Tampilkan postingan dengan label Cawapres. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Cawapres. Tampilkan semua postingan

Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi)

Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) - Jika kita menyebut Prabowo Subianto, maka masyarakat akan mengingat karakter tegas. Namun, terkadang ketegasan Prabowo memang terstigmakan menjadi sifat arogan. Sedangkan untuk Jokowi, kita selalu mengenal dia sebagai sosok yang merakyat, sederhana, dan apa adanya.

Lambat laun, kita bisa lihat beberapa perubahan karakter dari para capres. Saya mulai dari Jokowi. Jokowi yang punya “karakter” merakyat memang masih kuat mempertahankan karakter itu. Namun dari pengamatan saya, karakter sederhana dan apa adanya dari Jokowi mulai terdistorsi. Prabowo yang mendapat kesan sangar dan arogan dari beberapa orang, sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi santun dan murah senyum. Dan juga, kesan apa adanya terlihat dari Prabowo.

http://www.mediaprabowo.com/wp-content/uploads/2014/06/Debat-Capres-2014-Prabowo-vs-Jokowi-660x400.jpg

Kita ambil contoh dari saat pengambilan nomor urut Capres-Cawapres 1 Juni lalu, dari kendaraan yang ditumpangi, Pasangan Prabowo-Hatta menaiki Mobil mewah Lexus Putih dengan Atap terbuka untuk melambaikan tangan pada para pendukungnya. Buat saya apa yang ditunjukkan Prabowo lebih apa adanya karena memang biasanya juga beliau memakai mobil untuk pergi ke manapun. Sedangkan Pasangan Jokowi-JK menaiki Bajaj. Apa iya sehari-hari Pak Jokowi menggunakan Bajaj?

Selanjutnya, ketika Prabowo memberi Hormat kepada Megawati, menunjukkan kedewasaan berpolitik di mana dia menghormati lawan politiknya. Lalu dalam debat kandidat, Prabowo lebih rileks dan santai menanggapi pertanyaan dari moderator dan dari Jokowi. Bahkan ketika terdapat kesamaan ide dengan Jokowi, Prabowo membenarkan pandangan Jokowi dan lebih cair.

Bandingkan dengan Jokowi yang terlihat lebih kaku dan tegang. Entah mengapa kesan rileks dan apa adanya dari Jokowi seakan hilang. Mulai dari saat pengambilan nomor urut, lalu saat deklarasi kampanye damai, dan saat debat kandidat. Ada juga yang mengatakan kalau Jokowi sekarang terlihat ambisius dengan keputusannya maju Sebagai Capres.

Terlepas dari apa yang saya sampaikan, silahkan memilih Capres mana yang diyakini masing-masing. Karena memang dalam prinsipnya, pilihan masing-masing orang adalah hak Pribadi. Saya tidak akan mengkampanyekan salah satu Capres, saya hanya menyampaikan apa yang saya amati secara pribadi.

Yang terpenting dari momentum Pemilu ini, jangan sampai kita masyarakat Indonesia larut dalam permusuhan karena perbedaan pilihan. Karena kita adalah saudara satu Bangsa dan Slogan Negara kita berbunyi “Bhineka Tunggal Ika” yang Berarti “Berbeda-Beda Tetapi Tetap Satu”. 
Sumber :  mediaprabowo.com

READ MORE - Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi)

Inilah 8 Perbandingan Elektabilitas Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta

Perbandingan Elektabilitas Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta - Elektabilitas Jokowi-JK Redup, Prabowo-Hatta Melambung - Elektabilitas Pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terus merangkak naik jelang Pemilu presiden (Pilpres) 9 Juli 2014. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Fokus Survei Indonesia (FSI).

Menurut Direktur Eksekutif FSI, Iswan Abdulah, dalam survei yang dilakukannya menunjukkan kalau elektabilitas pasangan yang diusung koalisi merah putih ini berada diatas pasangan Capres-Cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).


"Dalam hasil survei kami untuk mengukur elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden maka tingkat elektabilitas Prabowo-Hatta lebih unggul dari Jokowi-Jusuf Kalla. Prabowo-Hatta mendapatkan angka 45,7 persen dan Jokowi-Jusuf Kalla mendapatkan angka 45,2 persen. Sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 9,1 persen," kata Iswan dalam keterangan yang diterima Okezone, Minggu (8/6/2014).

Iswan menuturkan, melambungnya elektabilitas Prabowo-Hatta lantaran rasa kepercayaan masyarakat kian meningkat ketimbang kepada Jokowi-JK. Selain itu, Prabowo-Hatta unggul karena lebih banyak diterima oleh berbagai elemen masyarakat secara sukarela. Terbukti, dari banyaknya deklarasi dukungan dari berbagai kalangan.

Dari survei yang dilakukan ini, ujar Iswan, diketahui kalau masyarakat menginginkan pemimpin yang memiliki strong leadership disertai ketegasan. Kemudian, ada juga sosok Prabowo-Hatta dalam beberapa kategori jujur dan berintegritas, menjamin rasa aman, berkharisma dan berwibawa serta pintar dan bekerja keras terbilang baik. 

"Dalam penelitian yang kami lakukan terdapat masyarakat ingin pemimpin yang tegas sebesar 28 persen, jujur dan berintegritas 17,5 persen, menjamin rasa aman 12,5 persen, berkharisma dan berwibawa 11,6 persen, pintar dan bekerjakeras 10,4 persen, dan sisanya terbagi dalam kategori lainnya," tandasnya.

Secara rinci, sambung Iswan, perbandingan elektabilitas antara Prabowo dengan Jokowi dalam beberapa kriteria di survei ini, yakni :
  1. Menjamin rasa aman: Prabowo 56 persen, Jokowi 38 persen, sedangkan menjawab tidak tahu 6 persen.
  2. Mempersatukan bangsa: Prabowo 60 persen, sementara Jokowi 33 persen, dan menjawab tidak tahu 7 persen.
  3. Berkharisma dan Berwibawa:Prabowo 58 persen, Jokowi 34 persen, dan menjawab tidak tahu 8 persen
  4. Berani menegakkan keadilan: Prabowo 59 persen, Jokowi 35 persen, menjawab tidak tahu 6 persen.
  5. Empati dan berjiwa sosial: Prabowo 50 persen, Jokowi 42 persen, dan menjawab tidak tahu 8 persen.
  6. Strong Leadership dan tegas: Prabowo 69 persen, Jokowi 25 persen, dan menjawab tidak tahu 6 persen.
  7. Jujur dan berintegritas: Prabowo 68 persen, Jokowi 24 persen, menjawab tidak tahu 8 persen.
  8. Pintar dan bekerja keras: Prabowo 52 persen, Jokowi 41 persen, menjawab tidak tahu 7 persen.
Sementara itu, melihat perbandingan tingkat elektabilitas dan tingkat kepemimpinan antara Cawapres Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla, berikut surveinya :
  1. Menjamin rasa aman: Hatta Rajasa 47 persen, Jusuf Kalla 44 persen, dan menjawab tidak tahu 9 persen.
  2. Mempersatukan bangsa: Hatta Rajasa 51 persen, Jusuf Kalla 42 persen, dan yang menjawab tidak tahu 7 persen.
  3. Berkharisma dan Berwibawa: Hatta Rajasa 53 persen, Jusuf Kalla 41 persen, dan menjawab tidak tahu 6 persen.
  4. Berani menegakkan keadilan: Hatta Rajasa 49 persen, Jusuf Kalla 43 persen, dan menjawab tidak tahu 8 persen.
  5. Empati dan berjiwa sosial: Hatta Rajasa 48 persen, Jusuf Kalla 45 persen, menjawab tidak tahu 7 persen.
  6. Strong Leadership dan tegas: Hatta Rajasa 46 persen, Jusuf Kalla 44 persen, menjawab tidak tahu 10 persen.
  7. Jujur dan berintegritas: Hatta Rajasa 56 persen, Jusuf Kalla 35 persen, dan menjawab tidak tahu 9 persen.
  8. Pintar dan bekerja keras: Hatta Rajasa 50 persen, Jusuf Kalla 42 persen, menjawab tidak tahu 8 persen.
Iswan menambahkan, survei ini dilakukan pada 20-30 Mei 2014, dengan pendekatan deskriptif dan wawancara tatap muka langsung dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling. Jumlah sampel 3256 responden yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Margin error survei ini 1,67 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 person. (ydh)
Sumber : okezone.com

READ MORE - Inilah 8 Perbandingan Elektabilitas Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta

Berita Heboh ...!!! Ternyata dana relawan Jokowi-Kalla Ternyata Dari Timses Jokowi

Berita Heboh ...!!! Ternyata dana relawan Jokowi-Kalla Ternyata Dari Timses Jokowi -  Aksi pengumpulan dana relawan Jokowi-Kalla yang berlangsung sejak hari Senin 9 Mei 2014 di Probolinggo, Jawa Timur dicederai dengan terbongkarnya pembohongan publik yang dilakukan tim sukses Capres dan Cawapres Jokowi-Kalla.

Aksi penggalangan dana yang dilakukan di salah satu jalan di Probolinggo terbongkar setelah beberapa ibu-ibu secara tidak sengaja membeberkan bahwa uang yang mereka berikan ke kotak bukan uang yang berasal dari mereka sendiri, melainkan dari pemberian Ketua Relawan Jokowi-Kalla untuk wilayah Probolinggo, Haris Nasution.


Ibu-ibu tersebut menyangkal jika uang yang mereka masukkan ke kotak adalah uang mereka sendiri.

“Bukan, uangnya dari Pak Iyon (Haris Nasution),” ujar salah satu ibu-ibu, Rabu, (11/6).

Namun saat dikonfirmai mengenai pembohongan publik yang dilakukan timses Jokowi, Haris langsung menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa uang yang diperoleh merupakan uang asli dari warga sendiri.

“Saya nyatakan, saya bantah, tidak ada itu. Uang itu bukan dari saya, tapi memang dari warga sendiri,” kata Haris, Rabu (11/6).

Kejadian serupa juga terjadi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Saat sejumlah warga akan melakukan penyetoran ke rekening Jokowi-Kalla di Bank BRI, Senin (9/6). 

Beberapa orang yang sedang mengantri di bank BRI tersebut sempat mengaku diberi uang oleh panitia pemenangan Jokowi-Kalla. Hal itu diketahui saat beberapa orang dari mereka keceplosan berbicara satu sama lain membicarakan besaran uang yang mereka terima dari panitia tersebut.
Sumber : spektanews.com :

READ MORE - Berita Heboh ...!!! Ternyata dana relawan Jokowi-Kalla Ternyata Dari Timses Jokowi

Mengapa Aa Gym Akhirnya Mendukung Prabowo ?

Mengapa Aa Gym Akhirnya Mendukung Prabowo ? - Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tahid Bandung KH Abdullah Gymnastiar menyambut gembira duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden-wakil presiden yang akan berkompetisi menuju RI-1 dan RI-2 pada pemilihan umum presiden Juli 2014.

"Saya menyambut baik dideklarasikannya pasangan Prabowo-Hatta. Dan, secara pribadi saya mendukung pasangan ini. Mereka adalah orang-orang baik,’’ ujar Aa Gym, sapaan akrab KH Abdullah Gymnastiar di depan sekitar 700 santri mandiri dan para ustadz di Markas Besar Daarut Tauhid Gegerkalong, Kota Bandung, Senin (19/5/14).


Selama ini, Aa Gym mengaku selalu netral, tidak pernah memberikan dukungan secara terbuka kepada para calon presiden-wakil presiden. Namun kali ini, kata Aa Gym, saya mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Lantas Aa Gym menceritakan beberapa alasan mendasar yang mebuat dirinya harus berpihak kepada Prabowo-Hatta.

"Pasangan ini kan mirip dengan Soekarno-Hatta,’’ kata Aa Gym setengah berkelakar mengawali cerita tentang perkenalannya dengan Prabowo.

Menurut Aa Gym dirinya sudah mengenal Prabowo pada tahun 1990-an, saat Prabowo menyandang jabatan Danjen Kopassus. Pada saat itu, ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya.

"Setahu saya, pada waktu itu hanya Prabowo yang terang-terangan membela umat Islam. Ini kenangan luar biasa saya tentang sosok Prabowo yang sulit dilupakan. Ia perwira militer yang tak rela melihat umat Islam dipinggirkan. Karena alasan ini, saya mendukung Prabowo," ujarnya.

Aa Gym menyebutkan bahwa Hatta merupakan pasangan yang cocok untuk mendampingi Prabowo. Kekurangan pemahaman Prabowo terhadap Islam, menurut Aa Gym, bisa dilengkapi oleh Hatta.

‘’Selain itu, Pak Hatta memiliki catatan yang positif selama berkiprah di pemerintahan,’’ ujarnya.

Hal lain yang menjadi alasan Aa Gym mendukung Prabowo-Hatta adalah komposisi koalisi partainya dinilai menarik. Gerindra yang nasionalis, kata Aa Gym, menggandeng PAN, PPP, dan PKS yang ketiganya merupakan partai yang berbasis massa Islam.

"Tetapi ini sikap saya pribadi. Silakan para santri dan ustadz menentukan sikap politik sendiri. Masa iya tidak ikut saya," ujar Aa Gym berseloroh yang disambut tawa para santri dan ustadz Daarut Tauhid.
Sumber : muslimina.blogspot.com

READ MORE - Mengapa Aa Gym Akhirnya Mendukung Prabowo ?

Tentang Potensi dan Kekuatan Jokowi vs Prabowo

Tentang Potensi dan Kekuatan Jokowi vs Prabowo - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi telah menerima pendaftaran dua pasangan Capres-Cawapres yang akan mengikuti pilpres 2014, yakni Jokowi-JK yang diusung oleh gabungan partai PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI, serta Prabowo-Hatta yang diusung oleh koalisi Gerindra, PAN, PPP, Golkar, PKS, dan PBB. 

Sedangkan partai Demokrat (PD) menyatakan netral dalam pilpres sesuai dengan keputusan Rapimnas.  Munculnya dua pasangan kandidat ini diprediksikan akan disertai dengan persaingan yang sangat ketat dalam pemilu satu putaran.  Seluruh sumber daya yang dimiliki oleh kedua pasangan tersebut akan dimobilisasi guna memenangkan kompetisi lima tahunan yang akan segera dijelang pada 9 juli 2014 nanti.

http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/20140128_143737_jokowi-dan-prabowo-subianto.jpg

Situasi politik menunjukan eskalasi yang kian meningkat akibat perang opini yang telah berlangsung meski tahapan kampanye belum secara resmi dimulai.  Walaupun setiap kandidat mungkin akan mengelak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa upaya mobilisasi opini baik yang bersifat negative campaign, black campaign maupun positive campaign telah dilakukan oleh para pendukung secara masif dengan tujuan memperkuat citra posistif masing-masing jagoan yang diusung maupun untuk mendelegitimasi lawan politiknya. Hal itu penting guna mendongkrak elektabilitas masing-masing dalam pilpres kelak.

Potensi Kekuatan

Jika kita komparasikan kedua pasangan capres-cawapres tersebut, masing-masing memiliki potensi yang dapat memberikan insentif dan disinsentif politik bagi upaya mereka memuluskan jalan menuju kursi kekuasaan. Dilihat dari aspek kekuatan, maka di atas kertas Prabowo-Hatta unggul dengan dukungan 6 partai (48,95% suara) dibandingkan Jokowi-JK dengan 5 partai (39,97%). 

Jumlah suara ini tidak hanya penting sebagai modal awal dan pemerintahan yang terbentuk kelak, tetapi juga dapat membangkitkan konfidensi politik serta efek sugesti bagi pemilih. Bagi Prabowo, dukungan empat partai penguasa tentu diharapkan dapat paralel dengan peluang mobilisasi infrastruktur kekuasaan di daerah guna menggalang dukungan pemilih.

Selain infrastruktur partai, latar belakang capres-cawapres akan ikut mempengaruhi.  Posisi Prabowo sebagai satu-satunya kandidat yang berasal dari mantan militer memungkinkan dirinya untuk mendapat simpati dari kalangan militer terutama keluarga mereka yang memiliki hak pilih.  Hal itu setidaknya ditunjukan dengan berkumpulnya sebagian besar para purnawirawan militer dalam kubunya. 

Begitu pula dengan Jokowi yang potensial mendapat dukungan dari keluarga Polri mengingat peranan era pemerintahan Mega yang dianggap berjasa terhadap reformasi Polri. 

Dukungan yang menjadi kekuatan Prabowo juga diperkirakan akan muncul dari kalangan Muhammadiyah, baik karena peranan Amien Rais maupun keberadaan Hatta sebagai Cawapres. Kecil kemungkinan bagi warga Muhammadiyah untuk mendukung Jokowi mengingat klaim dukungan kiai-kiai NU yang dibawa oleh PKB dan JK terhadap Jokowi. 

Memang sejumlah tokoh struktural NU seperti Said Agil Siradj telah menegaskan aspirasi pribadinya untuk mendukung Prabowo, namun hal ini belum dapat dipastikan akan mencerminkan aspirasi umatnya. Karena itulah, wajar jika Prabowo kemudian menarik Mahfud MD sebagai Tim Sukses dengan harapan mendulang suara warga Nahdliyin. 

Telah menjadi rahasia umum bahwa seolah-olah terjadi rivalitas politik antara NU dan Muhammadiyah sehingga sulit untuk bertemu dalam kepentingan politik yang jangka panjang.

Sedangkan pada pilihan isu politik, program politik disertai dengan jargon-jargon yang sangat nasionalistik, heroik dan menunjukan spirit of fighting dapat menjadi magnet bagi pemilih dari kalangan nasionalis dan konservatif yang selama ini dianggap massa loyal dari PDIP. 

Begitu pula dengan aspek personifikasi sebagai pemimpin, kemampuan komunikasi massa dan penguasaan isu-isu krusial bangsa merupakan kualitas individual yang dapat dieksploitasi sebagai instrumen persuasi pemilih kritis yang biasanya mengambil keputusan pada last minute menjelang pilpres.

Berbeda dengan Prabowo, gaya low profile dan rileks Jokowi dapat menjadi alternatif bagi kejenuhan masyarakat terhadap gaya pemimpin yang monoton dan cenderung formalistik.  Personifikasi Jokowi ini menghadirkan suasana baru bagi pemilih dalam menilai kualitas individual para pemimpin.  Meski Jokowi dalam berbagai kesempatan dikritik karena dianggap tidak menguasai masalah dan tidak punya konsep yang jelas, namun sikap low profile dan rileksnya mampu menjadi insentif politik baginya meraih simpati massa.

Potensi Kelemahan

Dalam konteks kelemahan, kekuatan politik pendukung Prabowo merupakan bagian dari kekuasaan sekarang yang dirundung banyak masalah, terutama hukum.  Partai pendukung Prabowo setidaknya mudah untuk diasosiasikan dengan berbagai persoalan pemerintahan sekarang yang menjadi sorotan publik, serta potensial terjerat dalam kasus-kasus hukum yang dapat dieksploitasi sebagai negative maupun black campaign. 

Lihat saja persoalan yang menerpa Surya Darma Ali (PPP) yang segara dijadikan celah untuk mendelegitimasi Prabowo.  Hal ini berbeda dengan komposisi partai pendukung Jokowi yang sebagian besar merupakan partai oposisi dan partai baru, kecuali PKB, sehingga relatif aman dan mudah berkelit dari persoalan-persoalan kelemahan pemerintahan yang dapat dieksploitasi sebagai negative campaign.

Secara individual, Prabowo memiliki handicap berupa isu pelanggaran HAM yang saat ini digunakan sebagai senjata lawan-lawan politiknya menyerang personifikasinya.  Meski persoalan HAM itu telah diklarifikasi dalam berbagai kesempatan, namun opini terlanjut terbentuk dan dieksploitasi sedemikian rupa.  Isu ini bisa saja tidak akan efektif, tetapi akan menjadi sandungan terutama mengingat legitimasi internasional. 

Sedangkan Jokowi akan menghadapi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang dekatnya yang diduga mengambil kesempatan guna meraih keuntungan materil maupun politik dengan cara melanggar hukum.  Hal itu setidaknya terlihat dari isu korupsi dalam Impor Bus dari China yang mulai diolah sebagai opini untuk menyudutkan Jokowi.  Begitupula dengan kapasitas individual Jokowi yang disangsikan banyak orang.  Jika dalam pemaparan visi-misi dan debat publik Jokowi tidak mempersiapkan dengan baik, maka pemilih kritis dapat berpaling sebagaimana pengalaman sikap para pemilih dalam Pilgub Jawa Tengah dalam merespon kualitas individual yang ditunjukan oleh Ganjar Pranowo.

Peluang dan Tantangan

Pengalaman menunjukkan bahwa pilpres memiliki logika yang berbeda dengan pemilu legislatif. Preferensi pemilih cenderung individual dalam memilih tanpa pertimbangan yang kuat tentang afiliasi kepartaian.  Situasi ini tentu menunjukan bahwa jumlah dukungan partai tidak menjadi faktor determinan, kecuali para kandidat itu dapat memastikan mesin partai bekerja dengan efektif menjaga basis suara loyalnya sekaligus penetrasi pada massa mengambang dan undecided voters yang komposisinya siginifikan menentukan kemenangan. 

Tantangan utama Prabowo selain mengclearance isu-isu seputar pelanggaran HAM, ia harus ikut mengcounter masalah-masalah yang sepertinya mulai menimpa partai pendukungnya. Konsolidasi juga akan menjadi isu penting mengingat persoalan klasik dalam model koalisi besar (grand coalition) biasanya persoalan soliditas partai pendukung. 

Banyak pihak mensinyalir bahwa partai Golkar akan mengalami gejolak internal sehingga dukungan Golkar tidak akan solid.  Prabowo juga memiliki tantangan untuk meningkatkan penetrasinya pada struktur masyarakat pemilih dari kelas bawah yang selama ini menjadi basis garapan Jokowi.  Isu-isu Prabowo perlu dikonversi dalam bahasa yang dimengerti oleh orang awam dan kelas bawah sehingga tidak dianggap elitis. 

Memang, bagi kalangan menengah terdidik isu dan gaya Prabowo menjadi ketertarikan sendiri.  Namun struktur pemilih dari kalangan ini bukanlah dominan dalam struktur masyarakat pemilih. Jokowi memiliki peluang besar pada semua level, namun ada persoalan serius terkait bagaimana Jokowi meyakinkan pemilih mengenai efektifitas pemerintahan kedepan dan persoalan stabilitas. 

Hal ini mengingat komposisi kekuasaan pendukung di legislatif yang tidak menguasai kursi mayoritas, sekaligus rumor mengenai lemahnya dukungan dari kalangan militer terhadapnya.  Tantangan lain adalah bagaimana Jokowi bisa mengclearance bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan isu korupsi Bus Impor dan dapat meyakinkan birokrasi bahwa tidak akan ada perubahan yang terlalu drastis dalam manajemen birokrasi. 

Gaya manajemen birokrasi Jokowi yang sebetulnya merupakan langkah maju dianggap persoalan ketika kultur birokrasi lamban merespon perubahan itu.  Inilah yang perlu Jokowi respon sehingga dapat meraih dukungan di kalangan keluarga pegawai negeri sipil.

Sedangkan mengenai faktor Cawapres, akan ada pengaruh namun signifikansinya akan berpusat pada pertarungan figur Capres masing-masing.  JK mungkin akan menjadi alternatif bagi warga Golkar yang kecewa dengan kepemimpinan Ical.  Sedangkan Hatta dapat menjadi alternatif dukungan kalangan Muhammadiyah.  Selain itu, kedua Cawapres tersebut dapat menjadi pendulang suara di kalangan pemilih luar Jawa.
Sumber:tribunnews.com

READ MORE - Tentang Potensi dan Kekuatan Jokowi vs Prabowo

Sekarang Prabowo Diprediksi Menang Satu Putaran

Sekarang Prabowo Diprediksi Menang Satu Putaran - Lembaga Survei & Polling Indonesia (SPIN) melakukan penelitian untuk melihat peluang calon presiden (Capres) yang akan terpilih. Hasilnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi akan memenangkan pilpres dalam satu putaran.

Direktur Eksekutif Survei & Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, dalam keterangan persnya menjelaskan, peluang Prabowo untuk duduk di kursi RI-1 sangat terbuka lebar. Siapapun wakil presiden yang mendampingi mantan Danjen Kopassus tersebut.

Profil Prabowo Subianto
Sekarang Prabowo Diprediksi Menang Satu Putaran

"Siapapun Cawapres pendamping Prabowo Subianto sebagai Capres nanti dalam Pilpres 9 Juli 2014 diprediksi bisa menang satu putaran," kata Igor, Jumat (9/5/2014).

Igor menjelaskan, dalam hasil surveinya tersebut menunjukkan bila Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) akan mendapat persentase tertinggi sebesar 20,1 persen, disusul oleh Prabowo-Aburizal (Prabu) 19,2 persen, Prabowo-Kalla (Prala) 18,3 persen, Prabowo-Mahfud (Pramah) 16,9 persen. Sedangkan Prabowo-Dahlan Iskan (Pradis) 14,5 persen, dan Prabowo-Aher (Praher) 11 persen.

"Pasangan tiga teratas, yakni Prabowo-Hatta (Prahatta), Prabowo-Aburizal (Prabu), dan Prabowo-Kalla (Prala), memenuhi syarat komposisi ideal dari aspek Jawa-Non Jawa, Sipil-Militer, dan presidential threshold," ujarnya.

Igor juga menjelaskan, kejelian memasangkan duet pasangan capres-cawapres akan menjadi penentu pemenangan di Pilpres 9 Juli nanti. Alasannya, orientasi publik atas figur di atas partai politik masih jadi rumus politik pemenangan pilpres saat ini.

Menurutnya, ada tiga alasan kenapa Prabowo dan cawapresnya akan juara di Pilpres nanti. Pertama, perolehan suara Partai Gerindra melonjak drastis 12 persen dibanding hasil pemilu 2009 4,4 persen. PDIP yang pada 2009 mendapat 14 persen suara, sekarang diprediksi mendapat 19 persen suara berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei.

"Perolehan suara Partai Gerindra melonjak mendekati 170 persen, sedangkan PDIP cuma naik 35 persen bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009. Artinya, Prabowo dianggap lebih mampu mendongkrak perolehan suara Gerindra, dibanding efek jokowi terhadap PDIP di Pileg 9 April 2014," katanya.

Sekarang ini lanjut Igor, Jokowi mengalami penurunan elektabilitas, sementara Prabowo merambat naik, dan ARB cenderung stagnan.

Sedangkan alasan kedua kata Igor, salah satu alasan parpol berkoalisi adalah kalkulasi dari kemenangan yang mungkin diraih dari komposisi jitu pasangan Capres-Cawapres yang diusung, efektivitas strategi komunikasi, pilihan isu dan program yang tepat, serta bekerjanya mesin parpol pendukung secara maksimal.

"Prabowo dinilai unggul pada sisi elektabilitas yang terus meningkat, tingginya soliditas partai Gerindra, isu dan program pro-rakyat, serta efektivitas tim komunikasinya," jelasnya.

Untuk alasan ketiga karena menurutnya, semakin luasnya dukungan (deklarasi) terhadap pencapresan mantan Danjen Kopassus itu, mulai dari pengusaha, buruh, mahasiswa, akademisi sampai pengusaha.

"Bahkan ada sejumlah relawan dari kompetitornya yang sekarang beralih menjadi pendukung Prabowo," imbuhnya.

Survei ini dilakukan pascapileg tanggal 15-30 April 2014, melibatkan 1.070 responden berusia 17 tahun ke atas yang tersebar di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling. Margin of error 3 persen disertai tingkat kepercayaan 95 persen. Survei SPIN didanai secara mandiri, dan bukan hasil resmi dari KPU.
Sumber : Tribunnews.com

READ MORE - Sekarang Prabowo Diprediksi Menang Satu Putaran

Lika - Liku Aburizal Bakrie, dari Capres, Cawapres, hingga Tak Jadi Apa-apa...

Lika - Liku Aburizal Bakrie, dari Capres, Cawapres, hingga Tak Jadi Apa-apa... - Jumat, 29 Juni 2012, Rapat Pimpinan Nasional III Partai Golongan Karya resmi dibuka. Berlangsung selama tiga hari di Bogor, Jawa Barat, rapat itu antara lain memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi bakal calon presiden Partai Golkar pada Pemilu Presiden 2014. 

Sejak itu pula, pria yang akrab disapa Ical itu mulai meniti kariernya sebagai seorang bakal calon presiden. Waktu itu, masih ada tenggat waktu dua tahun sebelum pemilu presiden dan belum ada partai lain yang sudah memutuskan kandidat yang akan mereka usung untuk ajang itu. 

Bak gayung bersambut, Aburizal pun langsung tancap gas. Wajah Aburizal mulai muncul di beragam iklan politik, baik media tradisional maupun elektronik. Nama Aburizal pun kemudian dimunculkan sebagai ARB untuk lebih membuatnya akrab di telinga masyarakat. 

http://assets.kompas.com/data/photo/2014/04/06/2141268KampanyePemilu051396793188-preview780x390.jpg
Calon presiden yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menyapa kader dan simpatisannya saat kampanye di GOR Ciracas Jakarta Timur, 18 maret 2014.

Namun, laju Aburizal segera disusul para kompetitornya. Menjelang "garis finis", lawan-lawan kuat semakin terlihat. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang jauh-jauh hari juga mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dari partainya berada selangkah di depan Aburizal.

Joko Widodo dari PDI-P yang paling akhir dideklarasikan bahkan langsung melejit. Hingga 14 Maret 2014, Gubernur DKI Jakarta ini selalu mengelak bila ditanya soal kemungkinan dia menjadi bakal calon presiden dari partainya. 

"Peringkat" bakal capres yang dipuncaki Jokowi, disusul Prabowo, dan baru kemudian Aburizal, nyata terpetakan dalam hasil beragam lembaga survei menjelang Pemilu Legislatif 2014. Kehadiran nama-nama kandidat lain tak menggoyahkan urutan ini.

Meski berada di urutan ketiga dengan rentang suara yang cukup jauh dari Prabowo apalagi Jokowi, saat itu Aburizal terlihat masih optimistis untuk bisa menjadi RI-1. Berbagai goyangan yang dilakukan elite Golkar tidak membuatnya gentar untuk tetap berjuang. 

"Jokowi kalau mau jadi cawapres saya boleh," begitu misalnya kata Aburizal beberapa hari sebelum pemilu legislatif. Namun, semua berbalik ketika pemilu legislatif usai, perolehan suara dan kursi tercatat, dan poros koalisi mulai memperlihatkan bentuk.

Cawapres

Kesulitan menemukan mitra koalisi, Partai Golkar sempat bergoyang dari dalam. Hingga sehari sebelum masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilhan Umum dibuka, partai ini belum juga mendapatkan satu pun teman untuk bersama-sama mengusung Aburizal bersaing menjadi orang nomor satu di republik ini. 

Padahal, PDI-P sudah mendapatkan teman, demikian pula Partai Gerindra. Pilihan yang langsung mengemuka, bila Partai Golkar bergabung dengan dua poros lain itu maka kursi bakal calon presiden harus dilepas. Dua poros lain sudah punya bakal calon presiden sendiri, itu saja alasannya.

Namun, Aburizal bukan tak berusaha. Dia sudah mencoba melakukan komunikasi dengan pimpinan kedua poros itu. Saat bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Aburizal mengatakan sudah ada kecocokan. Saat bertemu Prabowo di Hambalang, Aburizal bahkan menyatakan siap untuk turun posisi menjadi cawapres. 

Aburizal juga sudah mencoba bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk poros ketiga. Partai Demokrat menjadi satu-satunya harapan Aburizal karena saat itu partai berlambang mercy ini juga belum menentukan arah koalisi. 

Meski demikian, semua pertemuan Aburizal baik dengan Prabowo, Megawati, maupun SBY tampak tak berbuah sebagaimana diharapkan. Maka, pada hari pertama masa pendaftaran pasangan calon di KPU, Minggu (18/5/2014), Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional VI untuk menyiasati keadaan dan kondisi yang sulit ini.

Keputusan Rapimnas yang berlangsung di Jakarta Convention Center itu adalah memperluas wewenang Aburizal. Aburizal dipercaya penuh menentukan arah koalisi Golkar.

Aburizal juga diizinkan memiliki posisi yang lebih fleksibel, yakni tetap menjadi capres tetapi juga bisa sebagai cawapres. Tak berbekas penentangan yang sempat muncul ketika Aburizal sebelumnya bermanuver mengincar kursi bakal cawapres.

Tak jadi apa-apa

Seusai Rapimnas, Aburizal yang sudah memegang penuh "nasib" Partai Golkar langsung bergerak cepat. Dia menuju kamarnya di lantai 15 Hotel Sultan yang tak jauh dari JCC. Saat itu, SBY yang juga sedang menggelar rapimnas partainya sedang beristirahat di kamar yang berada satu lantai dengan kamar Aburizal.

Tak jelas apakah ada pertemuan antara Aburizal dan SBY. Namun, di forum sebelah kemudian keluar keputusan partai berlambang mercy itu akan bersikap netral di Pemilu Presiden 2014. Aburizal pun langsung bertolak dari Hotel Sultan ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Aburizal sempat mengecoh para wartawan yang "berjaga" di depan kediaman Megawati, dengan masuk rumah itu lewat pintu samping. Sudah begitu, pertemuan dengan Megawati pun tak menghasilkan kesepakatan apa pun.

Usaha Aburizal masih berlanjut. Selepas dari rumah Megawati, dia ternyata bertandang ke Hambalang, ke kediaman Prabowo, menjelang tengah malam pada hari itu. Politisi Senior Partai Golkar MS Hidayat baru membocorkan informasi tersebut kepada media pada pagi harinya.

Upaya terakhir Aburizal pada malam itu rupanya membuahkan hasil. Meski hasil tersebut jauh dari yang diimpi-impikan olehnya sejak awal. Di acara deklarasi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Rumah Polonia, Jakarta, Senin (19/5/2014) siang, beberapa elite Golkar tiba-tiba datang ke lokasi.

Mewakili Aburizal, mereka turut menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Hatta. "Selaku mandataris rapimnas, ARB telah memberikan pernyataan agar seluruh keluarga besar Partai Golkar memberi dukungan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dalam orasi dukungannya. 

Satu hal yang seketika menjadi fakta, Aburizal tak menjadi bakal calon presiden, tidak juga menjadi bakal calon wakil presiden. Kepastian dukungan Partai Golkar kepada poros Gerindra menempatkan Aburizal tidak jadi apa-apa untuk Pemilu Presiden 2014.

Posisi capres yang diperjuangkan oleh Aburizal selama dua tahun terakhir kandas sudah. Opsi cawapres yang belum lagi seumur jagung tak menemukan tempat. Bisa jadi, hanya posisi menteri yang bakal tersedia untuk Aburizal, itu pun kalau pasangan Prabowo-Hatta menjadi pemenang.

Pertanyaannya, sepadankah upaya dua tahun Aburizal dengan janji kursi menteri, itu pun kalau poros ini yang jadi pemenang? Apalagi, seluruh dunia tahu betul, suara Partai Golkar lebih tinggi daripada yang didapat Partai Gerindra. Sepertinya, goyangan untuk Aburizal dari internal partai masih belum akan hilang....
Sumber : kompas.com

READ MORE - Lika - Liku Aburizal Bakrie, dari Capres, Cawapres, hingga Tak Jadi Apa-apa...

Mengapa Prabowo Harus Pilih Hatta Rajasa Jadi Cawapres ... ???

Mengapa Prabowo Harus Pilih Hatta Rajasa Jadi Cawapres  ... ??? -- Partai Gerindra saat ini cukup terlibat aktif dalam menggalang komunikasi dengan partai-partai lain peserta pemilu 2014 dalam mengajukan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, sebagai calon Presiden.

Banyak pihak yang bertanya-tanya siapakah figur tokoh bangsa ini yang layak dan cocok disandingkan dengan Prabowo Subianto. Dari beberapa nama yang beredar, Nama Ketua DPP PAN yang juga merupakan Menteri Senior pada pemerintahan SBY yaitu Muhammad Hatta Rajasa layak disandingkan dengan Prabowo.

8 Alasan Prabowo Harus Pilih Hatta Jadi Cawapres

Dalam keterangan resminya, ada delapan alasan yang dikemukanan oleh Ade Andriansa, Ketua Presidium Nasional Jaringan Indonesia Prabowo-Hatta (jaringan Indonesia Pro-Hatta), kenapa Prabowo Harus Memilih Hatta Rajasa Sebagai Calon pendampingnya untuk bertarung pada pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli Mendatang

Pertama. Satatmen dari Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat bahwa komunikasi Gerindra dengan PAN sudah cukup intens. hal ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, yang menyatakan ada chemistry atau kedekatan yang terbangun antara bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa

Ke Dua. Hatta Rajasa adalah pemimpin yang sarat akan pengalaman di pemerintahan. semenjak 2001-2014 sudah menempati beberapa post kementerian yang fital, yaitu sebagai Menristek, Menteri Perhubungan, Mensesneg dan terakhir Menko Perekonomian. 

Ke Tiga. Hatta Rajasa adalah pemimpin yang cerdas. Hatta Radjasa diketahui memiliki berbagai pengetahuan. Sebagaimana diketahui Hatta Radjasa adalah seorang insinyur, pengusaha perminyakan, menguasai bidang politik (bergabung dengan PAN).

Ke Empat. Sosok Hatta Radjasa Menjadi Magnet bagi Pemilih PAN. Hasil survei Charta Politika yang disampaikan oleh Yunanto Wijaya menyimpulkan bahwa alasan masyarakat memilih Partai Amanat Nasional (PAN) terutama karena tertarik pada figur ketua umumnya, Hatta Rajasa. ini menandakan bahwa faktor Hatta Effect sangat berpengaruh pada perolehan suara PAN yang cukup signifikan.

Ke Lima. Hatta Rajasa merupakan pemimpin Visioner. Hatta di ketahui sebagai pengagas blue Print pembangunan Ekonomi Indonesia yang diberi nama Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 

Ke Enam. Hatta Radjasa sangat minim akan isu-isu miring seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Sampai saat ini beliau terbukti bersih dari kasus-kasus hukum.

Ke Tujuh. survei dari lembaga survei Indobarometer, SRMC, lembaga survei Pusat Data Bersatu, Laboratorium Psikologi Politik (LPP) UI dan lain-lain, menetapkan bahwa duet pasangan Prabowo Hatta mencapai angka yang signifikan.

Ke Delapan. Dukungan nyata dari banyak lapisan masyarakat Indonesia atas duet Prabowo Hatta. ini bisa kita lihat dari Spanduk-spanduk serta stiker dukungan duet Prabowo hatta bertebaran dimana-mana. serta deklarasi dari berbagai macam lapisan masyarakat mendukung pencalonan mereka.

Demikian ke delapan alasan kenapa calon presiden Prabowo Subianto dan gerindra harus memilih Hatta Rajasa sebagai calon Wakil presiden mereka.

Kami yakin bahwa Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa merupakan pilahan yang tepat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk mewujudkankan kedaulatan bangsa serta menjadikan Indonesia lebih bermartabat.

READ MORE - Mengapa Prabowo Harus Pilih Hatta Rajasa Jadi Cawapres ... ???

WIN-HT Tidak Bubar, Hanura Tak Mau Jadi Oposisi

WIN-HT Tidak Bubar, Hanura Tak Mau Jadi Oposisi — Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, menegaskan bahwa pasangan bakal capres dan bakal cawapres, Wiranto-Hary Tanoesoedibjo atau Win-HT tetap akan diusung oleh Partai Hanura pada pilpres 2014 nanti. Padahal hasil quick qount sementara dari Cyrus Network dan CSIS, Partai Hanura hanya mendapatkan suara 5,5 persen dan tidak memungkinkan mengusung capres-cawapres sendiri.

“Partai hanura juga belum membubarkan WIN-HT hanya karena persyarakatan konstitusional untuk menyalonkan capres dan cawapres yang harus mendapatkan 20 persen kursi di DPR RI,” tutur Wiranto dalam pidatonya pada Rapimnas di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2014).

Wiranto (kedua kiri) didampingi istrinya, Rugaiya Usman Wiranto (kiri), dan Hary Tanoesoedibjo (kedua kanan) didampingi istrinya, Liliana Tanaja Tanoesoedibjo (kanan), dideklarasikan Partai Hanura sebagai capres dan cawapres, Selasa (2/7/2013) lalu. (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)

Untuk itu, Partai Hanura akan menjadi leader koalisi parpol peserta Pilpres 2014 dan melakukan pendekatan secara intensif dengan beberapa parpol lain. “Tidak ada satupun parpol yang tidak koalisi nanti, harus ada koalisi-koalisi makanya,” tukas Wiranto.

Wiranto juga memastikan Partai Hanura akan masuk ke dalam sistem pemerintahan setelah pilpres 2014 dan tidak akan menjadi oposisi seperti yang selama ini dilakukan. “Kita akan mencoba membanting stir dan melakukan langkah-langkah untuk masuk ke dalam sistem, kita akan masuk dan mengambil bagian untuk menjadi negara yang maju ke depan,” tutur Wiranto di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, Partai Hanura kerap melakukan lobi-lobi politik secara intens dengan semua parpol peserta pemilu dengan cara menyambangi seluruh tokoh-tokoh parpol dan bakal capres. “Untuk itulah, DPP, Ketum dan Pimpinan Partai telah melakukan lobi-lobi politik secara intens. Sambil saya mencari tahu pertimbangan-pertimbangannya dari situlah saya berhasil membuat peta politik nasional,” tukas Wiranto.
Sumber : Solopos.com

READ MORE - WIN-HT Tidak Bubar, Hanura Tak Mau Jadi Oposisi

Membaca Manuver Jusuf Kalla (JK)

Membaca Manuver Jusuf Kalla (JK) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki hubungan sangat dekat dengan kelompok Sofyan Wanandi dkk. Di samping kedua keluarga, Jusuf Kalla dan Wanandi memiliki hubungan kedaerahan, yakni Minangkabau (Sumatera Barat, dari istri Jusuf Kalla), keluarga besar Wanandi sejak dulu dikenal sebagai pendukung utama Jusuf Kalla, termasuk pada pemilihan presiden 2014.

