Buzzer Bayaran Adalah Pasukan Tanpa Ideologi

Di masa pemilu presiden, orang menjadi gila setelah pencoblosan selesai dan pemenang diumumkan. Tiga tahun berlalu, fragmentasi pendukung tak kunjung kembali ke titik netral. Kicauan pembenci dan pemuja Jokowi, baik yang berpikir menggunakan otak maupun dengan dengkul bersliweran setiap hari di media sosial. Beruntunglah mereka yang masih memiliki akal sehat untuk menikmati perpecahan ini dan melanjutkan hidup.

Situasi serupa, terulang di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Di ajang ini, orang sudah menjadi gila jauh sebelum pertarungan dimulai. Caci maki dan tuduhan bersemburan sejak jauh-jauh hari dari pendukung maupun penghujat Pak Gubernur di media sosial. Aneka profesi tiba-tiba menjadi ahli di bidang tata kota hanya karena mendukung calon inkumben, Basuki Thajaja Purnama alias Ahok atau sebaliknya.

Seorang aktivis liberal bahkan menuding seseorang lainnya sebagai 'penjual kemiskinan' karena mengadvokasi masyarakat masyarakat korban gusuran. Para pendukung calon inkumben punya energi melimpah untuk menggebuk siapa saja yang menyenggol Pak Gubernur. Rachel Maryam salah satu korbannya. Foto semasa menjadi artis, yang sudah tak relevan dengan jabatannya sebagai anggota DPR diumbar ke publik.

Siapa yang paling militan? Tentu saja kubu yang berkuasa. Sejak awal mereka disokong pesohor Twitter yang mempunyai puluhan sampai ratusan ribu pengikut. Kelompok ini beririsan dengan kubu pendukung Jokowi di pemilu presiden. Narasi yang mereka bangun adalah para pesohor alias selebtweet ini bergerak murni karena gerakan moral tanpa bayaran.

Saya bertanya-tanya apa yang membuat orang-orang ini sedemikian berenergi mendukung calon gubernur? Benarkah hanya aspirasi murni bermodal ketulusan dari lubuk hati yang terdalam? Sulit membayangkan orang-orang ini bergerak secara tulus dan sukarela mengingat mereka juga mulai berekpansi ke Jawa Barat. Lingkarannya masih orang yang itu-itu saja. Apalagi yang bisa menjelaskan spirit ini kecuali ada kepentingan yang menguntungkan kelompok atau diri mereka sendiri?

Narasi inilah yang dibangun lewat Teman Ahok. Ada kelompok anak-anak muda yang khawatir Ahok tak bisa maju lalu membentuk gerakan mengumpulkan KTP. Awalnya kita dibuai, betapa adiluhurnya gerakan ini. Teman Ahok berawal dari kesadaran personal lalu viral menjadi kesadaran kelompok. Mereka adalah relawan, bergerak tanpa bayaran sama sekali. Begitulah narasi yang ingin mereka bangun.

Belakangan kita tahu, seperti ditulis Majalah Tempo, kelompok ini didesain oleh konsultan politik dengan modal yang lumayan besar. Ini adalah mesin yang diinjeksi modal sehingga bergerak menjadi besar, konon berhasil mengumpulkan sejuta KTP, walaupun tak pernah diverifikasi kesahihannya. Saya memahami mengapa belakangan aktivis Teman Ahok dan lingkaran dekatnya marah dengan Tempo. Sebab, narasi yang ingin mereka bangun akhirnya porak poranda.

Pola yang dibangun oleh buzzer ini nyaris sama yakni menghancurkan instrumen penting demokrasi lalu memunculkan satu tokoh yang dianggap hero. Konkretnya, mereka bakal membunuh karakter lawan politik sedemikian rupa. Mereka menggebuk DPRD DKI Jakarta sebagai begal anggaran, membangun opini bahwa semua DPRD adalah maling dan yang bersih hanya calon yang mereka dukung. DPRD, yang memang payah dalam soal korupsi, akhirnya menjadi bulan-bulanan publik.

Musuh kedua mereka adalah partai politik. Sejak awal mereka membangun jarak dengan partai politik. Lihat saja pernyataan awal kelompok buzzer ini terhadap partai politik. Partai politik dicap korup, pemeras dan sumber segala kebusukan republik. Kelompok ini pula yang paling gemar membully Setya Novanto ketika kasus Papa Minta Saham. Meskipun kita tahu Ahok memilih jalan dan siapa yang menjadi sponsor dalam pemilihan gubernur kali ini.

Pola mereka berikutnya menggebuk media massa yang kerap melancarkan kritik dan lawan politik. Tempo sudah menjadi korban. Media online lain pernah juga digebuk meskipun tidak semassif risak terhadap Tempo. Mereka juga nyinyir dengan tokoh yang bisa dianggap sebanding dengan penantang Ahok. Anies Baswedan sudah kena semprit, meskipun menjadi calon gubernur saja belum. Risma juga pernah. Ridwan Kamil yang tak maju di Jakarta juga disikut entah karena apa. 

Siapa pasukan terdepan mereka? Tentu saja pasukan di Twitter, yang mengklaim tak pernah dibayar. Sulit membayangkan di akal sehat saya, seseorang hidup di Jakarta, ngetweet sepanjang pagi hingga malam, menggebuk siapapun tanpa ada unsur kepentinyan lain. Tentu ada yang bergerak sukarela. Tapi lebih banyak mana yang bergerak karena komando dan strategi yang didesain matang?

Buat saya, buzzer bayaran adalah pasukan tanpa ideologi yang berpotensi merusak demokrasi. Ada buzzer yang dulu jadi pendukung calon A di pilkada DKI 2012, kini menjadi pendukung Ahok kelas wahid. Target mereka adalah membunuh karakter pilar demokrasi seperti partai politik dan media massa, lalu berusaha memonopoli kebenaran. Dari situlah mereka mengeruk keuntungan finansial.

Pasukan buzzer ini hanya melekat pada tokoh, bukan pada ideologi. Ketika si calon memilih jalur independen mereka menepuk dada sembari mencaci partai politik. Ketika calon memilih jalur partai, mereka kembali bersorak sorai memuji partai politik karena dianggap memilih tokoh yang tepat. Lalu, di manakah letak sebuah prinsip jika mencla-mencle dimaklumi? Integritas tak lagi penting selama sang calon mencapai tujuan, bagaimana pun caranya.

Mereka tak memiliki pertanggungjawaban moral apapun sehingga layak disebut perusak demokrasi yang sedang kita bangun pelan-pelan. Mereka tak punya pertanggungjawaban apapun terhadap publik. Bandinhkan dengan partai politik memiliki mekanisme reward and punishment lewat pemilu. Jelek mereka bertindak, mereka tak bakal dipilih dalam pemilu. Media massa pun begitu. Ceroboh memberitakan, media bakal ditinggalkan pembaca. 

Lalu, apa pertanggung jawaban orang-orang ini? Sama sekali tak ada. Contoh paling anyar soal buzzer kebakaran hutan. Mereka mengais rezeki di atas penderitaan korban asap. Kalau tak ketahuan, uang masuk kantong sembari berteriak-teriak soal penyelamatan lingkungan. Ketika ketahuan, mereka ramai-ramai mencari pembenaran lalu ketawa-ketiwi. Lihat, apa hukuman mereka? Mereka masih bisa ketawa-ketiwi karena tak memiliki prinsip dan mungkin juga urat malu. Seorang akun Twitter menyebut orang-orang ini sebagai penjual jempol ketengan. Saya kira ini adalah istilah yang tepat.

Mereka gagah berani mengumpan kicauan sehingga berbuah bully pada lawan politik. Mereka bekerja secara berkelompok, mencari target untuk dirisak. Rupanya mental orang-orang ini belum cukup kuat untuk terjun ke politik. Nyali mereka tak sebesar kicauan di Twitter. Ada dua pendukung Ahok yang mengunci akun karena dibully di Twitter. Lha, bagaimana mau memperjuangkan demokrasi kalau dicaci maki saja langsung ngumpet? Apalagi info terakhir, ada seorang pendukung Ahok stres dan down akibat ribut-ribut ini. Alamaaaak....

Jadi kesimpulannya begini, dulu makelar politik bersembunyi dalam ruang senyap-senyap yang tak terjangkau publik. Kini mereka berkeliaran di lini masa, mengais rezeki di atas penderitaan korban. Mereka nyata dan tak lagi punya malu. 

Sudah saatnya partai politik mewaspadai gerombolan dan para makelar politik ini.

READ MORE - Buzzer Bayaran Adalah Pasukan Tanpa Ideologi

Kalah - Menang Capres Harus Menerima Pilihan Suara Rakyat

Kalah - Menang Capres Harus Menerima Pilihan Suara Rakyat - Pemilihan Presiden di Indonesia merupakan sebuah kompetisi untuk memperebutkan kekuasaan Sebagaimana lazimnya sebuah kompetisi, tentunya ada istilah kalah dan menang. Siapa yang menang bolehlah ia senanng, bangga dan bahagia atas usaha dan pengorbanan selama ini, begitu pula yang kalah mungkin boleh saja ia kecewa dan harus berjiwa besar. Namun demikian, keutuhan bangsa dan negara Indonesia tetaplah harus diutamakan daripada kepentingan kelompok dan golongan atau Partai. Dengan begitu akan tercipta sportifitas dalam kompetisi ini. Atau dengan bahasa yang lain, bagi yang menang dalam pemilihan Presiden jangan lantas jumawa sedangkan yang kalah hendaknya juga legowo.

Pemilihan Presiden di Indonesia dianggap menjadi ukuran demokrasi sebab rakyat dapat berpartisipasi langsung menentukan sikapnya terhadap calon Presiden dan wakil Presidennya. Tahun 2014 ini hanya 2 calon yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu calon pertama dengan nomor urut 1 adalah Prabowo Subianto – Hatta Rajasa yang di dukung oleh 7 Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, PBB dan terakhir yang terakhir menyatakan dukungannya adalah Demokrat, adapun calon ke 2 adalah nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kalla yang didukung PDI Perjuangan. Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, walaupun demikian ada juga pengurus partai yang tidak mendukung keputusan partai sehingga tidak mendukung apa yang telah diputuskan partai untuk mendukung salah satu calon.

Kedua calon ini diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengikuti peraturan yang telah disepakati bersama dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh KPU dan kedua pasangan calon ini telah berjanji di hadapan semua orang untuk menggelar pilihan presiden dengan lancar dan damai terlepas nantinya pasti ada yang menang atau kalah berdasarkan hasil penghitungan suara dan diminta semua calon presiden dan pendukungnya agar menjaga kondisi dan situasi aman dalam pelaksanaan pemilu presiden pada 9 Juli 2014 mendatang. Sikap rela menerima kemenangan dan kekalahan diperlukan agar situasi pasca pemungutan suara terjaga serta mereka berjanji untuk menerima apa pun hasil pilihan presiden yang merupakan suara rakyat Artinya, keduanya harus siap kalah dan membuktikan janjinya dan setiap pendukung tidak memicu terjadinya kemarahan .pihak-pihak lain dan tidak membuat kerusuhan serta anarkis. Sebagaimana apa yang disampaikan Panglima TNI, Jendral Moeldoko dalam siaran pers menegaskan bahwa setiap kecurangan akan ditindak tegas oleh pihak berwenang. "Apabila nantinya ditemukan kecurangan, TNI akan menangkap dan menyerahkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, Bawaslu maupun pihak yang berwenang lainnya. TNI akan ikut berperan aktif, sehingga kehadirannya membawa manfaat bagi bangsa dan negara tercinta,"

Pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri sudah berlangsung pada 4 sampai 6 Juli 2014. Di masing-masing negara, pemungutan suaranya berbeda. Mereka menentukan satu hari dari tanggal yang ditentukan. Sementara di dalam negeri pemungutan suara jatuh pada 9 Juli 2014, adapun penghitungan suara dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 9 Juli 2014.

