Kebijakan Jokowi kerap bertentangan dengan rakyat kecil

Kisruh yang belakangan terjadi di pemerintahan, dinilai sebagai momentum tepat untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus PDIP, Effendi Simbolon mengatakan, program kerja dan kebijakan Jokowi tidak sesuai dengan visi misi partainya. Sebab, kebijakan Jokowi kerap bertentangan dengan rakyat kecil.

Politikus PDIP, Effendi Simbolon - (foto: inilahcom)

"Siapapun yang mau menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang. Karena celahnya banyak sekali," tegas Effendi, dalam sebuah diskusi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Untuk itu, kata Effendi, peluang untuk menjatuhkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup besar. Menurutnya, peristiwa pergantian pemerintahan seperti Gusdur ke Megawati bisa terjadi.

"Peluang untuk menjatuhkan Jokowi besar sekali. Karena zaman Gusdur ke Megawati bisa saja terjadi. Kurang hebat apa Gusdur saat itu, tapi bisa lengser," kata Effendi.

"Jangan-jangan kita nanti kita tidak bisa duduk seperti ini lagi untuk bicara pemerintahan Jokowi, jangan-jangan kita bicara presiden baru," tegasnya. [ind]

Sumber : inilah.com

READ MORE - Kebijakan Jokowi kerap bertentangan dengan rakyat kecil

Perlahan dan Pasti, Legitimasi Jokowi Mulai Melemah

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai citra Presiden Joko Widodo terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan kalau ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin legitimasi pemerintahan Jokowi mulai melemah.

"Legitimasi Pak Jokowi mulai melemah karena rakyat, pendukung dan relawannya sudah mulai meninggalkan Presiden Jokowi," kata Pangi di Jakarta, Ahad (25/1).

Presiden Jokowi mencoba senjata laras panjang buatan PT Pindad (Persero) di Bandung, Senin (12/1).    

Pangi mengatakan kritikan dan masukan sudah banyak disampaikan berbagai pihak kepada Presiden Jokowi. Namun menurut dia, Presiden terkesan "cuek bebek" sehingga semakin mempertinggi tempat jatuh Presiden Jokowi.

Peneliti politik IndoStrategi itu menyarankan Presiden Jokowi melakukan beberapa hal agar soft landing hingga akhir masa jabatannya, pertama, harus melepaskan diri sebagai petugas partai. "Pak Jokowi harus sadar bahwa dia adalah seorang presiden karena seperti beliau sedang tersandera oleh parpol koalisi pendukungnya, sehingga tidak bisa bekerja sesuai kehendak rakyat," ujarnya.

Pangi mengatakan Presiden Jokowi semakin hari tampak tidak dapat memenuhi janji politiknya karena tersandera kepentingan parpol koalisi. Dia mencontohkan mimpi Presiden merekrut menteri kabinet yang lebih banyak dari profesional daripada orang parpol akhirnya kandas akibat tersandera pendukung parpol koalisi.

"Publik semakin kecewa dan marah besar ketika Jokowi tetap melantik Jaksa Agung dari kader parpol, padahal sebelumnya posisi tersebut diisi oleh profesional," katanya.

Kedua menurut dia, Presiden Jokowi harus mulai perlahan melepaskan diri dari bayang bayang Megawati, Surya Paloh, Wiranto dan lain-lain karena yang menjadi Presiden adalah Jokowi bukan ketiga orang tersebut.

Dia mengatakan Presiden Jokowi sepertinya sulit melepaskan diri bebas dari intervensi ketiga tokoh tersebut seperti penujukan Jaksa Agung M Prasetyo dan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

"Kebijakan ini banyak dikritik oleh publik. Kita tahu Budi Gunawan adalah mantan ajudan Megawati. Jokowi harusnya berani membatalkan calon Kapolri yang diragukan integritasnya," tegasnya.