Jacob adalah almuni McGill University, Montreal Kanada, sama seperti Justiani, mantan aktivis mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang bernama asli Lim Siok Lian, pernah dituding sebagai anggota Central Intelligent Agency (CIA). Kaitan antara Justiani, CIA, dan Jacob belum diketahui pasti, termasuk kemungkinan Jacob adalah anggota CIA.

http://cdn.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2014/04/12/350300/670x335/empat-manuver-jk-dekati-jokowi.jpg

Sumber yang enggan disebut namanya mengatakan, manuver Jacob Soetoyo adalah bagian dari upaya Jusuf Kalla menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, dengan menggunakan pengaruh Vatikan menekan Presiden Amerika Serikat, Barack Hussein Obama. Seperti diketahui bahwa antek asing di Asia Tenggara bermarkas di Singapura yang didirikan Stamford Raffles sebagai markas Yahudi.

Manuver Jusuf Kalla melalui tokoh umat Katolik dan CSIS lewat Jakob Soetoyo telah membuat resah kubu James Riyadi. Investasi James Riady dan kelompoknya yang sudah triliunan rupiah untuk mengangkat popularitas Jokowi selama dua tahun terakhir terancam sia-sia.

Khawatir dominasinya hilang dari Jokowi, pasca-pertemuan duta-duta besar negara asing dengan Jokowi-Megawati, media dalam kendali James Riyadi mulai mengungkit-ungkit peran CSIS sebagai lembaga yang pada masa Orde Baru telah ikut menzalimi Megawati dan PDIP.
sumber voa-islam.com

READ MORE - Membaca Manuver Jusuf Kalla (JK)

Benarkah Megawati Mulai Ragukan Jokowi?

Benarkah Megawati Mulai Ragukan Jokowi? - Pengamat Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menilai Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP tidak yakin dengan kekuatan Jokowi effect. Ketidakpercayaan diri sudah mulai muncul ke permukaan karena begitu lamanya Jokowi mendapatkan pasangan cawapres.

"Padahal, publik sudah menunggu dan penasaran siapa cawapresnya," kata Pangi melalui siaran persnya, Selasa (29/4).

Pendukung Joko Widodo (Jokowi) melakukan aksi spontan mendukung pencalonan Gubernur Jakarta itu sebagai presiden. 

Pangi memaparkan, sebagai partai pemenang pemilu, PDIP dinilai sulit mendapatkan mitra koalisi dan cawapres. "Jangan-jangan parpol sedang tak tertarik berkoalisi dengan PDIP karena alasan ada nama Jokowi," katanya.

Pangi mencontohkan, Partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilu 2009 tak mengalami kesulitan merangkul partai tengah pada waktu itu. Namun, ini sangat berbeda dengan kondisi PDIP selaku pemenang pemilu 2014.

"Dulu cawapres SBY adalah Boediono yang tak populis dan juga tak punya partai. Namun kepercayaan diri muncul dalam demokrat sebab SBY effect sangat dominan," kata Pangi.
Sumber : republika.co.id 

READ MORE - Benarkah Megawati Mulai Ragukan Jokowi?

Siapa Berkoalisi Dengan Siapa

Siapa berkoalisi dengan siapa menjadi isu politik paling hangat paska Pemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014. Terlebih, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, perolehan suara partai politik juga diperkirakan tidak ada yang mencapai 20 persen, sehingga tidak ada yang bisa mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) secara mandiri.

Kondisi ini membuat seluruh partai wajib bersikap terbuka khususnya dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres). Tak terkecuali seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang meraih posisi teratas.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa partainya tidak akan kaku dalam menjalin kerjasama dengan partai lain. Bahkan, PDI Perjuangan saat ini tengah mempertimbangkan nama politisi Partai Golkar, Akbar Tandjung sebagai salah satu calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Kapasitas Akbar pun diakui oleh sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

http://aribicara.blogdetik.com/files/2014/04/44ebb35a1d7146082257c189c08ba31d_koalisi-vs-oposisi.png

"Akbar-Mega chemistry-nya masuk banget. Dalam sebuah rapat reguler partai, Ibu Mega mengatakan The Top Leader jatuhnya ke Bang Akbar," kata Rochmin dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 11 April 2014.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengklaim apabila ada perubahan strategi dari Partai Golkar, misalnya dengan mengajukan diri sebagai cawapres, kemungkinan besar Akbar akan masuk dalam radar Partai Berlambang Banteng Moncong Putih tersebut.

"Kami belajar dari pengalaman hidup. Tidak kaku-kakuan. Kami cair dengan siapapun. Bahkan dengan Demokrat sudah ada komunikasi, meskipun baru lingkaran satu," ucap dia.

Sementara itu, Akbar Tandjung yang juga hadir dalam diskusi tersebut segera memberikan tanggapannya. Mantan Ketua DPR RI ini menilai, tokoh yang memiliki kapasitas sebagai cawapres cukup banyak. Bukan hanya dirinya.

"Misalnya dalam survei, Pak Mahfud MD juga disebut-sebut. Dia kuat jika jadi cawapres," katanya.

Terkait klaim Rochmin yang menyebut dirinya klop dengan Megawati, Akbar membenarkannya. Bahkan tak hanya sekedar satu chemistry, Akbar malah menyebut hampir pacaran dengan Putri Proklamator RI, Soekarno itu.

"Hampir pacaran itu kami dulu sama-sama les Bahasa Inggris. Kemudian biasa pulang bareng habis les itu. Ayo Mbak saya antar. Ya alhamdulillah mau (diantar). Tapi waktu itu beliau sudah berkeluarga. Jadi saya tahu diri," ucap Akbar.

Sekedar diketahui, selain Akbar, nama politisi Partai Golkar lain yang disebut-sebut layak maju sebagai cawapres adalah Jusuf Kalla (JK). Bahkan isu JK berpasangan dengan Jokowi sendiri telah lama muncul ke publik. (ren)
sumber : viva.co.id

READ MORE - Siapa Berkoalisi Dengan Siapa

SBY Jadi Cawapres, Presidennya Siapa ... ???

SBY Jadi Cawapres, Presidennya Siapa ? - Perolehan suara Partai Demokrat (PD) yang terpuruk pada sejumlah perhitungan cepat (quick count) pemilu legislatif 2014 perlu segera disikapi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merangkap jabatan sebagai ketua umum sekaligus ketua majelis tinggi partai.

"SBY harus bersedia dicalonkan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) untuk menyelamatkan partai Demokrat," ujar mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Cilacap, Tri Dianto, Jumat 11 April 2014.


Ketua Umum Partai Demokrat, SBY. 

Menurut Tri Dianto yang dikenal publik sebagai salah satu loyalis mantan Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, tersebut, SBY harus segera kembali turun gunung membenahi partai seperti yang pernah dilakukannya ketika mengambil alih kepemimpinan partai tak lama setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terserah mau menjadi capresnya siapa, bisa Prabowo atau Jokowi," ujar Tri.

Tri mengemukakan konvensi calon presiden yang digelar oleh PD tidak akan mampu menyelamatkan partai pemenang pemilu 2009 tersebut dari keterpurukan. Menurutnya di antara para peserta konvensi tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan partai akibat perolehan suara yang jeblok pada pemilu kali ini.

"Hanya SBY yang mampu menjadi juru selamat partai," katanya.

