Partai Politik Indonesia

Politik tetaplah politik. Dalam politik tidak mengenal kebenaran yang benar dan kesalahan yang salah. Semuanya perlu ‘diperjuangkan’ agar yang benar menjadi benar, dan kesalahan bisa ‘disiasati’ supaya ‘dibenarkan.’

Jokowi Mulai Membalas Budi


Polemik antara KPK dan Polri belakangan ini telah menguras energi bangsa. Tak begitu jelas apa yang tengah dipertaruhkan para elit sehingga seluruh lembaga negara seakan tak berkutik. Padahal bagi rakyat, substansi perseteruan itu tidaklah penting sama sekali, apalagi dianggap strategis untuk kesejahteraan mereka. Substansinya adalah memilih Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri). 

Memori rakyat tentu tidak bisa dilepaskan bahwa konfik KPK-Polri dimulai dari pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR pada 10 Januari 2015. Penetapan status tersangka kepada Budi Gunawan oleh KPK menjadi penyela sebelum DPR meloloskannya melalui fit and proper test. 

http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/presiden-indonesia-joko-widodo-tengah-duduk-di-samping-_150207014415-358.jpg
Presiden Indonesia Joko Widodo, tengah, duduk di samping Chairman Proton Holdings Bhd. Mahathir Mohamad (kanan) dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak jelang penandatanganan nota kesepahaman antara Proton and PT Adiperkasa Citra Lestari, di Shah Alam, M 

Seakan tak puas dengan kerja sigap KPK, ditambah adanya insentif dari ketidaktegasan Presiden Jokowi, serangkaian serangan terhadap garda depan pemberantasan korupsi pun semakin masif baik lewat hukum mapun politk. Kini, seluruh pimpinan KPK sudah berstatus sebagai tersangka dan terlapor di Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan yang digali hingga jauh sebelum mereka menjabat sebagai Ketua KPK. 

Rakyat pasti melihat, bahwa kekisruhan antar lembaga ini semakin liar melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus. Semua masih dalam konteks yang sama, yakni, mempertahankan Budi Gunawan sebagai Kapolri. 

Pertanyaannya, kekuatan apa yang mendorong semua hal ini terjadi? Seberapa penting peran Budi Gunawan sehingga mampu menggeser akal sehat para elit? Apakah jabatan Kapolri lebih penting dari nilai besar menegakkan supremasi hukum. 

Kalau konsisten melihat persoalan ini secara jernih maka persoalannya adalah ada pada Budi Gunawan. Pria berkumis itu tampaknya tidak bisa dilihat sebagai individu, dia adalah simbol dari sebuah kepentingan yang lahir dari pergulatan politik. Politik dalam bentuknya yang paling primitif dipertontonkan secara gamblang tanpa memperdulikan rasa keadilan rakyat. Tak bisa dielakkan, semua adalah buntut dari panasnya pertarungan politik di Pemilihan Presiden 2014 yang mengantarkan Jokowi sebagai Presiden. 

Budi Gunawan, sebagai perwira aktif disinyalir ikut bermain dalam pergulatan tersebut. Presiden SBY yang menjabat saat itu bahkan merasa perlu untuk memperingatkan bahwa ada perwira aktif bermain dalam politik. 

Entah ada tawar-menawar apa antara Budi Gunawan dengan PDIP, namun indikasi terang terlihat dalam pengakuan Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto, pada 22 Januari 2015 atau sehari sebelum tragedi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto. 

Hasto melancarkan tudingan lain ke arah Abraham Samad. Pemimpin KPK itu menurut kesaksiannya menaruh dendam pribadi kepada Budi Gunawan.karena dianggap sebagai pengganjal penetapan Samad menjadi calon wakil presiden Jokowi. Kasus ini bahkan diamini oleh politisi PDIP lain yakni Tjahjo Kumolo, dan Arteria Dahlan. 

Simbol kepentingan yang melekat pada Budi Gunawan juga sangat kuat, apalagi yang bersangkutan adalah mantan Ajudan Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kepentingan Ketua Umum PDIP yang sering dipaksakan dalam kebijakan Jokowi terungkap pada kasus Budi Gunawan. Sambil mendesak untuk tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri secara terbuka, PDIP juga tanpa malu bersikap antagonis terhadap Presiden yang diusungnya. 

Label Jokowi sebagai petugas partai digaungkan lagi oleh Puan Maharani dan Effendi Simbolon sebagai bentuk serangan psikologis untuk menggolkan ambisi Budi Gunawan. Pemaksaan untuk melantik Budi Gunawan dalam berbagai bentuknya itu harus dipandang sebagai bentuk pembajakan atas kedaulatan rakyat oleh elit. Bagaimana tidak, demi seorang Budi Gunawan, aspirasi rakyat dikesampingkan. 

Harapan rakyat atas pemberantasan korupsi dimusnahkan dalam sekejab. Kasus ini belum akan berakhir dan akan semakin memburuk jika tidak ada langkah tegas dari Presiden Jokowi. Kalau pun ada keputusan dalam waktu dekat, langkah itu sudah sangat terlambat bagi kredibilitas pemerintah di mata rakyat. 

Di masa depan, pemerintahan Jokowi akan kehilangan landasan pijak saat berbicara tentang penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Langkah penyelamatan harus deilakukan dengan membalas ‘budi’ kepada rakyat, bukan menambah dosa dengan membalas ‘budi’ atas hutang politik kepada para elit.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ali Irfani Dosen UIN Jakarta dan peneliti pada Indonesian Institute for Civil Society (INCIS)

READ MORE - Jokowi Mulai Membalas Budi

Sekarang Jokowi Berhadapan dengan Tim Independen Bentukannya Sendiri


Tim independen balik serang Jokowi soal kisruh KPK - Anggota Tim Independen Imam Prasodjo menilai, Presiden Jokowi harus segera membuat keputusan tentang kisruh antara KPK dengan Polri. Sebab jika tidak, dia yakin konflik yang terjadi malah akan semakin merugikan Jokowi sendiri.

Tim yang diketahui Buya Syafii Maarif sudah bertemu Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti, dan pimpinan KPK. Menurut Imam, dalam pertemuan itu kedua pihak diberi kesempatan menceritakan masalah yang terjadi. 

Imam juga menyatakan saat ini sudah muncul persepsi jika Jokowi sangat lamban menyelesaikan konflik tersebut. Padahal dulu, Presiden ke-6 SBY juga dinilai lamban dalam menyelesaikan perseteruan antara dua lembaga penegak hukum ini.

Dia pun mendorong agar Jokowi segera mengambil sikap. Karena masih banyak hal yang harus dilakukan baik KPK maupun Polri daripada berkutat dengan persoalan ini saja.

http://cdn.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2015/02/06/496022/670x335/tim-independen-balik-serang-jokowi-soal-kisruh-kpk-rev-1.jpg

1. Tim Independen tak diberi mandat selesaikan kisruh KPK & Polri 

Anggota Tim Independen, Imam B. Prasodjo mengkritik Presiden Joko Widodo karena tidak memberi mandat menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Kondisi ini membuat tim yang diketahui Syafii Maarif itu tak memiliki tugas jelas.

Lalu, Sosiolog Universitas Indonesia itu membandingkan dengan Tim 8 bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu kerja tim jelas menyelesaikan kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah oleh Polri.

"Makanya ada Tim Independen yang akhirnya juga tidak jelas karena beda dengan waktu Pak SBY jelas ada mandatnya," ujar Imam di Balai Kota DKI, Kamis (5/2).

Mengenai sinyal Komjen Budi Gunawan tak akan dilantik, Imam menilai itu adalah jalan terbaik. Dia membayangkan persepsi publik ketika seorang pemimpin penegak hukum berstatus tersangka.

"Saya kira kalau itu terjadi akan jauh lebih baik, dalam arti tidak menimbulkan komplikasi. Karena kalau sudah dilantik nanti status tersangka menimbulkan polemik, kok ada Kapolri punya status tersangka? Sama juga kalau pimpinan KPK status tersangka."

Imam mengatakan untuk calon Kapolri pengganti Budi memang baiknya ditelusuri dahulu oleh KPK dan PPATK. Tetapi dengan kondisi sekarang, menurut Imam, bisa semakin memperkeruh suasana.

"Jadi sebagai anggota Tim 9 yang enggak jelas ini saya cuma berharap krisis seperti ini segera berakhir dan kembali kerja karena banyak hal yang lebih besar dari sekedar kapolri," tambahnya.

2. Tim Independen nilai Jokowi lelet selesaikan kisruh 

Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen untuk membantu menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan dua institusi penegak hukum itu tak akan maksimal bekerja.