Sumber : republika.co.id

READ MORE - Perlahan dan Pasti, Legitimasi Jokowi Mulai Melemah

Membaca Politik Pencitraan Dalam Eksekusi Hukuman Mati

Pemerintahan Jokowi melalui Kejagung telah melakukan eksekusi hukuman mati dengan menembak mati enam narapidana narkotika, Minggu 18 Januari 2015 lalu.

Mereka adalah Marco Archer Cardoso Mareira (53 tahun, warga negara Brasil), Daniel Enemua (38 tahun, warga negara Nigeria), Ang Kim Soe (62 tahun, warga negara Belanda), Namaona Dennis (48 tahun, warga negara Malawi), Rani Andriani atau Melisa Aprilia (warga negara Indonesia), dan Tran Thi Hanh (37 tahun, warga negara Vietnam).

Hukuman mati ini menimbulkan banyak kontroversi.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menganggap kebijakan Jokowi tersebut hanya pencitraan.

"Kenapa pada hari ke-91 menjabat Presiden, bahkan belum 100 hari, dia sudah 'melumuri tangannya dengan darah' melalui eksekusi mati? Apa lagi kalau bukan pencitraan?" ujar Poengky di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015), dilansir KOMPAS.

Poengky mengatakan, di Indonesia, kebijakan eksekusi mati dilaksanakan rezim penguasa ketika dia butuh panggung di mata publik atas kebijakan-kebijakan lain yang tidak populer. 

"Ini tendensinya ngejar popularitas biar naik bahwa seolah-olah pemerintahannya tegas, mampu mengatasi kejahatan narkotika, dan lain-lain. Padahal, tidak sama sekali," ujar dia. 

Kontroversi lain adalah perlakuan hukum yang berbeda pada kasus narkoba.

Sebagaimana diketahui, gembong ekstasi Colbert Mangara Tua hanya divonis ringan 8,5 tahun. Ketua DPC PDIP Blora ini tertangkap pada kasus penyelundupan 400 ribuan butir ekstasi asal Belanda awal 2013 lalu. 

Saat itu Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Suhardi Alius, mempertanyakan vonis ringan yang dijatuhkan hakim kepada gembong ekstasi Colbert Mangara Tua alias Robert Siregar alias Jefri. 

"Sekarang itu kembali ke masyarakat, pantas enggak putusan seperti itu?" kata Komjen Suhardi saat itu.

"Jangan sampai kita capek-capek ikutin jaringan sekian lama, terus vonis itu. Kalau dibilang puas enggak puas, ya enggak puas," imbuhnya.

Dia mengatakan majelis hakim seharusnya mempertimbangkan berbagai hal untuk menghukum berat Colbert, seperti berapa kali pelaku melakukan penyelundupan, jumlah narkotika yang diselundupkan, serta jumlah kerusakan yang disebabkan oleh narkotika.

Komjen Suhardi Alius saat ini sudah tidak menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Jumat (16/1/2015) kemarin, Suhardi dimutasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Perlakuan hukum yang berbeda pada terpidana narkoba sepeti ini, hanya menegaskan dan menguatkan pernyataan Direktur Imparsial bahwa hukuman mati hanya pencitraan Jokowi dan bukan untuk mengatasi kejahatan narkotika.

"Ini tendensinya ngejar popularitas biar naik bahwa seolah-olah pemerintahannya tegas, mampu mengatasi kejahatan narkotika, dan lain-lain. Padahal, tidak sama sekali," ujar Poengky.

Sumber :pkspiyungan.org

READ MORE - Membaca Politik Pencitraan Dalam Eksekusi Hukuman Mati

Selama 10 Tahun ini, Pemerintah Lebih Banyak Bicara Daripada Berbuat

Selama 10 Tahun ini, Pemerintah Lebih Banyak Bicara Daripada Berbuat - Pada zaman Orde Baru, pemerintah memiliki kekuasaan tunggal untuk menafsirkan Pancasila dan memaksakan penafsiran itu kepada rakyatnya. Penataran P4 hanya digunakan melegetimasi tindakan pemerintah, sementara mereka yang bersebrangan dengan pemerintah disebut anti-Pancasila.