Perhitungan cepat sejumlah lembaga survei, perolehan suara PD pada pemilu kali ini hanya menyentuh angka 9 persen. Dari kalangan internal partai masih berharap jika pada perhitungan resmi yang dilakukan KPU, PD bisa menembus angka 10 persen. Sebelumnya, PD menargetkan memperoleh suara 15 persen pada pemilu 2014.
sumber : viva.co.id

READ MORE - SBY Jadi Cawapres, Presidennya Siapa ... ???

Inilah 21 Tanggapan Yusril Tentang Uji Materi Yang Ditolak MK

Inilah Tanggapan Lengkap Yusril Tentang Uji Materi Ditolak MK - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak permohonan uji materi UU Pilpres yang diajukan Ketua Majelis Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra.

Alasan MK menolak permohonan itu, pertama karena permohonan Yusril itu dianggap tidak mempunyai alasan hukum. Kedua, MK menyatakan tidak berwenang menafsirkan UUD 1945 seperti dimohonkan Yusril.

Bagaimana tanggapan Yusril atas putusan ini?. "Alasan ini bagi saya sangat aneh," kata Yusril seperti diungkapnya dalam akun twitter miliknya, Kamis sore (20/3/2014).

Berikut tanggapal lengkap Yusril atas putusan MK itu, seperti ditulisnya dalam akun twitter  @Yusrilihza_Mhd :

http://www.suara-islam.com/images/berita/mk-gedung_20140123_171421.JPG

1. Ada dua point putusan MK sehubungan dengan permohonan uji UU no. 42 Th 2008 tentang Pilpres yg saya ajukan
2. Pertama MK nyatakan menolak permohonan saya dengan alasan permohonan saya tdk mempunyai alasan hukum;
3. Untuk menyatakan demikian, MK hanya mengutip seluruh pertimbangan hukum dlm memutus permohonan Efendi Ghazali sebelumnya
4. Kedua, MK menyatakan tidak berwenang menafsikan UUD 45 seperti yg saya mohon, terkait dengan maksud ketentuan ps 6A ayat 2 UUD 45 ....
5. ...dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 45. Alasan ini bagi saya sangat aneh
6. MK selama ini gembar-gembor mengatakan bhw MK adalah penafsir tunggal konstitusi
7. Tapi ketika saya mohon MK menafsirkan, MK malah mengatakan tidak berwenang menafsirkan konstitusi. Aneh
8. MK nampak mengelak untuk menafsirkan dua pasal tsb, padahal mereka tahu apa maksudnya. MK hanya menyembunyikan kebenaran entah utk apa
9. Maka Pilpres 2014 ini mengandung kerawanan konstitusional, dengan mengacu pd putusan permohonan Efendi Ghazali
10. Norma UU Pilpres telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan tdk punya kekuatan hkm mengikat, tapi baru berlaku 2019
11. Saya telah lakukan tugas saya baik sebagai akademisi maupun aktivis untuk mengkreksi jalannya negara, khususnya Pemilihan Presiden..
12. Agar sesuai dengan norma2 konstitusi dalam UUD 45, agar saya tdk disalahkan oleh sejarah mengapa tdk berbuat dan mengingatkan
14. Suatu hal yg juga patut dicatat dalam putusan MK kali ini adalah penggalanga opini publik yg mengatakan bhw permohonan saya pasti..
15...akan dikabulkan karena Ketua MK dijabat Hamdan Zulfa yg bekas anak buah saya. Saya berulangkali membantah tuduhan itu
16. Saya tdk pernah bicara dg Hamdan Zulva terkait perrmohonan yg saya ajukan ke MK, tapi kebanyakan orang tdk percaya
17. Saya tetap menjaga integritas moral pibadi tdk ingin kasak kusuk lakukan pendekatan2, meskipun seseorang itu bkas anak buah saya
18. Sekarang buktinya permohoan saya ditolak dan sebagiannya lg dinyatakan tdk berwenang untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh MK
19. Sementara Ketua MKnya Hamdan Zulva yg bekas anak buah saya itu.
20. Dalam mengajukan perkara ke MK, saya tdk berurusan dengan Hamdan, dan Hamdan jg tdk ada urusannya dengan saya. Kami jalan sendiri2
21. Sementara ini demikianlah twt saya tentang putusan MK sore ini. Bagi saya mengecewakan. Bagi yg lain, mungkin diterima dengan suka cita
22.  Demikianlah perjalanan sejarah manusia dan perjalanan sejarah bangsa ini, tetap masih panjang dan berliku..
sumber : suara-islam.com 

READ MORE - Inilah 21 Tanggapan Yusril Tentang Uji Materi Yang Ditolak MK

Yusril : " Kalau permohonnan dikabulkan MK, saya biasa-biasa saja "

Yusril : " Kalau permohonnan dikabulkan MK, saya biasa-biasa saja " - "Kalau permohonnan dikabulkan MK, saya biasa-biasa saja, tapi kalau permohonan ditolak saya ketawa-ketawa," kata Yusril, usai sidang.

Mantan menteri kehakiman ini mengatakan MK telah mengklaim sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, tetapi kali ini MK menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan. Dia mengatakan jika MK tidak berwenang untuk menafsirkan konstitusi, sebaiknya kewenangnanya untuk menguji UU dibatalkan saja.

Yusril mengatakan persoalan penting jika MK menolak menafsirkan pasal 6a ayat 2 UUD 1945, akan ada persoalan konstitusionalitas legitimasi.

"Bagi presiden terpilih yang akan datang, kalau terjadi sesuatu silahkan diatasi sendiri. Saya sudah merasa lepas dari tanggung jawab sebagai seorang akademisi hukum merasa miliki kewajiban moral untuk mengingatkan bahwa akan timbul persoalan seperti ini," katanya.

http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/calon-presiden-partai-bulan-bintang-pbb-yusril-ihza-_140205105048-126.jpg
Calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza    

Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4) UU Pilpres yang mengatur: "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU."

Selanjutnya, Pasal 9 UU Pilpres yang mengatur: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 14 Ayat (2) UU Pilpres yang mengatur: "Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR."

Pasal 112 UU Pilpres yang mengatur: "Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama tiga bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota."

Yusril yang telah diputuskan Partai Politik Bulan Bintang sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal tersebut. Yusril menilai Pasal 9 UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 karena memanipulasi kata "pemilihan umum".

Menurut Yusril, UUD 1945 tidak secara spesifik mengatur urutan penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, jika dibaca Pasal 22E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, menunjukkan bahwa pemilihan umum yang dimaksudkan diadakan satu kali (secara serentak) sehingga Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 bertentangan dengan norma Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945.

Yusril juga menilai hal-hal yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres tidaklah sungguh-sungguh untuk melaksanakan atau menegakkan norma-norma konstitusi. Namun, justru untuk menghalangi munculnya calon presiden dan wakil presiden dari kekuatan partai lain.

Bahwa kekhawatiran calon presiden dan wakil presiden akan terlalu banyak sehingga harus dibatasi dengan presidential threshold menjadi kehilangan relevansinya karena pada Pemilu 2014 hanya diikuti oleh 12 partai politik nasional dan tiga partai lokal Aceh.

Jika Pemilu 2014 akan diikuti oleh 12 pasang calon menurut pemohon masih berada dalam batas yang wajar, kata Yusril.
Sumber : republika.co.id 

READ MORE - Yusril : " Kalau permohonnan dikabulkan MK, saya biasa-biasa saja "