Para Calon Presiden dan tim pendukungnya diharapkan tidak usah mencari-cari alasan yang tidak rasional untuk mendelegitimasi hasil pemilu 2014 ini sebab mendelegitimasi hasil pemilu bisa menimbulkan implikasi sosial ekonomi politik yang sangat dahsyat. Di samping itu bangsa ini sudah banyak mengorbankan triliunan rupiah untuk membiayai pesta rakyat lima tahunan ini. Mendelegitimasi hasil pemilu berarti sama halnya dengan meminta KPU untuk menggelar pemilu ulang, yang berarti pula memaksa bangsa ini mengeluarkan uang yang sangat besar lagi untuk membiayainya apalagi Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan pemilu presiden (pilpres) satu putaran membuat kedua pasangan capres-cawapres tidak memiliki kesempatan kedua. Dengan itu, Komisi Pemilihan Umuum (KPU) menilai, potensi adanya kubu yang tidak menerima hasil pilpres meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyelenggara pemilu meminta kedua pasangan capres-cawapres membuktikan janjinya untuk siap kalah.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan dan anarkis Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi terkait persiapan pengamanan pemilihan umum presiden 9 Juli 2014 mendatang. Dalam instruksi itu presiden ingin pra dan pasca pemilu berlangsung damai, hal tersebut disampaikan rapat koordinasi pengamanan pemilu dengan jajaran TNI, Polri, Kemenkopolhukam, dan Kementerian Pertahanan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/7).

di antaranya agar jajaran Polri dan TNI tidak menganggap ringan situasi, tidak under estimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang akan terjadi. Bahwa situasinya aman terkendali dan negara siap dibantu Polri dibantu siap mengatasi keamanan dalam negeri serta tetap melakukan operasi pengamanan dengan mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum berkaitan dengan pilpres ini. Misalnya aksi-aksi kekerasan, perusakan pembakaran yang mungkin bisa terjadi dari siapa pun yang dilakukan oleh pihak mana pun.dan selain itu harus bersikap adil dan netral dengan tidak memberikan toleransi terhadap perilaku seperti itu,. Terutama kejahatan seperti politik uang, intimidasi atau paksaan uang terhadap penduduk serta berkoordinasi koordinasi dengan jajaran KPU, jajaran Bawaslu pusat dan daerah, jajaran pemerintah dan daerah, pers dan media massa yang juga akan menyiarkan semua kegiatan pemilihan presiden tahun 2014 ini.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pemilihan presiden yang bisa memberikan kontribusi bagi sistem politik yang demokratis, dan efektif adalah sistem proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), yang matang mengenai sistem pemilu proporsional dan pemahaman yang luas dari rakyat dan pemerintah tentang pemilihan presiden yang dapat dilaksanakan aman tenteram, jujur dan adil.

Sumber : voa-islam.com

READ MORE - Kalah - Menang Capres Harus Menerima Pilihan Suara Rakyat

Inilah Fatwa Lengkap Ribath Darusshohihain dan Pembina PP. Al-Anwar

FATWA PENGASUH RIBATH DARUSSHOHIHAIN DAN PEMBINA PP AL-ANWAR

Tentang

PEMILIHAN PRESIDEN 9 JULI 2014 

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا [المائدة : 57]

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi ejekan dan permainan. (QS. Al-Maa-idah: 57)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. [رواه مسلم]

Dari Abu Dzarr RA, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: Wahai Abu Dzarr, engkau itu orang yang lemah, kepemimpinan itu amanat Allah yang kelak di hari Kiamat membawa kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan pantas dan menunaikan dengan baik. (HR. Muslim)

Bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban umat sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dalam arti yang seluas-luasnya.

Bahwa umat Islam harus memilih pemimpin negara yang nyata-nyata berkomitmen untuk menjaga kewibawaan dan kemurnian agama, serta berkhidmat untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi umat Islam.

Bahwa umat Islam dilarang memilih pemimpin yang berkarakter mudah dipengaruhi oleh lingkungannya yang cenderung memusuhi, mengabaikan aspirasi, serta memojokkan upaya umat dalam memperjuangkan nilai-nilai moral dan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa dalam konteks keummatan dengan tidak menafikan kelemahan yang ada pada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, maka pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi sebagaimana yang ditampakkan oleh pernyataan, sikap politik serta manuver-manuver yang dibangun oleh institusi maupun tokoh-tokoh dukungannya. Seperti dalam hal gigihnya mereka memperjuangkan pencabutan Ketetapan MPRS No. XXV tahun 1966 mengenai larangan faham komunisme. Keinginan untuk menolak lahirnya Perda Syari’at Islam. Keberpihakan pada faham-faham sesat seperti Ahmadiyah, Syi’ah dan Islam Liberal. Keinginan untuk menghapus kolom agama pada KTP. Pengawasan Khatib Jum’at di Masjid. Menolak pemblokiran Situs Porno. Berupaya mencabut SPB Dua Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Semua rencana, keinginan dan kecenderungan politik tersebut meresahkan dan mengancam eksistensi umat Isalm serta berpotensi menciptakan iklim sentimen keagamaan yang dapat bermuara pada konflik horizontal.

Maka hukum memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Golput itu HARAM. Karena membantu bertambah maraknya kemaksiatan dan besarnya kekufuran-kekufuran yang bisa mengakibatkan bertambahnya malapetaka dan bencana di Tanah Air, dan untuk menghindari segala kemadlaratan tersebut maka umat Islam secara dlorurot harus memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya sambil bertawakkal kepada Allah SWT dan berdo’a agar keduanya mampu menjalankan amanat umat Islam dengan sebaik-baiknya.

Demikian fatwa dari kami sebagai rasa tanggung jawab kepada Allah SWT, Rasulullah SAW dan segenap umat Islam untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Ini semua kami lakukan semata-mata demi mendapatkan maghfiroh, rahmat dan ridlo Allah SWT bukan tujuan duniawi. Semoga Allah SWT memberi kita pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, syukur-syukur bisa mengamalkan dan mengikuti pesan, nasehat dan do’a Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi al-Maliki melalui suratnya. Amin 

Sarang, 6 Ramadlan 1435 H

4   J u l i     2014 M

Pengasuh Ribath Darusshohihain dan Pembina PP. Al-Anwar

READ MORE - Inilah Fatwa Lengkap Ribath Darusshohihain dan Pembina PP. Al-Anwar

Akhirnya Rekayasa Popularitas Elektabilitas Palsu Jokowi Terbongkar

Akhirnya Rekayasa Popularitas Elektabilitas Palsu Jokowi Terbongkar - Demi mendorong popularitas Gubernur DKI Jakarta sampai ke titik tertinggi, segala cara dilakukan oleh Stanley Bernard "Stan" Greenberg, konsultan politik, pollster, ahli strategi pemenangan pemilu-pilpres nomor wahid di dunia, yang ternyata terbukti selama ini bertindak sebagai "sutradara atau otak" di balik rekayasa pencitraan dan melambungnya popularitas Jokowi selama dua tahun terakhir.

Dengan berdalih menampilkan hasil penelitiannya, Stan Greenberg, Ketua Korps Demokrat Amerika Serikat (AS), sahabat karib konglomerat Indonesia James Riady, yang keduanya juga adalah anggota elite Arkansas Connection, sebuah organisasi yang sangat berpengaruh di AS, berusaha menipu publik Indonesia dengan mempromosikan Jokowi berkedok hasil penelitian lembaga penelitiannya.

Rekayasa Popularitas Elektabilitas Palsu Jokowi Terbongkar

Stan Greenberg mengatakan elektabilitas Jokowi medio September 2013 sebesar 68%, sedangkan PDIP meraih elektabilitas 28%. Greenberg seolah-olah mendapatkan kesimpulan penelitian bahwa alasan responden memilih Jokowi karena Jokowi tokoh yang jujur dan dapat dipercaya.

Menurut lembaga survei dan konsultan politik yang dikendalikan Partai Demokrat AS itu, posisi elektabilitas kedua tertinggi setelah Jokowi adalah Prabowo Subianto (PS) 15% dan Aburizal Bakrie (ARB) 11%. Untuk elektablilitas parpol, setelah PDIP, disusul Partai Golkar 18%, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat yang sama-sama raih 10%.

Prof Dr Iberamsyah, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang mengikuti presentasi tersebut beberapa bulan lalu, mengatakan hasil survei tidak terlalu mengagetkan, karena sudah tercermin dari hasil sejumlah lembaga survei selama ini. Ketika itu, posisi Stan Greenberg belum diketahui publik sebagai konsultan politik dan otak rekayasa popularitas dan elektabilitas palsu untuk Jokowi.

“Presentasi pekan lalu tidak dilaksanakan secara terbuka, karena survei ini merupakan pesanan sebuah lembaga, bukan inisiatif Stan Greenberg,” ujar Iberamsyah pada akhir September 2013 lalu.

Persoalan yang mencuat saat ini adalah keraguan masyarakat luas terhadap seluruh hasil survei, polling atau jajak pendapat, bilamana terkait dengan Jokowi. Runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei yang menilai Jokowi disebabkan oleh fakta bahwa Stan Greenberg sudah diketahui masyarakat luas sebagai dalang dari seluruh rekayasa popularitas dan elektabilitas Jokowi. 

Semua hasil survei, polling, jajak pendapat, dan penilaian terhadap Jokowi adalah palsu belaka (hasil rekayasa) dan diragukan keabsahannya. Masyarakat menilai, pengumuman hasil survei, polling, jajak pendapat dan lain-lain terhadap Jokowi hanyalah merupakan hasil rekayasa (dibuat-buat) untuk menggiring opini dan membentuk persepsi publik seputar kehebatan Jokowi.

Di samping itu, fakta mengenai kinerja Jokowi yang buruk tercermin dari kegagalan Jokowi menyerap anggaran APBD secara maksimal (hanya 55%, terendah dari seluruh provinsi di Indonesia), mandeknya program-program pembangunan daerah, serta ketidakmampuan Jokowi memenuhi janji-janji kampaye yang ia ucapkan pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu. 

Bencana banjir besar di Jakarta dan kemacetan lalu-lintas yang semakin parah menyebabkan penilaian rakyat Jakarta semakin negatif terhadap kinerja Jokowi. Hasilnya, popularitas Jokowi di tengah-tengah masyarakat semakin tenggelam. 

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati melalui tayangan "Mata Najwa" di Metro TV pada Rabu (22/1), menegaskan PDIP tidak akan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden dan meminta Jokowi untuk fokus menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun penuh. | BA/ASN-021

Sumber : asatunews.com

READ MORE - Akhirnya Rekayasa Popularitas Elektabilitas Palsu Jokowi Terbongkar

Setelah Tiga Kali Debat, Sebaiknya Jokowi Mengangkat Bendera Putih Agar Lebih Terhormat

Setelah Tiga Kali Debat, Sebaiknya Jokowi Mengangkat Bendera Putih Agar Lebih Terhormat  - Presiden atau pemimpin tidak bisa lahir secara instan. Presiden atau pemimpin tidak bisa lahir dari sebuah proses rekayasa media. Presiden atau pemimpin tidak bisa hanya dari hasil proses pencitraan. Presiden dan pemimpin harus benar-benar lahir dari sebuah ujian. Ujian dari hari ke hari, minggu, bulan, dan tahun dengan berbagai ujian. Seperti batu be rlian yang digosok, kemudian menjadi berlian. Bukan hasil polesan.

Calon presiden Jokowi bukan lahir dari sebuah proses panjang dari perjuangan seorang pemimpin. Tapi, lebih sebuah proses rekayasa media massa dan media sosial yang memainkan opini. Dengan berbagai cara yang sangat absur dan naif. Jokowi menjadi ‘gelembung’ balon yang naik diatas langit Indonesia secara tiba-tiba. Jokowi belum teruji dengan sebuah ujian yang benar-benar dapat mem bentuk dirinya menjadi pemimpin sejati.

Media massa dan media sosial dengan sengaja membuat rekayasa dengan trik-trik yang dimaikan secara sistematis, termasuk poling dan survei yang seakan sebagai sebuah faktor penentu, bahwa Jokowi layak menjadi presiden dan pemimpin 250 juta rakyat Indonesia. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengaja membuat sebuah rekayasa dan membentuk opini dengan mengangkat tokoh ‘Jokowi’ yang tiba-tiba memenuhi jagad dan langit politik Indonesia, sebagai tokoh yang harus diterima oleh rakyat Indonesia sebagai presiden dan pemimpin.

Tetapi, tiga kali berlangsung debat capres yang diselenggarakan KPU, menjadi ‘ujian’ bagi Jokowi, apakah dia seorang calon presiden dan pemimpin yang layak didukung atau tidak? Tiga kali debat calon presiden antara Prabowo – Jokowi, sudah sangat dengan jelas, memberikan gambaran kepada rakyat tentang kualitas dan kapasitas Jokowi. Memang, Jokowi belum atau tidak layak menjadi presiden dan pemimpin bangsa Indonesia.

Jokowi bukan tidak mampu menyampaikan visi-misinya dengan bahasa tutur secara baik, tetapi mantan walikota Solo itu, juga tidak menguasai dan memahami substanti masalahnya. Sekalipun, sudah dibentuk ‘Tim Ahli’ dari berbagai ahli yang mempersiapkan materi visi-misi, dan materi lainnya, tetapi tetap saja Jokowi tidak mampu mengartikulasikannya, bahkan terkadang nampak gugup, meskipun sudah membaca dan melihat catatan. Ternyata, tidak cukup dihafal materi-materi yang sudah disiapkan oleh ‘Tim Ahli’ yang dipimpin menantu Jenderal Theo Syafi’i , Andi Wijayanto dan Muarar Sirait, dan sejumlah jenderal.

Ini hanyalah menggambarkan memang Jokowi memang faktanya belum siap menjadi presiden dan memimpin bangsa. Kualitasnya, kapasitasnya, kemampuannya, pandangannya, ilmu pengetahuannya, dan Jokowi masih sangat lemah dari segi ‘leadershipnya’, ketika harus berhadapan dengan fihak-fihak yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Jika Jokowi dipaksakan menjadi presiden dan pemimpin, makan akan menghancurkan dirinya sendiri, dan bangsa Indonesia. Jokowi bukanlah seperti ‘Bung Karno’. Itu sudah sangat jelas selama dalam debat capres.

Indonesia bangsa besar, luas wilayahnya tiga daratan Eropa, berpenduduk 250 juta, di tengah-tengah perubahan besar, persaingan global, dan era keterbukaan yang sangat berpotensi akan mengancam eksistensi Indonesia. Sehingga, diperlukan seorang ‘tokoh’ yang akan memimpin Indonesia yang benar-benar mumpuni.

Bukan hanya dengan modal Jokowi yaitu ‘blusukan’ atau berbadan kurus dianggap sebagai ‘jujur’, yang menjadi antitesa dari kondisi Indonesia sekarang sudah sangat korup. Karena, sudah terbukti, kurang dari dua tahun Jokowi menjadi Gubernur, sudah muncul kasus korupsi di DKI Jakarta, pembelian bus Transjakarta, Rp 1,5 triliun.

Jika para pendukung Jokowi, seperti Mega, elite PDIP, konglomerat, para jenderal yang terus memanasi Jokowi, sedikit memiliki ‘commonsense’ (akal sehat), pasti akan memilih jalan elegan dan terhormat, serta bijaksana, yaitu mengangkat ‘bendera putih’ (kalah), sebagai pernyataan kalah. Kemudian, memberikan kesempatan kepada Prabowo-Hatta Rajasa, memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Mumpung masih ada waktu. Jokowi mundur dari pencalonan presiden tidak akan kehilangan muka. Malah menjadi orang yang terhormat. Mendapatkan penghargaan. Sembari melanjutkan tugas sebagai gubernur DKI, yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta. Jokowi tidak memilih ‘mangkir’, dan terus bergelut dengan bathinnya. Ini memang berat. Bagi Jokowi, Mega, elit PDIP, para jenderal, dan konglomerat.

Pilihan ‘mengangkat bendera putih’ menjadi sangat terhormat dan berharga, bagi masa depan Jokowi, Mega, para jenderal, dan konglomerat. Tidak terus memaksakan Jokowi. Karena, hanya akan menghancurkan, dan mereka akan kehilangan masa depan, jika rakyat yang memvonisnya, 9 Juli nanti.

Sumber : Voa-Islam.com

READ MORE - Setelah Tiga Kali Debat, Sebaiknya Jokowi Mengangkat Bendera Putih Agar Lebih Terhormat

Berapa Harga Jas Jokowi Untuk Debat Capres Kemarin?

Berapa Harga Jas Jokowi Untuk Debat Capres Kemarin? - Jargon kesederhanaan yang dilakonkan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dinilai hanya pencitraan dan realitasnya meleset jauh.

Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ziyad Falahi mempertanyakan kesederhanaan yang digembar-gemborkan duet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kubu Jokowi selalu gembar-gemborkan soal baju Jokowi tak lebih dari Rp100 ribu. Saya mau tanya, jas yang buat debat capres kemarin, berapa?," ungkap Ziyad kepada inilah.com, di Jakarta, Kamis (19/06/2014).

Dia menuturkan kesederhanaan yang diampilkan Jokowi hanyalah jargon politik semu. Kenyataannya belum tentu seperti itu. Apalagi terkuak foto Jokowi di media sosial beberapa waktu lalu, sedang menikmati perjalanan di sebuah jet pribadi mewah bersama Anies Baswedan.

"Publik selalu dicekoki kesederhanaan ala Jokowi. Seolah-olah apa adanya. Sayangnya itu blunder karena rakyat semakin cerdas. Ternyata tak seindah warna aslinya," tandas Ziyad.

Bung Karno yang teruji kerakyatannya saja, lanjut Ziyad, mengejawantahkan kesederhaan bukan dari cara berpakaian. Namun dari pola pikir, semangat dan kebijakannya.

"Bung Karno punya selera tinggi dalam hal pakaian. Apalagi untuk acara internasional, pakaian beliau berkelas sekali. Ini penting agar posisi Indonesia tidak diremehkan atau dipandang sebelah mata," tuturnya.

Sementara itu, kalangan santri dan ulama mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati memilih pemimpin. Tokoh yang terbukti ingkar janji, sebaiknya tidak dipilih.

Ketua Kiai Santri Nusantara (Kesatria NU) Marwan Zainuddin mengatakan, pasangan Jokowi-JK seolah-olah menjadi pasangan ideal. Padahal, sejatinya tidak benar.

"Di putaran dua Pilgub DKI 2012, Jokowi mendapatkan dukungan lebih dari 2,4 juta jiwa, termasuk saya. Belum genap satu periode, amanat rakyat dikhianatinya. Apakah kita mau dibohongi Jokowi untuk kedua kalinya," tandas Marwan di Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Rakyat Indonesia, lanjut Marwan, masih teringat akan janji Jokowi yang diucapkan saat jumpa pers di kediaman Megawati pada 20 September 2012.

"Jokowi bilang akan selesaikan tugas sebagai Gubernur DKI sampai tuntas apabila terpilih. Nyatanya rakyat dibohongi," kata Marwan.

Dia mengemukakan, munculnya pandangan publik yang menilai Jokowi haus kekuasaan tidak bisa disalahkan. Terlihat sejak Jokowi menjadi Wali Kota Solo untuk kedua kalinya, tidak sampai tuntas. "Proyek mobil Esemka apa khabarnya? Jokowi yang mempopulerkan, Jokowi pula yang menenggelamkan," tutur dia.

Berangkat dari karakter Jokowi yang tidak amanah, Marwan bersama sejumlah santri dan ulama, membentuk Kesatria NU yang mendukung Prabowo-Hatta.

"Apakah masalah krusial di Jakarta, sudah terselesaikan. Masalah Transjakarta berkarat, MRT, taman kota, banjir, kemacetan dan lain-lain. Saya harap masyarakat tidak mudah terbuai pencitraan," pungkas Marwan.[yeh]

Sumber : inilah.com

READ MORE - Berapa Harga Jas Jokowi Untuk Debat Capres Kemarin?

Aktivis Mahasiswa UGM ini Dulunya Adalah Pengagum Prabowo

Aktivis Mahasiswa UGM ini Dulunya Adalah Pengagum Prabowo - Boleh saja seorang Anies Baswedan sebagai keturunan pejuang. Titelnya segepok, termasuk doktor dari sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat. Ternyata begitu tampil sebagai politisi kelihatan betapa konyolnya dia. Betapa tidak?
Dulu ketika tampil sebagai calon presiden di konvensi Partai Demokrat, Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menyerang Jokowi, calon presiden dari koalisi PDIP. Anies mengecam blusukan yang jadi isu andalan Jokowi. ‘’Saya tak mau pencitraan dengan blusukan. Saya memang akan datang dan mendengarkan rakyat,’’ kata Anis (lihat Inilah.com, 19 Desember 2013).

Sekarang dia berbalik jadi ‘’pemuja’’ Jokowi. Dengan ngotot dia membantah pernah mengejek blusukan Jokowi. Belum cukup, Anies malah secara berlebihan mengampanyekan Jokowi seolah seorang Muslim yang taat. Ini yang fatal. Tak perlu ia sekolah jauh ke Amerika kalau hanya mau jadi ‘’juru bual’’ Jokowi yang bekas pedagang mebel dari Solo. Pasti lebih banyak lagi orang kecewa pada sikap Anies, begitu tahu dia adalah cucu kandung A.R.Baswedan, tokoh Partai Masyumi yang terkenal itu.

Anis Baswedan
Aktivis mahasiswa UGM ini dulu adalah pengagum Prabowo. Dia gagal menjadi Capres Partai Demokrat, lalu jadi pendukung Jokowi

Anies bilang bahwa Jokowi ternyata bisa menjadi imam shalat berjamaah. "Nggak usah ngomong, orang lihat Jokowi jadi imam shalat. Dengar dia baca doa, baca iftitah itu lancar kok. Malah yang nuduh itu yang saya ragu bisa baca iftitah sebagus Jokowi," kata Anies.

Nah, di sinilah masalah Anies. Mungkin karena terlalu lama tinggal di Amerika dia lupa kalau membaca doa iftitah dalam shalat dilakukan dengan berbisik sehingga nyaris tak terdengar. ‘’Dalam shalat apa pun,’’ kata Ridwan Saidi, budayawan yang bekas tokoh PPP itu, ‘’Iftitah dibaca sir, nyaris tanpa suara.’’ Jadi kalau Anies Baswedan tak berbohong bahwa benar dia mendengar Jokowi membaca doa iftitah, kata Ridwan, ‘’berarti Anies tempelkan telinganya di ketiak Jokowi.’’

Selain mengeluarkan pernyataan ‘’menjilat-jilat’’ Jokowi, Anies pun menyerang Prabowo Subianto dengan mengejeknya sekian lama menghambur-hamburkan uang mengiklankan diri di televisi. Dia lupa bahwa Prabowo bukan pejabat yang hidup dari gaji pemerintah. Prabowo memeras keringat sendiri sebagai pengusaha.

Oleh karena itu dia tentu bebas mau gunakan duitnya untuk apa saja selagi patut dan tak melanggar hukum. Mengapa Anies dengan nyinyir mau mengatur Prabowo menggunakan duitnya sendiri? Mengapa Prabowo harus minta izin Anies untuk membelanjakan hasil keringatnya sendiri?

Anies tak mempersoalkan Jokowi yang sejak 2012 sudah sibuk menggalang wartawan antara lain melalui kelompok sosial media Jasmev, untuk membangun pencitraan demi pencitraan sehingga di mata publik dia menjelma menjadi seorang pejabat sederhana yang merakyat, yang jujur dan anti-korupsi, dan sejumlah bla, bla, bla lainnya.

Anies Sebagai Tokoh Antikorupsi

Ternyata sewaktu menjadi Walikota Solo saja dia sudah terlibat macam-macam. Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, ada laporan keterlibatan Jokowi dalam menjual lahan Pemda kepada PT Sritex, perusahaan tekstil dan pakaian jadi terkenal di Solo. Ada lagi laporan keterlibatan Sang Walikota Solo itu dalam masalah anggaran pendidikan puluhan juta rupiah.

Sayang KPK tak pernah sekali pun memanggil Jokowi untuk laporan-laporan itu. Kuat dugaan ada pejabat KPK yang berusaha memanfaatkan kasus itu untuk ‘’dibarterkan’’ dengan kesempatan menjadi ‘’calon presiden’’ dari Jokowi. Yang pasti, Ketua KPK Abraham Samad memang kelihatan amat bersemangat menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Nama Samad baru menghilang setelah Megawati menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden untuk Jokowi.

Demikian pula Kejaksaan Agung RI yang sekarang sedang memeriksa korupsi pengadaan 600-an bus kota Transjakarta senilai Rp 1,5 trilyun. Kasus impor bus dari China ini menyangkut soal penggelembungan harga. Setidaknya 2 pejabat rendahan yang terlibat telah ditahan. Lalu, Udar Pristono, bekas Kepala Dinas Perhubungan Jakarta telah dinyatakan sebagai tersangka beserta 2 stafnya. Maka sekarang publik mempertanyakan keterlibatan dan tanggung jawab Gubernur Jokowi (sebagai atasan langsung Udar Pristono) dalam korupsi bernilai trilyunan rupiah ini. Sorotan keterlibatan Sang Gubernur terutama karena peran dominan Michael Bimo Putranto dalam impor bus China ini.