Pada awal reformasi, pemerintah kehilangan legitimasi. Penafsiran tunggal Pancasila terhempas bersama tumbangnya Orde Baru. Namun ketegangan, konflik, dan perpecahan masyarakat, mengingatkan banyak orang akan perlunya pelembagaan kembali Pancasila. Orang-orang yang dulu sinis dengan Pancasila pun menyadari pentingnya ideologi itu bagi kelangsungan dan masa depan bangsa.

Pimpinan MPR mengambil peran itu melalui program Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Pelembagaan Pancasila menjadi rumit karena tambahan tiga nilai lain. Maksud baik, tapi salah paham tak terhindarkan. Apalagi, sosialisasi Pancasila sebetulnya adalah tugas eksekutif, bukan legislatif, apalagi majelis tinggi negara.

Langkah MPR menyosialisakan Empat Pilar sebetulnya bisa dipahami, karena pemerintah tampak tidak peduli; bisa karena takut dituduh menyalahgunakan ideologi untuk kepentingan kekuasaan; bisa juga karena tidak paham atas apa yang harus dilakukan. Selain itu pemerintah tampak sangat sibuk mengurusi pertikain politik dan teknis pemerintahan sehari-hari. 

Padahal, jika mau dihitung, selama sepuluh tahun ini, sebenarnya pemerintah lebih banyak berkata-kata daripada bertindak. Namun, hamburan kata-kata yang banyak direkam media itu tanpa makna bagi kehidupan bangsa. Kata-kata itu tidak mengandung nilai-nilai bangsa dan negara, melainkan untuk memuji dan membela diri.

Setelah lima tahun terkoyak-koyak arus reformasi, masa tenang sepuluh tahun ini jadi tak bermakna bagi kehidupan politik bangsa dan negara. Konstitusi telah diubah, tapi perubahan itu hanya menjadi pijakan untuk bermain politik dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Nilai-nila, ideologi, dan semangat yang mendasari perebahan sudah dilupakan.

Konstitusi memang memiliki keterbatasan dalam mengatur perilaku para elit politik. Namun itu sudah menjadi sifat konsitusi, sebab sebagai rumusan kata, kalimat, dan pasal, konstitusi tentu tidak bisa menerjemahkan semua nilai yang dikandung Pancasila secara verbal. Di sinilah pesan perancang naskah asli UUD 1945 patut dicamkan kembali:

Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik.

Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

READ MORE - Selama 10 Tahun ini, Pemerintah Lebih Banyak Bicara Daripada Berbuat

Inilah Beberapa Isyarat Pemimpin Yang Dapat Membangun Harapan Rakyat

Inilah Beberapa Isyarat Pemimpin Yang Dapat Membangun Harapan Rakyat - Pepatah lama menyebutkan, “busuk ikan diawali dari kepala. Tatkala kepala baik, maka seluruh ikan akan baik. Demikian pula sebaliknya”. Pepatah sederhana, namun sangat tajam dan dalam maknanya. Pesan yang tertanam memberikan makna bahwa eksistensi seorang pemimpin sangat vital. Keberadaannya bukan hanya sebagai penanggungjawab terlaksananya administrasi, akan tetapi menetapkan warna atas kepemimpinannya, sekaligus bertanggung jawab atas karakter bawahan dari bangunan pola kepemimpinanya. 

Begitu urgennya seorang pemimpin, maka wajar bila Rasulullah SAW memberikan penekanan khusus kepada pemimpin melalui sabdanya “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya”. Pertanggungjawaban tersebut mencakup aspek vertikal (kepada Allah) dan aspek horizontal (administrasi negara). Apatah lagi tinggal hitungan jam pemilihan calon pemimpin akan dilakukan melalui pesta demokrasi 2014. Di tangan mereka arah negara dan masa depan generasi akan ditentukan. 

Berangkat dari paparan di atas, agaknya pendidikan (terutama pendidikan Islam) memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan pemimpin umat masa depan yang ideal untuk membangun masyarakat madani. Ada beberapa isyarat pemimpin yang dapat membangun harapan ini, antara lain: 

Pertama, sosok yang sederhana, berakhlak mulia, dan memihak pada kepentingan umat (bukan golongan), sebagaimana yang ditampilkan oleh Rasulullah. 

Kedua, sosok yang mengerti agama dan berintelektual muslim. 

Ketiga, tidak minta jabatan dengan menghalalkan segala cara, akan tetapi memperoleh jabatan dengan bingkai akhlak al-karimah. 

Keempat, melanjutkan program sebelumnya (kontinuitas program strategis), bukan menghilangkan yang telah ada karena mengedepankan ”persinggungan” politik. 

Kelima, menegakkan supremasi hukum dan tidak “cacat hukum” apalagi menerapkan hokum dengan sistem “tebang pilih”. 

Keenam, membangun negeri untuk berbakti pada Ilahi, bukan untuk memperkaya diri. 

Ketujuh, sosok yang mau mendengar keluhan rakyat bukan “memperbudak” rakyat, melayani umat bukan minta dilayani dan senantiasa melindungi seluruh rakyat bukan hanya pandai minta dilindungi. 

Kedelapan, mau menerima masukan umat secara bijak, bukan diktator yang “pekak” terhadap “nasehat” yang mungkin justeru sangat berharga. 

Kesembilan, memiliki empat pilar penyangga yang kuat (sebagaimana yang dimiliki Rasulullah), yaitu : kekuatan kelompok tokoh masyarakat, kekuatan aparat penegak hukum, kekuatan finansial, dan kelompok intelektual yang senantiasa memberikan ide-ide cemerlang guna membangun negeri secara bijak. 

Kesepuluh, sosok yang memenuhi janji, bukan mengumbar janji tapi setelah memperoleh apa yang diinginkan justru lupa dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat. 

Sosok seperti ini dapat dilihat dari bukti nyata kehidupannya yang senantiasa amanah, memenuhi janji bila ia berjanji, dan berkata kepada umat dengan penuh kesantunan yang bersahaja.

Tatkala indikator ideal di atas ada pada seseorang pemimpin, maka ambillah ia sebagai pemimpin. Untuk itu, rakyat harus bijak dan jangan ingin diperbudak. Tatkala masyarakat telah mampu bertindak bijak, maka hal ini menunjukkan ”kecerdasan” umat. Akan tetapi jika masyarakat tidak bijak dalam menentukan sosok pemimpinnya, maka lima tahun ke depan ia akan merugi dan ikut andil atas kesalahan yang terjadi. Untuk itu, masyarakat perlu terdidik dan menjadi masyarakat yang bijak dan cerdas, bukan masyarakat kelas rendah yang hanya mau dibayar sejumlah lembaran recehan dan tidak memiliki harga diri, akal, serta hati nurani.

Sesungguhnya, dengan melihat kekuatan SDM yang ada di negeri ini, rasanya tak mungkin negeri ini mengalami “krisis” pemimpin ideal. Hanya saja, sosok pemimpin ideal masih dianggap ancaman bagi para pemimpin yang tidak memiliki kemampuan namun haus dengan kekuasaan. Jika pun ia hadir, maka kehadirannya akan “dimusnahkan” oleh kekuatan tirani yang terorganisir. 

Atau mungkin, pemimpin ideal mengimplementasikan pesan Rasulullah SAW untuk tidak pernah meminta kekuasaan. Sebab, kata Rasulullah SAW “Janganlah memilih orang yang meminta kekuasaan”. Oleh karenanya, eksistensi pemimpin ideal akhirnya tidak muncul kepermukaan karena pola yang digunakan tidak popular, di tengah-tengah kelaziman tradisi “mengemis” yang justru seakan menjadi jurus ampuh saat ini.

Apakah kita akan menjatuhkan harga diri dengan kezaliman dan ketidakmampuan untuk meraih asa, sementara dampak keserakahan dan ketidakdewasaan akan dituai oleh generasi yang akan datang. Setiap kita yang bias menimbang dengan timbangan hati dan akal yang lurus untuk berkaca diri atas apa yang terjadi. Apakah kesalahan akan dilanjutkan dan dibudidayakan atau kesalehan yang harus dibangun secara kuat dan istiqamah.

sumber : riaupos.co | Samsul Nizar | Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis

READ MORE - Inilah Beberapa Isyarat Pemimpin Yang Dapat Membangun Harapan Rakyat

Politik Dalam Jawaban Seorang Anak

Apakah Itu Politik ?

Seorang anak kecil bertanya pada ayahnya:

"Ayah, dapatkah kau jelaskan apakah politik itu?"
 

Ayah berkata, "Nak, aku akan menjelaskan seperti ini:

Aku adalah pencari nafkah bagi keluarga, jadi sebutlah aku KAPITALISME.
 

Ibumu, dia adalah pengatur keuangan, sehingga kita sebut dia PEMERINTAH. kami disini untuk memenuhi kebutuhanmu sehingga kau disebut RAKYAT. Bibi pembantu kita anggap sebagai BURUH. sekarang adikmu yang masih bayi di sebut MASA DEPAN. sekarang pikirkan lah hal ini dan pertimbangkanlah apakah ini masuk akal bagimu".

Anak tersebut masuk ke kamarnya dan memikirkan apa yang baru saja ayahnya katakan.

 

Tengah malam, dia mendengar adiknya menangis, lalu dia bangun dan memeriksanya, dan dia menemukan adiknya basah kuyup dan kotor karena adiknya pipis dan buang air besar. anak itu lantas pergi ke kamar orang tuanya dan melihat ibunya sedang tidur nyenyak sambil mendengkur.

dia tak ingin membangunkan ibunya. karenanya, ia pergi ke kamar pembantu. pintunya terkunci, dan diamengintip dari lubang kunci dan alamakk... dia melihat ayahnya sedang bercinta dengan pembatunya.
 

dia menyerah dan kembali ke kamarnya. pagi berikutnya, anak kecil itu berkata pada ayahnya,

"kurasa sekarang aku sudah mengerti apa itu POLITIK.",
 

ayah menjawab, "Bagus, nak, ceritakan padaku pendapatmu tentang POLITIK.",
 

si anak segera menjawab, "Ketika kapitalisme sedang memanfaatkan buruh, pemerintah tidur, Rakyat hanya bisa menonton dan bingung melihat MASA DEPAN berada dalam kesulitan besar.

Maaf ayah .. aku terpaksa menggunakan "bahasa POLITIK" karena tidak ingin mengecewakan pemerintah?!

READ MORE - Politik Dalam Jawaban Seorang Anak

Kemana Suara Pemilih Kristen Pada Pemilu 2014 ?

Kemana Suara Pemilih Kristen Pada Pemilu 2014 ? - Suara Pembaharuan, 25-26 Januari, mengutip pernyataan Konferensi Wali Gereja (KWI), menghadapi pemilu 2014, menyatakan KWI dalam surat Gembala tertanggal 10 Januari 2014, mengajak umatnya agar hati-hati memilih  calon legislatif, dan tidak terpengaruh oleh penampilan calon saat kampanye.

KWI mengajak jemaatnya agar memilih calon legislatif yang memiliki komitmen yang mau berjuang untuk mengembangkan ‘sikap toleransi’ dalam kehidupan antar umat beragama. Ditambahkan pilihan kepada calon legislatif perempuan berkualitas untuk DPR, DPRD, dan DPD, salah tindakan nyata mengakui kesamaan martabat dalam kehidupan politik.

Dibagian lain, KWI dalam pernyataan, menyatakan, “Kita bersyukur atas empat kesepakatan dasar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar ’45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. KWI percaya dengan mewujudkan keempat cita-citanya.

Oleh karena itu, KWI menyerukan dalam memilih partai perlu memperhatikan sikap dan perjuangan mereka dalam menjaga keempat pilar”, ungkap KWI, yang ditandatangai oleh Mgr.Ignatius Suharyo, sebagai ketua, dan Mgr.Johannes Pujasumarta, sebagai sekretaris.

KWI menambahkan bahwa partai yang memiliki wawasan kebangsaan dan hanya memperjuangkan kelompoknya, tidak usah dipilih. Organisasi Katolik itu juga menegaskan sikapnya agar tetap waspada terhadap usaha-usaha memecah belah atau mengadu domba yang dilakukan tercapainya suatu target politik.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) dengan sangat aktif terus mencari jalan politik, khususnya dalam rangka menegakkan eksistensinya, termasuk mendapatkan keuntungan politik dan kekuasaan.

Menurut Ketua Bidang Hukum FPI,  Munarwan SH, mengatakan, bahwa KWI dan DGI melakukan pertemuan dengan membuat keputusan, terutama mengantisipasi situasi politik di indonesia dengan membuat skenario, mendirikan partai politik dan mendorong kader-kader dan aktifis gereja masuk ke partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai lembaga lainnya dalam rangka memenangkan perjuangan gereja.

Tentu, dukungan terhadap anggota legislatif yang mendukung tolerensi dan partai yang menganut paham nasionalis itu, sejalan dengan tujuan dari golongan kristen-katolik. Karena hanya dengan anggota legislatif yang toleran dan partai yang berideologi nasionalis itulah yang akan menguntungkan golongan kristen-katolik.

Golongan Kristen di Indonesia jumlahnya kurang dari 10 persen, tetapi mereka mendapatkan keuntungan politik dan kebebasan yang sangat luar biasa. Di era kebebasan ini, justru golongan minoritas mendapatkan keberkahan.

Sementara itu, golongan Islam mengalami sikap "minder" (rendah diri), dan ridak memiliki keyakinan tentang agamanya (Islam), dan melepaskan keyakinannya dan menjadi partai sekuler. Ini terjadi pada partai-partai Islam yang sudah “loyo” tidak lagi memiliki “ghirah” memperjuangkan Islam.

Berbeda dengan golongan kristen dan katolik, mereka berani   terbuka dan terangan-terangan memperjuangkan kepentingan mereka. Mereka berani menghadapi pemerintahan SBY yang dianggap  tidak dapat melindungi umat beragama (kristen-katolik) dengan berbagai kasus pelarangan gereja diberbagai tempat. Mereka berani melakukan kebaktian di depan Istana.

Golongan kristen-katolik juga berani melaporkan pemerintahan SBY ke Komisi Hak Asasi Internasional PBB, karena dianggap gagal dan tidak mampu melindungi kelompok minoritas di Indonesia. Sungguh golongan kristen-katolik di Indonesia, seperti tidak ada beban memperjuangkan keyakinan agama mereka.

Inilah realitas yang sangat paradok antara partai-partai Islam dengan golongan kristen-katolik. Di mana mereka berani membuat kriteria dengan sangat jelas anggota legislatif dan partai yang harus mereka pilih dan dukung. Semua demi eksistensi dan keuntungan politik bagi golongan kristen-katolik.

sumber :voa-islam.com

READ MORE - Kemana Suara Pemilih Kristen Pada Pemilu 2014 ?

Kisah Tragis Drama Pencitraan Politik Indonesia

Kisah Tragis Drama Pencitraan Politik Indonesia  - Drama politik dan pencitraan pemerintah, terkait kenaikan harga gas elpiji tabung 12 kg, sudah tercium masyarakat. Akibatnya, manuver politik melalui gas elpiji yang dilakoni penguasa gagal mengambil simpatik masyarakat. Bahkan hanya mendatangkan berbagai kritik pedas.

Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad Taufan Damanik kepada Waspada di Medan, Senin (6/1). Menurutnya, kenaikan harga elpiji tabung 12 kg tidak lebih dari drama politik dan strategi pencitraan pemerintah dalam menyongsong 2014 sebagai tahun Pemilu.

Damanik memprediksi manuver politik yang dilakoni pemerintah melalui kenaikan harga gas elpiji akan gagal. Pasalnya, selain tidak menguntungkan bagi pemerintah, juga menjadi blunder karena aroma politiknya mudah tercium masyarakat.

Strategi politik seperti ini, menurut Damanik, sudah basi bagi masyarakat. “Menjelang Pemilu penciuman rakyat terhadap politik kotor sangat tajam. Jadi, partai politik dan elit politik harus berhatihati melakukan manuver politik. Masyarakat Indonesia tidak bodoh lagi sehingga tidak mudah dikelabui dengan isu murahan, “ ungkapnya.

Selain itu, kenaikan harga gas elpiji tabung 12 kg ini jelas menggambarkan terjadinya kisruh politik di kabinet Presiden SBY. “Mustahil Presiden, Menteri ESDM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri BUMN tidak mengetahui kenaikan itu,” ujarnya.

Menurut informasi, kata Damanik, sebelum menaikkan harga elpiji tabung 12 kg, pimpinan PT Pertamina sudah delapan kali mengirim surat kepada lembaga negara atau yang berwenang terkait kondisi harga gas elpiji. Namun surat tersebut tidak digubris. Tapi setelah harga gas elpiji 12 kg dinaikkan, tibatiba semua memberikan respon tidak terkecuali Presiden.

“Apa mungkin Direktur PT. Pertamina berani menaikkan harga elpiji secara sepihak tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah. Jelasnya, polemik kenaikan harga elpiji tersebut sarat dengan trik politik partai koalisi menjelang Pemilu 2014,” ujarnya.

Kasus kenaikan harga elpiji ini juga memperlihatkan betapa buruknya komunikasi antara menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Kekacauan komunikasi ini begitu terasa ketika Pemilu sudah dekat. Bahkan, terkesan saling menghadang.

“Kisruh di kabinet atau buruknya komunikasi dan koordinasi antara menteri terlihat dari proses kenaikan harga gas elpiji ini. Kondisi ini jelas memperburuk citra Presiden di mata publik sebagai pimpinan tertinggi kabinet,” tegasnya.

Selain itu, kenaikan harga elpiji juga terkesan menggambarkan kekhawatiran penguasa dalam menghadapi Pemilu 2014. “Kenaikan harga elpiji 12 kg hingga 68 persen merupakan manuver politik partaipartai koalisi guna meningkatkan elektabilitasnya menjelang Pemilu,” ujar Damanik seraya meminta elit politik tidak mengorbankan PT Pertamina untuk kepentingan politik.

“Pertamina seakan dijadikan tumbal pencitraan. Sebab, partaipartai koalisi berlagak menjadi pahlawan bagi masyarakat yang mengeluh tentang kenaikan harga itu,” terangnya.

Damanik memungkiri adanya miss koordinasi. Namun dia lebih melihat adanya indikasi kesengajaan mengingat Pemilu sudah diambang pintu dan pamor partaipartai koalisi pendukung pemerintah sudah jeblok di berbagai survei.

Jadi, jangan heran jika ada saja trik politik lahir ke publik menjelang pesta demokrasi. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau sejenisnya, sudah menjadi langganan tumbal demi kepentingan politik. “Situasi yang berulang ini membuat rakyat menjadi pintar menyikapi segala gejolak atau kenaikan harga, “ tegasnya.

Dia menambahkan, drama politik tidak saja dilakukan eksekutif, kalangan legislatif juga menggunakan isu tersebut sebagai politik pencitraan. “Doyan mempolitisasi kenaikan harga barang akan membawa elit politik atau parpol menuai masalah baru,” demikian Damanik.

Batalkan

Sebelumnya, Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba meminta Pemerintah dan Pertamina membatalkan kenaikan harga gas elpiji 12 kg. Sebab, kenaikan harga ini berdampak pada ketersedian elpiji 3 kg di masyarakat, Artinya elpiji 3 kg kemungkinan menjadi langka di pasaran.

“Kenaikan harus dibatalkan, karena makin banyak orang yang ramairamai beralih ke elpiji 3 kg sehingga akan berdampak pada ketersediaan di pasaran. Jika mereka beralih ke elpiji 3 kg, maka hal ini bukan menjadi solusi. Apalagi saya dengar keamananan tabung elpiji 3 kg belum terjamin,” kata Parlindungan Purba kepada Waspada di Medan, Senin (6/1).

Parlindungan mengkhawatirkan, kenaikan harga gas elpiji berdampak pada terjadinya pengoplosan elpiji 3 kg. “Ini sama saja mengajarkan masyarakat untuk menyalahgunakan gas elpiji 3 kg. Sebab, saya khawatir banyak yang melakukan tindakan negatif seperti melakukan pengoplosan dari tabung 3 kilogram bersubsidi ke tabung 12 kilogram dan 50 kilogram nonsubsidi,” jelasnya.

Yang lebih berbahaya lagi, lanjut Parlindungan, pengoplosan itu rentan terjadi ledakan atau kebocoran pada tabung. “Pengoplosan ini berbahaya, karena rentan terjadi ledakan. Ini akan menambah masalah baru lagi,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan menaikkan harga gas elpiji 12 kg menambah beban biaya produksi yang saat ini ditanggung masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah (UKM). “Ini membuat beban produksi masyarakat meningkat. Kenaikan beban produksi sepertinya tidak ada hentihentinya sejak awal tahun kemarin. Mulai beban tarif listrik dan BBM naik,” tegasnya.

Selama ini, lanjut Parlindungan, UKM atau usaha makanan/kuliner banyak yang memakai gas elpiji 12 kg sebagai penunjang utama. “Kenaikan harga gas elpiji 12 kg tergolong besar bagi pedagang, sehingga dampaknya langsung dirasakan karena semua pedagang makanan akan menaikan harga jual dagangannya.

Sebelum menaikkan elpiji, pemerintah sebaiknya menghitung kembali penerimaan harga di tingkat masyarakat. “Ini permasalahan serius, kita akan bawa permasalahan ini dalam paripurna DPD RI,” demikian Parlindungan Purba. 

sumber:waspadamedan.com

READ MORE - Kisah Tragis Drama Pencitraan Politik Indonesia

Kebijakan Pro Asing + Utang SBY = Negara Bangkrut!

Kebijakan Pro Asing + Utang SBY = Negara Bangkrut! - Selama 9 tahun menjabat, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap membuat jumlah utang negara meningkat cukup signifikan.

Menurut Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, selama masa pemerintahaan SBY peningkatan jumah utang mencapai 724,22 triliun rupiah, dan secara keseluruhan total utang pemerintah Indonesia hingga April 2013 telah mencapai 2.023,72 triliun.

"Angka 724 trilun itu amat besar, belum ditambah utang-utang baru yang belum cair, saya berani katakann peningkatan bisa mencapai hampir 1000 triliun nanti jika melihat penurunan nilai tukar uang kita. Jadi kalo SBY mengatakan sejak tiga tahun lalu mengurangi utang, setgab juga mengeluarkan edaran ke berbagai instansi untuk mengurangi pembiayaan, faktanya jumlah utang terus meningkat," ujar Dani dalam Diskusi Kemandirian Bangsa "Kebijakan Pro Asing+Utang SBY=Negara Bangkrut!" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (7/7/2013).

Menurut Dani, kondisi utang pemerintah yang terus meningkat, menyebabkan anggaran negara terus tersedot untuk membayar utang sehingga mengorbankan alokasi untuk pos-pos yang lain.

Pada tahun 2013 pemerintah merencanakan membayar cicilan pokok dan bunga utang sebesar 299,708 triliun atau sekitar 17,3 persen dari total belanja negara pada APBNP 2013 yang berjumlah 1.726,2 triliun.

"Beban pembiayaan APBN besar di utang. Penambahan utang mau tidak mau telah menggerus keuangan negara dan mengurangi anggaran untuk sektor publik yang tentunya merugikan rakyat," jelasnya.

sumber : suara-islam

READ MORE - Kebijakan Pro Asing + Utang SBY = Negara Bangkrut!