Tim yang diketahui Syafii Maarif sudah bertemu Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti, dan pimpinan KPK. Menurut Anggota Tim Independen, Imam B. Prasodjo, dalam pertemuan itu kedua pihak diberi kesempatan menceritakan masalah yang terjadi. 

"Dari kedua belah pihak ini kita berusaha cari solusi apa jalan keluarnya," Imam di Balai Kota DKI, Kamis (5/2).

Imam juga meminta agar KPK dan Polri tidak saling memanggil walaupun secara hukum dibenarkan. "Coba cooling down dulu apalagi presiden mau pergi. Jangan saling panggil, kan tensi poltik jadi semakin tinggi," katanya.

Imam tak bisa membayangkan jika polisi langsung menahan Bambang Widjojanto dan melakukan pengeledahan. Untuk itu dia mendorong agar menunggu proses praperadilan.

Dia juga berharap Jokowi mengambil sikap tegas agar kisruh tak berlanjut. "Kita tunggu saja, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak kelamaan membiarkan situasi terombang ambing seperti ini. Karena yang dirugikan Pak Jokowi," tandasnya.

3. Jokowi super lamban ambil keputusan 

Merdeka.com - Anggota Tim Independen Imam Prasodjo menilai, Presiden Jokowi harus segera membuat keputusan tentang kisruh antara KPK dengan Polri. Sebab jika tidak, dia yakin konflik yang terjadi malah akan semakin merugikan Jokowi sendiri.

"Kita tunggu saja, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak kelamaan membiarkan situasi terombang ambing seperti ini. Karena yang dirugikan Pak Jokowi," kata Imam di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/2).

Imam menyatakan saat ini sudah muncul persepsi jika Jokowi sangat lamban menyelesaikan konflik tersebut. Padahal dulu, Presiden ke-6 SBY juga dinilai lamban dalam menyelesaikan perseteruan antara dua lembaga penegak hukum ini.

"Dulu katanya Pak SBY lamban, nah sekarang mulai muncul persepsi publik ini super lamban ini. Nah itu trust turun, blusukan tiap hari enggak ada gunanya kalau orang sudah mulai tidak percaya. Kalau yang nggak percaya lawan poltiknya nggak aneh, tapi kalau yang nggak percaya dari pendukung dari fanatik harus hati-hati Pak Jokowi," tegas dia.

Sosiolog asal UI ini berpendapat, tidak baik jika terlalu cepat melakukan pergantian kabinet atau reshuffle. Hal ini dapat berdampak pada ketidakstabilan pemerintahan Jokowi nantinya. Namun menurut dia, sepertinya memang bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Kita kepengen pemerintahan yang stabil, jangan gonta ganti, reshuffle kabinet juga jangan terlalu cepat baru 3 bulan. Tapi ini sangat mungkin ada reshuffle. Aku nggak ngerti apa maknanya main matanya Pak Jokowi dengan Prabowo. Itu juga menimbulkan ketegangan baru," tutur dia.

Oleh sebab itu, dia berharap agar Jokowi segera menyelesaikan konflik yang semakin tegang ini. Karena masih banyak hal yang harus dilakukan baik KPK maupun Polri daripada berkutat dengan persoalan ini saja.

"Jadi sebagai anggota Tim sembilan yang nggak jelas ini saya sih cuma berharap krisis seperti ini segera berakhir dan kembali," pungkasnya.

Sumber : merdeka.com

READ MORE - Sekarang Jokowi Berhadapan dengan Tim Independen Bentukannya Sendiri

Polisi Lawan KPK itu Cerita Lama Adalah Cerita Lama Yang Dirilis Kembali


Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Ahmad Sodikin mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai banyak musuh. Sehingga ia merasa tidak heran dengan kisruh antara KPK dan Polri saat ini.

"Musuhnya KPK banyak dari daerah saja 300 daerah, DPR kita aja dewan yang terkorup," kata Sodiki dalam acara diskusi dan pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Malang (KOMAK) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Senin (2/2).

Sejumlah aktivis melakukan aksi teaterikal menuntut KPK-Polri untuk damai di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1). (Antara/M Agung Rajasa) 

Sodiki mengatakan konflik ini terjadi karena peran KPK prespektif lebih luas ditakuti. Sodiki mengatakan integritas KPK saat ini menjadi acuan bersama. Itulah sebabnya mengapa simpati rakyat begitu besar kepada KPK. Ia mengatakan pernyataan Menpolhukan Tedjo mengatakan rakyat tidak jelas karena membela KPK sebagai sebuah penghinaan.

Ia mengatakan rakyat sekarang bukan rakyat pada zama Orde Baru yang dapat ditakut-takuti. Rakyat sekarang sadar dengan cerdas bahwa korupsi bukan hanya tindakan kriminal. Namun juga telah merugikan rakyat diberbagai aspek

"Rakyat sekarang bukan rakyat kemarin bisa ditakut-takuti. Rakyat sekarang rakyat yang sadar. Cerdas. Rakyat sekarang yang tahu bahwa korupsi bukan hanya kriminal," ujarnya.

Ia pun mengatakan perlawanan terhadap KPK sudah menjadi cerita lama. Sodiki menceritakan ketika Mahkamah Konstitusi memanggil KPK untuk membuka percakapan Anggodo. Kepolisian tersinggung karena sikap MK tersebut. Seluruh petugas kepolisian yang biasa berjaga di MK ditarik oleh Polri.

Sodiki mengatakan saat itu sebagai Wakil Hakim MK cukup khawatir dengan keamanan Gedung MK. Ia akhirnya meminta Kopassus untuk menjaga gedung MK.

"Jadi saat itu gedung MK dijaga Kopassus diam-diam tapi tidak terjadi apa-apa," ujarnya.

Sumber : Republika.co.id 

READ MORE - Polisi Lawan KPK itu Cerita Lama Adalah Cerita Lama Yang Dirilis Kembali

Jokowi Presiden Solo Karier ?


Presiden Jokowi Seperti Bersolo Karier - Gerakan Indonesia Bersih menilai Presiden Jokowi (Jokowi) saat ini seperti bersolo karir. Sebab Jokowi terlihat sendirian menyelesaikan beberapa kasus yang muncul beberapa pekan terakhir.

Koordinator GIB, Adhie M Massardi mengatakan Presiden Jokowi seperti kebingungan dalam mengatasi kisruh antara Polri dan KPK. Ia tidak melihat adanya bantuan dari Wapres dan para anggota kabinet lainnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Presiden Jokowi bersepeda di Bundaran HI, Ahad (25/1). 

Selain itu, menurutnya kinerja Watimpres yang baru dibentuk juga tidak terlihat. Sehingga presiden terpaksa memanggil kembali sejumlah orang untuk menyelesaikan kisruh antara Polri dan KPK. 

"Fungsi jajaran kepresidenan tidak jelas, ini memperlihatkan presiden yang bekerja sendirian untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. Presiden seperti penyanyi solo, solo drum, solo guitar dan lainnya," jelasnya.

Menurutnya hal ini membuat pekerjaan kepresidenan terhambat. Ia berharap Jokowi menentukan sikap terhadap jajarannya yang tidak mau ikut menuntaskan kasus yang mengguncang pemerintahan. 

Adhie menyebutkan, GIB meminta presiden untuk segera mengganti kabinet denga orang yang berkompeten untuk memperjuangankan nasib dan kesejahteraan rakyat. Presiden sebagai penegak hukum juga harus memberikan kepastian hukum. 

"Kasus Polri dan KPK tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan. GIB meminta presiden jangan takut menuai resiko dari para politikus. Presiden bukan penyanyi solo," tegasnya.

Sumber : Republika.co.id 

READ MORE - Jokowi Presiden Solo Karier ?

Mungkinkah Jokowi Pindah ke Koalisi Merah Putih ?


Mungkinkah Jokowi Pindah ke Koalisi Merah Putih - Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra diyakini memiliki tujuan tertentu yamg lebih dari sekadar pembahasan pencak silat. Akademisi dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, pertemuan itu sengaja dilakukan Jokowi untuk mendapatkan dukungan dari Prabowo dan gerbong politiknya.

Hendri mengatakan, sikap Jokowi yang mendekat ke kubu lawan politiknya itu tidak terlepas dari sikap partai pendukung Jokowi yang terus memaksakan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Hendri menengarai, ada dua tokoh dominan dalam partai yang mendesak Jokowi, yakni Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

http://assets.kompas.com/data/photo/2015/01/29/1519002prabowo9780x390.jpg
INDRA AKUNTO/KOMPAS.com Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).