Bimo, teman Jokowi sesama pedagang mebel dulu di Solo. Kini Bimo merupakan salah seorang Wakil Ketua DPD PDI Jawa Tengah, selain menjadi ‘’orang penting’’ yang disegani para staf di lingkungan Pemda DKI Jakarta, selaku teman dekat gubernur.

Dengan berbagai kasus korupsi yang menyenggol Jokowi, memang puja dan puji Anies Baswedan kepadanya menjadi pertanyaan. Soalnya Anies selama ini membangun citra sebagai tokoh anti-korupsi. Ketika KPK dilanda isu korupsi, Anies memimpin komite etik untuk menghukum orang-orang KPK yang terlibat. Lalu mengapa sekarang Anies jadi pendukung Jokowi yang tersenggol beberapa kasus korupsi?

Tampaknya ini masalah politik dan kekuasaan. Anies Baswedan, sebagaimana Dahlan Iskan (pemimpin Group Jawa Pos), adalah para calon presiden peserta konvensi yang diadakan Partai Demokrat.

Ternyata para Capres yang direkrut lewat konvensi itu tak satu pun yang dicalonkan Partai Demokrat menjadi presiden. Alasannya, menurut Presiden SBY, suara yang diperoleh partai itu dalam Pemilu legislatif, tak memadai. Sebagai dua tokoh paling menonjol dalam konvensi itu wajar kalau Anies dan Dahlan menjadi orang yang paling kecewa kepada keputusan itu. Maka tak aneh keduanya kemudian menggabungkan diri sebagai pendukung Capres Jokowi, bukan Capres Prabowo yang mereka anggap teman dekat Presiden SBY.

Paling tidak kalau Jokowi terpilih jadi Presiden, Anies dan Dahlan bisa diangkat menjadi menteri, atau pejabat penting lainnya. Untuk itu semua bisa ditabrak, termasuk menyerang Prabowo, yang di tahun 1990-an pernah sangat dikagumi oleh Anies Baswedan. Sebagai seorang aktivis kampus pada waktu itu berakali-kali Anies harus datang dari Yogyakarta ke Jakarta, hanya untuk mendengarkan Mayor Jenderal Prabowo Subianto, Danjen Kopassus pada waktu itu berbicara. (AN)

Sumber : suara-islam.com 

READ MORE - Aktivis Mahasiswa UGM ini Dulunya Adalah Pengagum Prabowo

Inilah Provinsi Dengan Jumlah Pemilih Terbanyak

Inilah Provinsi Dengan Jumlah Pemilih Terbanyak – Pemilihan Presiden 9 Juli tinggal 34 hari lagi, tim sukses dan pasangan capres-cawapres harus menguasai sejumlah wilayah teritori strategis.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, dari 33 provinsi ada tujuh provinsi strategis yang akan menjadi medan perang dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang ada.

Rully Akbar peneliti LSI menyebutkan, tujuh provinsi tersebut ialah DKI 

• Jakarta, 
• Banten, 
• Jawa Barat, 
• Jawa Timur, 
• Jawa Tengah, 
• Sulawesi Selatan 
• dan Sumatera Utara.

"Populasi pemilih di tujuh provinsi ini mencapai 70 persen dari total pemilih nasional. Mereka yang meraup suara pemilih tertinggi di tujuh provinsi itu akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden," kata Rully dalam diskusi hasil LSI dengan tema Pertarungan Wilayah Strategis

Dan Efek Cawapres, di Rawamangun, Rabu (4/6/2014).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang unggul di lima provinsi jika pemilu dilakukan pada saat survei. Sementara Prabowo-Hatta unggul di dua wilayah provinsi.

"Keunggulan pasangan Jokowi-JK adalah di Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sementara Prabowo Hatta menguasai Banten dan DKI Jakarta," katanya.

Diketahui, dalam survei dilakukan pada awal Mei 2014, dengan total responden 2400 melalui wawancara tatap muka di 33 provinsi dan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2 persen.

Sumber : tribunnews.com

READ MORE - Inilah Provinsi Dengan Jumlah Pemilih Terbanyak

Jokowi Difitnah Karena Tanpa "Dosa"

Jokowi Difitnah Karena Tanpa "Dosa" - Calon wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan banyaknya fitnah yang dialamatkan kepada Joko Widodo (Jokowi) karena calon presiden pasangannya itu susah dicari "dosanya". 

"Orang susah cari dosa sosial Pak Jokowi, kalau dosa pribadi tentu ada," kata Jusuf Kalla saat menghadiri Silaturrahim Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK di Jakarta, Selasa. 

Hadir dalam acara itu petinggi PKB antara lain Ketua Dewan Syuro KH Azis Mansyur, Ketua Umum DPP Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Rusdi Kirana, Rais Syuriyah PBNU KH Masdar F Mas`udi dan A`wan PBNU Ahmad Bagdja, serta ratusan kiai dari berbagai daerah. 

"Karena susah cari dosa sosialnya, maka muncul fitnah. Kan lebih gampang membuat fitnah," katanya. 

Jusuf Kalla menegaskan bahwa ia dan Jokowi mencalonkan diri bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena itu ia meminta para kiai membantu. 

"Tolong bapak-bapak bekerja satu bulan meyakinkan orang, kami akan bekerja lima tahun, insya Allah bapak-bapak akan menikmati kehidupan yang lebih baik," katanya. 

Jokowi yang juga hadir dalam acara itu juga merasa perlu memberikan klarifikasi terhadap kampanye hitam yang menyerangnya, meski sebelumnya Jusuf Kalla dan Ketua DPP PKB Marwan Ja`far telah memberi penjelasan. 

"Saya perlu juga `tabayyun` (klarifikasi)," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan hadirin. 

Ia pun menyinggung beredarnya Tabloid Obor Rakyat yang mendiskreditkan dia yang diedarkan di masjid-masjid dan pesantren di daerah. Menurut Jokowi, apa yang dimuat di tabloid itu sama sekali tidak benar. 

Ia pun menuturkan telah melaporkan fitnah-fitnah yang menyerangnya ke polisi dengan semangat memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. 

"Kalau diam saja nanti dibilang terlalu sabar, tidak tegas. Padahal bagi saya, tegas itu berani mengambil keputusan dan menanggung risikonya. Tegas itu bukan kejam, tetapi terukur," katanya. 

Setelah Jokowi dan Jusuf Kalla meninggalkan tempat pertemuan, acara dilanjutkan dengan pembekalan oleh tim pemenangan Jokowi-JK yang tertutup bagi wartawan. 

