 10 Januari 2015. Penetapan status tersangka kepada Budi Gunawan oleh KPK menjadi penyela sebelum DPR meloloskannya melalui fit and proper test. 

Polemik antara KPK dan Polri belakangan ini telah menguras energi bangsa

Seakan tak puas dengan kerja sigap KPK, ditambah adanya insentif dari ketidaktegasan Presiden Jokowi, serangkaian serangan terhadap garda depan pemberantasan korupsi pun semakin masif baik lewat hukum mapun politk. Kini, seluruh pimpinan KPK sudah berstatus sebagai tersangka dan terlapor di Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan yang digali hingga jauh sebelum mereka menjabat sebagai Ketua KPK. 

Rakyat pasti melihat, bahwa kekisruhan antar lembaga ini semakin liar melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus. Semua masih dalam konteks yang sama, yakni, mempertahankan Budi Gunawan sebagai Kapolri. 

Pertanyaannya, kekuatan apa yang mendorong semua hal ini terjadi? Seberapa penting peran Budi Gunawan sehingga mampu menggeser akal sehat para elit? Apakah jabatan Kapolri lebih penting dari nilai besar menegakkan supremasi hukum. 

Kalau konsisten melihat persoalan ini secara jernih maka persoalannya adalah ada pada Budi Gunawan. Pria berkumis itu tampaknya tidak bisa dilihat sebagai individu, dia adalah simbol dari sebuah kepentingan yang lahir dari pergulatan politik. Politik dalam bentuknya yang paling primitif dipertontonkan secara gamblang tanpa memperdulikan rasa keadilan rakyat. Tak bisa dielakkan, semua adalah buntut dari panasnya pertarungan politik di Pemilihan Presiden 2014 yang mengantarkan Jokowi sebagai Presiden. 

Budi Gunawan, sebagai perwira aktif disinyalir ikut bermain dalam pergulatan tersebut. Presiden SBY yang menjabat saat itu bahkan merasa perlu untuk memperingatkan bahwa ada perwira aktif bermain dalam politik. 

Entah ada tawar-menawar apa antara Budi Gunawan dengan PDIP, namun indikasi terang terlihat dalam pengakuan Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto, pada 22 Januari 2015 atau sehari sebelum tragedi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto. 

Hasto melancarkan tudingan lain ke arah Abraham Samad. Pemimpin KPK itu menurut kesaksiannya menaruh dendam pribadi kepada Budi Gunawan.karena dianggap sebagai pengganjal penetapan Samad menjadi calon wakil presiden Jokowi. Kasus ini bahkan diamini oleh politisi PDIP lain yakni Tjahjo Kumolo, dan Arteria Dahlan. 

Simbol kepentingan yang melekat pada Budi Gunawan juga sangat kuat, apalagi yang bersangkutan adalah mantan Ajudan Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kepentingan Ketua Umum PDIP yang sering dipaksakan dalam kebijakan Jokowi terungkap pada kasus Budi Gunawan. Sambil mendesak untuk tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri secara terbuka, PDIP juga tanpa malu bersikap antagonis terhadap Presiden yang diusungnya. 

Label Jokowi sebagai petugas partai digaungkan lagi oleh Puan Maharani dan Effendi Simbolon sebagai bentuk serangan psikologis untuk menggolkan ambisi Budi Gunawan. Pemaksaan untuk melantik Budi Gunawan dalam berbagai bentuknya itu harus dipandang sebagai bentuk pembajakan atas kedaulatan rakyat oleh elit. Bagaimana tidak, demi seorang Budi Gunawan, aspirasi rakyat dikesampingkan. 

Harapan rakyat atas pemberantasan korupsi dimusnahkan dalam sekejab. Kasus ini belum akan berakhir dan akan semakin memburuk jika tidak ada langkah tegas dari Presiden Jokowi. Kalau pun ada keputusan dalam waktu dekat, langkah itu sudah sangat terlambat bagi kredibilitas pemerintah di mata rakyat. 

Di masa depan, pemerintahan Jokowi akan kehilangan landasan pijak saat berbicara tentang penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Langkah penyelamatan harus deilakukan dengan membalas ‘budi’ kepada rakyat, bukan menambah dosa dengan membalas ‘budi’ atas hutang politik kepada para elit.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ali Irfani : Dosen UIN Jakarta dan peneliti pada Indonesian Institute for Civil Society (INCIS)

READ MORE - Setelah Label Jokowi Sebagai Petugas Partai Digaungkan Lagi ?