"Jokowi perlu memastikan dukungan Prabowo bila ia mulai bersikap tegas pada rongrongan Megawati dan Paloh. Dukungan ini diperlukan, terutama di parlemen," kata Hendri kepada Kompas.com, Jumat (29/1/2015) siang.

Hendri yakin bahwa sikap yang ditunjukkan Prabowo dan Jokowi seusai pertemuan itu memperlihatkan ada hasil baik di mana Prabowo ikut memberikan dukungan kepada Jokowi. "Prabowo menyambut baik dukungan yang diminta Jokowi dan memberikan kode dengan menganugerahkan Jokowi 'Pendekar Utama'," ucap Hendri.

Dengan kondisi seperti ini, Hendri memprediksi kemungkinan dukungan politik dari parlemen terhadap pemerintah justru akan berbalik. "Bisa jadi Jokowi pindah ke Koalisi Merah Putih," ujarnya.

Hingga kini, Jokowi belum menentukan sikap apakah akan melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri atau membatalkannya. Jokowi memutuskan menunda pelantikan itu setelah Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi ingin menghormati proses hukum yang dilakukan KPK itu.

Meski demikian, partai politik pendukung Jokowi justru menyarankan agar Budi segera dilantik. Namun, tim independen yang dibentuk Jokowi untuk menangani kisruh KPK-Polri sudah merekomendasikan agar Presiden tak melantik Budi.

Sumber : Kompas.com

READ MORE - Mungkinkah Jokowi Pindah ke Koalisi Merah Putih ?

Sebetulnya Jokowi Sudah Tahu Tentang Budi Gunawan Dari Awal


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Kapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.

Proses penyelidikan terhadap kasus yang membelit Budi Gunawan sudah dilakukan KPK sejak Juli 2014 atau sebelum pemilihan menteri oleh Presiden Jokowi.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pada saat Presiden Jokowi meminta informasi terkait rekam jejak calon-calon menterinya, KPK telah memberi penjelasan bahwa yang bersangkutan masuk dalam kasus yang sedang diselidiki. Bahkan, KPK memberi catatan merah untuk mantan ajudan Megawati tersebut.

"Pada saat itu (pengajuan calon menteri), KPK sedang menangani kasusnya, jadi sejak jauh sebelumnya kita sudah memberi tahu bahwa yang bersangkutan punya catatan merah," katanya di gedung KPK, Selasa (13/1).

http://2.bp.blogspot.com/-DfFn3DanApU/UZOn9FBvbQI/AAAAAAAAAjs/QCevOMenjXQ/s400/jk8.jpg

KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Budi Gunawan tanggal 12 Januari 2015 yang berarti statusnya menjadi tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik, jaksa dan pimpinan KPK melakukan gelar perkara atau ekspos terhadap kasus yang diselidiki sejak Juli 2014 tersebut.

Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat ia menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri Periode 2003-2006 di Mabes Polri.

Budi Gunawan disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2, pasal 12 atau 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber : Republika.co.id

READ MORE - Sebetulnya Jokowi Sudah Tahu Tentang Budi Gunawan Dari Awal

Kebijakan Jokowi kerap bertentangan dengan rakyat kecil


Kisruh yang belakangan terjadi di pemerintahan, dinilai sebagai momentum tepat untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus PDIP, Effendi Simbolon mengatakan, program kerja dan kebijakan Jokowi tidak sesuai dengan visi misi partainya. Sebab, kebijakan Jokowi kerap bertentangan dengan rakyat kecil.


Politikus PDIP, Effendi Simbolon - (foto: inilahcom)

"Siapapun yang mau menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang. Karena celahnya banyak sekali," tegas Effendi, dalam sebuah diskusi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Untuk itu, kata Effendi, peluang untuk menjatuhkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup besar. Menurutnya, peristiwa pergantian pemerintahan seperti Gusdur ke Megawati bisa terjadi.

"Peluang untuk menjatuhkan Jokowi besar sekali. Karena zaman Gusdur ke Megawati bisa saja terjadi. Kurang hebat apa Gusdur saat itu, tapi bisa lengser," kata Effendi.

"Jangan-jangan kita nanti kita tidak bisa duduk seperti ini lagi untuk bicara pemerintahan Jokowi, jangan-jangan kita bicara presiden baru," tegasnya. [ind]

Sumber : inilah.com

READ MORE - Kebijakan Jokowi kerap bertentangan dengan rakyat kecil
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...