Pemilu Presiden yang berlangsung pada 9 Juli 2014 akan diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomor urut 1) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nomor urut 2.(tp)

Sumber : antaranews.com

READ MORE - Jokowi Difitnah Karena Tanpa "Dosa"

Inilah Kekhawatiran Sejumlah Pengusaha AS Jika Prabowo Jadi Presiden

Inilah Kekhawatiran Sejumlah Pengusaha AS Jika Prabowo Jadi Presiden -  Sejumlah pengusaha Amerika Serikat mengaku sempat khawatir jika Prabowo menjadi capres. Ekonom dari Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengungkapkan dirinya pernah diundang makan malam oleh para pengusaha bisnis AS.

Pengusaha-pengusaha tersebut khawatir dengan langkah Prabowo Subianto yang ingin maju sebagai calon presiden yang bisa berimbas pada kelangsungan bisnis mereka di Indonesia.

 

Sejumlah pengusaha AS sempat khawatir jika Prabowo terpilih 

"Perusahaan besar AS khawatir bagaimana dengan bisnis mereka sebab Prabowo tidak ada saingan. Ada yang bilang sambil guyon, kalau saja ada yang bisa menyaingi Prabowo akan lebih bagus," ujar dia di Jakarta, Kamis (29/5).

Kemudian, pada saat itu Taufik menyarankan agar perusahaan-perusahaan AS itu bertanya langsung ke Prabowo. Namun, rupanya Prabowo telah diundang pengusaha-pengusaha Amerika Serikat tersebut dalam jamuan makan malam.

"Prabowo bilang dia sudah diundang dinner. Dia jelaskan akan hormati hak mereka, tapi mereka juga harus adil dan tidak mengambil hak bangsa," jelas dia

Taufik menambahkan Prabowo telah menjelaskan secara konseptual ekonomi kerakyatan dimana pemerintah berpihak terhadap pelaku ekonomi nasional dan membantu mereka yang belum siap bersaing di pasar bebas. 

"Intinya mengarah pada kedaulatan ekonomi dengan acuan pasal 33 dan 34 UUD 1945," pungkas dia.

Sumber: Merdeka.com

READ MORE - Inilah Kekhawatiran Sejumlah Pengusaha AS Jika Prabowo Jadi Presiden

Soal Elektabilitas Jokowi Mulai Kambing hitam Jabatan Gubernur DKI

Soal Elektabilitas Jokowi Mulai Kambing hitam Jabatan Gubernur DKI - Elektabilitas terus merosot, bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo menyalahkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia tidak bisa 'all out'karena terhambat jabatannya itu.

"Saya kan lima hari kerja (Gubernur), cuma dua hari (berkampanye). Sehingga naik turun," ujar Jokowi saat melakukan blusukan ke Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Senin (5/5).

Tetapi Jokowi yakin jika elektabilitasnya akan kembali naik. Terlebih pada tanggal 18 Mei mendatang, politisi PDI Perjuangan ini akan mengambil cuti panjang untuk persiapan pemilihan presiden mendatang.

Joko Widodo (GATRAnews/Adi Wijaya) 

"Mungkin kalau sudah non aktif, akan kelihatan (kembali naik). Kadang-kadang saja naik turun," tukas mantan orang nomor satu di Surkarta ini.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melansir elektabilitas Jokowi terus merosot karena PDI Perjuangan kurang optimal. Kondisi tersebut membuat elektabilitas pesaingnya Prabowo Subianto melesat naik.

“Kalau melihat trennya, Jokowi cenderung melemah dan Prabowo menguat. Dua bulan ke depan Jokowi bisa dikalahkan Prabowo bila salah memilih pasangan dan salah menerapkan strategi kampanye,” ujar peneliti SMRC Sirojudin Abbas.

Menurut Sirojudin, selama lima bulan terakhir elektabilitas Jokowi terus menurun. Sebaliknya Prabowo terus mengalami peningkatan.

"Jokowi di Maret 2014 mencapai 56%, sedangkan Prabowo 27%. Tapi April 2014 Prabowo naik hingga 36%, Jokowi turun jadi 52%. Jadi kalau masih dua bulan lagi Jokowi dan Prabowo bisa sama nanti," tukas Abbas. (*/Zak)

Sumber : gatra.com

READ MORE - Soal Elektabilitas Jokowi Mulai Kambing hitam Jabatan Gubernur DKI

Bagaimana Jika Partai Gerindra dan Golkar Berkoalisi ?

Bagaimana Jika Partai Gerindra dan Golkar Berkoalisi ? - Hubungan Partai Gerindra dan Golkar terlihat makin mesra setelah pertemuan antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. Jika Golkar berkoalisi dengan Gerindra, terdapat kemungkinan terjadi poros baru dalam pemilu Presiden 2014.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio, PKS mengharapkan Gerindra dan Golkar akan berkoalisi. Jika kedua partai tersebut berkoalisi, maka PKS akan bergabung di dalamnya. Ia menuturkan PKS mempunyai sentimen negatif dengan mitra koalisinya di pemerintahan saat ini, terutama dengan Partai Demokrat.

"Saat ini PKS masih tarik ulur dengan Gerindra disebabkan Gerindra masih mempertahankan Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN) yang merupakan besan Presiden SBY untuk menjadi cawapres," ujar Agung dalam keterangannya, Selasa (6/5/2014).

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie asyik menunggang kuda, Senin(5/5/2014). 

"Jika Golkar berkoalisi dengan Gerindra, maka otomatis Hatta harus mundur dari nominasi karena perolehan suara PAN jauh dibawah Golkar," lanjutnya.

Dikatakannya, jika Hatta tetap ingin maju dalam bursa pemilu Presiden 2014, maka PAN harus bergabung dengan poros baru yang digagas Partai Demokrat. Dalam poros tersebut, kata Agung, akan bergabung partai-partai koalisi pemerintahan SBY, minus Golkar dan PKS.

"Dengan kalkulasi ini, akan tercipta tiga poros koalisi. Pertama, PDIP-NasDem-PKB. Kedua, Gerindra-Golkar-PKS. Dan ketiga, Demokrat-PAN-PPP," imbuhnya.

Sumber : tribunnews.com

READ MORE - Bagaimana Jika Partai Gerindra dan Golkar Berkoalisi ?