Pemilihan Presiden Bukanlah Hal Yang Main - Main - Sudah hampir 10 tahun negeri ini dipimpin oleh presiden SBY. Hasilnya apa? Seperti yang kita lihat sekarang, sulit bagi kita untuk mengatakan presiden kita ini berhasil. Bahkan, satu hal yang paling menonjol dari SBY justru nampak sebagai sosok yang indolent (lamban). Selalu lambat dalam bergerak dan yang ada hanyalah politik “akan”. Akan ini, akan itu, realisasinya nol besar. Lantas, apakah kita mesti mengulang kembali kegagalan memilih presiden di tahun 2004 nanti? Tentu tidak.
Kalau kita cermati, hal yang juga menonjol dalam diri presiden SBY adalah bagaimana politik pencitraan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan diri dan pemerintahannya. Gaya bertutur yang pelan, bergaya dengan lagak sopan dan begitu terkesan hati-hati dalam mengambil keputusan menjadi cirri khasnya. Dan, sebenarnya, kalau kita pikir lebih jernih, media juga turut punya peran dalam menghantarkan sosok ini menjadi presiden dalam dua periode. Entah itu murni dalam bentuk pemberitaan, maupun iklan-iklan berbayar untuk mencitrakan sang tokoh menjadi baik di mata masyarakat.
Menuju pemilihan presiden 2014 Ketua MPR Taufik Keimas pernah ( Detikcom, Senin, 28/01/2013 00:00 WIB) melontarkan pernyataan yang menarik. Dia menilai, media massa memiliki peran penting dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. Khusus untuk pilpres, publik melalui media mendapat informasi utuh mengenai bakal calon presiden. Karena itu, Taufiq berharap media aktif memberitakan kualitas dan rekam jejak calon presiden agar dapat menjadi masukan bagi pemilih nantinya.
Apa yang dilontarkan Taufik Keimas saya kira perlu mendapatkan apresiasi dan perlu mendapatkan perhatian untuk diskusi lanjutan. Benar, kita (publik) perlu mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kualitas calon presiden kita. Pertanyaannya kemudian, apakah media kita akan secara jujur melakukan pemberitaan calon presiden nantinya? Termasuk fair dan adil dalam menyoroti masing-masing kandidat.
Berharap kepada media, kita memang cukup waswas. Terutama kalau kita bicara mengenai media televisi yang kerap digunakan para calon presiden untuk berkampanye dan melakukan pencitraan. Kita tahu betul, bagaimana industri televisi kita dikuasi oleh tokoh-tokoh partai yang punya ambisi menjadi presiden. Semisal TV One dengan Aburizal Bakrie sebagai pemiliknya, atau Metro TV dengan Surya Paloh sebagai rajanya. Dengan dasar atau alasan ini saja, kita menjadi sangsi, apakah media benar-benar akan memberikan gambaran yang utuh bagi para calon presiden nantinya. Atau malah media itulah yang ditunggangi sebagai jembatan melakukan politik pencitraan bagi sang tokoh yang juga pemilik media untuk menduduki singgasana kepresidenan. Inilah kondisi yang mengkhawatirkan kita.
Dalam ranah pemerintahan, kita memang punya yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sejauh ini, lembaga inilah yang cukup punya wewenang untuk melakukan pengaturan dalam soal frekuensi, termasuk dalam konteks apa yang kita bicarakan sekarang, mengatur bagaimana tokoh-tokoh yang yang menjadi kandidat calon presiden tersebut tidak seenaknya menggunakan medianya untuk kepentingan pribadi karena frekuensi adalah ranah publik yang tentunya mesti digunakan untuk sebaik-baik kemanfaatan publik. Kita belum mendengar dengan detail bagaimana aturan main misalnya dalam soal kampanye calon presiden tersebut. Saya kira, yang demikian perlu secepatnya dijelaskan oleh KPI kepada publik.
Kenapa? Sebab pemilihan presiden bukan hal main-main. Kita tak boleh lagi “kecolongan” dengan munculnya presiden seperti yang kita saksikan sekarang. Media khususnya televisi, perlu kita dorong terus menerus untuk pro aktif memunculkan calon-calon presiden yang bisa diandalkan, calon-calon alternatif. Terutama yang punya visi-misi jelas dalam soal menyejahterakan rakyat. APBN di tahun 2014 mencapai 2.000 triliun. Tentu, dana yang sebesar ini, amat sangat mengkhawatirkan kalau misalnya kita serahkan kepada pengelolaan dari presiden yang korup, atau yang terlalu lamban. Terkait dengan masalah besar ini, kita tunggu bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bergerak. Sambil publik terus perlu menyalakan akal sehat serta menajamkan kekritisan pada media, khususnya televisi (Yons Achmad/Pemerhati media)
suber : kanetmedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar